Bernas.id – Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta mendatangi SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta, Rabu (18/7), guna meminta informasi terkait dengan jumlah pasti kursi kosong di SMP tersebut. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti aduan warga Kota Yogyakarta ke sekretariat Forpi Kota Yogyakarta pada, Selasa (17/7) kemarin terkait persoalan “blank spot” di tempat tinggalnya sehingga anaknya tidak dapat bersekolah di SMP negeri manapun di Kota Yogyakarta
Anggota Forpi Kota Jogja Baharuddin Kamba menerangkan, di SMPN 5 Kota Yogyakarta, pihaknya ditemui Waka Kurikulum SMP N 5 Kota Yogyakarta, Sujiyana. Ia mengungkap, bahwa dari pertemuan itu diketahui bahwa daya tampung di SMP Negeri 5 Kota Yogyakarta adalah sebanyak 320 siswa.
Dari jumlah daya tampung tersebut pada saat proses PPDB 2018/2019 sudah terpenuhi semuanya.
Namun, dalam perjalanannya saat daftar ulang ada sebanyak 4 siswa yang tidak melakukan daftar ulang sehingga dianggap mengundurkan diri.
Pendaftaran ulang paling lambat pada tanggal 9 Juli 2018 lalu.
Pada tanggal 12 Juli 2018 ada sebanyak 2 siswa menerima jalur khusus melalui Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
“Padahal, daftar ulang sudah ditutup dan informasi dari Waka Kurikulum SMP N 5 Kota Yogyakarta bahwa 2 siswa yang masuk jalur khusus juga tidak mengikuti tes akademik,” ujar Baharuddin.
Atas temuan tersebut, ada beberapa hal perlu Forpi Kota Yogyakarta mendorong kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk menjelaskan kepada publik dan membuka data terkait dengan diterimanya 2 siswa lewat jalur khusus.
“Padahal, jadwal daftar ulang sudah ditutup, seleksi NEM sudah lewat dan 2 siswa yang diterima lewat jalur khusus tidak mengikuti tes akademik di SMP 5 Kota Yogyakarta. Dan informasi dari Waka Kurikulum SPM N 5 Kota Yogyakarta bahwa NEM ke 2 siswa tersebut ada yang 20 dan 23. Payung hukum apa sehingga diterimanya 2 siswa jalur khusus itu, perlu dijelaskan kepada publik,” kata Baharuddin.
Pihaknya menduga adanya perlakukan khusus terhadap 2 siswa tersebut karena jadwal daftar ulang sudah ditutup dan tidak mengikuti tes akademik tetapi tetap diterima.
Ini yang menurutnya harus dibuka kepada publik agar semuanya transparan dan akuntabel.
Forpi Kota Yogyakarta juga mendorong kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, apabila adanya diskresi terhadap 2 siswa lewat jalur khusus diterima di SMP N 5 Kota Yogyakarta, maka seharusnya korban “blank spot” lain di beberapa wilayah di Kota Yogyakarta juga diberikan diskresi. Karena menurutnya bisa jadi masih banyak yang menjadi korban “blank spot”.
Apabila anak dua orang tua siswa yang mengadu ke Forpi kemarin tidak juga diterima di sekolah negeri, maka Forpi Kota Yogyakarta mendesak kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga dapat membatalkan 2 siswa jalur khusus. Hal ini penting untuk menegakkan asas keadilan dan kepatutan kepada semua lapisan masyarakat tanpa tebang pilih.
“Jika perlu Dirjen Kemendikbud RI dapat turun ke Yogyakarta untuk meminta informasi dan data terkait dengan persoalan 2 siswa diterima jalur khusus.
Jika nantinya ada ditemukan pelanggaran, maka sanksi tegas harus diberikan,” tandasnya. (Den)