JAKARTA, BERNAS.id – Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan uji materi Pasal 153 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).
Permohonan uji materi ini duajukan oleh delapan pegawai swasta, yakni Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.
Dengan adanya putusan MK tersebut, maka sebuah perusahaan tidak bisa menetapkan aturan yang melarang karyawannya untuk menikah dengan rekan kerja satu kantor.
“Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” terang Ketua Majelis Hakim MK Arif Hidayat dalam sidang pleno di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/17).
Mahkamah menyatakan pertalian darah atau perkawinan adalah takdir adalah hal yang tak dapat dielakkan. Selain itu dengan adanya perkawinan, tidak ada hak orang lain yang terganggu. Oleh karenanya, perusahaan kini tak bisa lagi membuat aturan yang melarang karyawannya menikah dengan rekan sekantornya.
Dalam putusannya, MK juga menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.
“Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” terang Hakim Arief.
Sebelumnya, jika pegawai sekantor ingin menikah maka salah satunya harus mengundurkan diri dari perusahaan.