JAKARTA, Bernas.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tampaknya masih akan terus mencari solusi tepat terkait pengaturan dan penataan angkutan taksi online yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengaku, bahwa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah saat ini harus menjadi prioritas para pengemudi.
?Semua pengemudi taksi online, harus mempunyai SIM A Umum. Dengan begitu ada jaminan keselamatan karena kendaraan itu dioperasikan oleh SDM professional,? ujar Budi di Jakarta.
Budi pun menjelaskan, bahwa pihaknya masih terus melakukan kampanye mengenai aturan Taksi Online seperti diatur dalam PM No.108/2017, dan disatu sisi mewajibkan armada taksi online juga harus melakukan Uji KIR.
?Dengan uji KIR dipastikan kendaraan taksi online baik dan laik jalan. Hal itu dibuktikan dengan surat uji kelaikan yang dikeluarkan lembaga yang berwenang,? imbuhnya.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan jalan, dan bisa mengurangi tingkat kecelakaan yang signifikan sesuai dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan.
?Ada syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu mengutamakan faktor keselamatan itu sendiri, terlebih lagi dalam pilar ketiga ini ada Penyelenggaraan dan Perbaikan Prosedur Uji Berkala dan Uji Tipe, dan soal penanganan muatan lebih,” tutur Budi.
Pihaknya pun mendorong agar pihak swasta bisa lebih banyak yang ikut berperan dalam pengujian kendaraan.
“Jembatan Timbang (JT) juga pelan-pelan akan kita benahi agar bisa berfungsi sebagai pengontrol muatan kendaraan baik dimensi, tata muat maupun berat muatan,? tambah Budi.