JAKARTA, Bernas.id – Untuk mengkaji hasil prastudi kelaikan proyek revitalisasi jalur kereta api Utara Jawa atau rute Jakarta-Surabaya, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan merekrut konsultan dari pihak ketiga.
Hal itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat menyepakati penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta Selasa (14/11), Budi mengaku langkah itu dilakukan untuk mengawasi proyek yang tidak membutuhkan sedikit anggaran itu.
“Saya belum lihat laporan akhir dari Jepang, kalau memang sesuai dengan ekspektasi, kita langsung umumkan, tapi kalau ada deviasi kita akan menunjuk pihak ketiga untuk evaluasi. Proyek ini uangnya besar juga, investasi besar, karena itu kita harus teliti dan harus ada 'governance' (tata kelola) juga,” katanya.
Menurut Budi, nantinya kehadiran pihak ketiga itu juga bisa memberikan pendapat agar proyek berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, terutama agar anggaran tidak membengkak.
“Pihak ketiga akan membantu penggunaan anggaran sesuai dengan mekanisme penggunaan, dan yang sudah pasti itu lintasan eksisting karena kita maunya Rp 60 triliun kalau tiba-tiba jadi Rp 100 triliun, kita harus teliti sekali,” tutur Budi.
Dirinya pun berharap proses penggunaan pihak ketiga ini akan keluar secepatnya, dan Desember bisa diputuskan untuk memulai studi kelaikan.
“Saya harap Desember sudah selesai, agar kita bisa segera bangun,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Indonesia Kawabata Tomoyuki sebelumnya mengatakan, beberapa waktu lalu telah dilakukan survei lapangan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan JICA.
“Pihak Indonesia menginginkan prastudi kelaikan tahun ini, nanti hasilnya akan ditindaklanjuti oleh JICA,” katanya.
Kawabata menambahkan, hasil dari prastudi kelaikan itu nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia untuk ditindaklanjuti dan diputuskan apakah akan dilanjutkan ke tahap studi kelaikan.
“Semuanya masih dalam kajian, yang pasti bahwa proyek akan dilakukan dengan jalur yang sudah ada,” tambahnya.