JAKARTA, Bernas.id – Partai Politik terganggu dengan keberadaan ketentuan ambang batas untuk pencalonan presiden atau presidential treshold (PT) 20 persen. Pasalnya, hal itu akan membuat rancu dalam sistem pemilihan umum legislatif dan presiden secara serentak.
Sebagai negara yang telah memutuskan pemilu serentak, seharusnya PT sudah tidak lagi ditetapkan.
Bila diterapkan, bagaimana teknis untuk menerapkannya? Haruskah perlu ada jarak antara Pileg dan Pilpres?
Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau LIMA, Ray Rangkuti menyatakan, dapat saja hitungan parpol masuk adalah yang mendapat 20% di pemilu sebelumnya.
Jika merujuk dengan ketentuan ini, maka pilpres 2019 yang akan datang, akan merujuk PT 2014 yang lalu.
“Pilpres 2024 akan merujuk pada hasil pileg 2019. Dan begitulah seterusnya. Dengan ketentuan ini, maka ada kemungkinan besar pilpres 2019 seperti peta pada pilpres 2014 yang lalu,” terang Ray, saat berbincang dengan Bernas.id, Selasa (31/10/2017).
Menurut Ray, calon-calon yang akan didorong kemungkinan besar adalah nama yang kemarin dicalonkan.
Antara Jokowi vs Prabowo. Jelas kita membutuhkan calon alternatif. Yang memberi wawasan dan distribusi ide dari soal-soal cara pandang keduanya,” paparnya.
Sementara itu, pertanyaan mendasarnya, menurut Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro, apa relevansi, signifikansi dan unrgensi menggunakan PT 20%.
Sebab, pemilu serentak semestinya tidak memerlukan PT, karena pileg dan pilpres diselenggarakan bersamaan.
Kalau PT nya ditetapkan 20 persen bagaimana menghitungnya.
“Apa argumentasinya sehingga PT 20 persen bisa dijadikan pijakan atau rujukan. Apalagi kalau sampai menggunakan hasil pemilu 2014 yang sudah basi itu” tegasnya.
Banyak kalangan mempersoalkan PT 20% yang rencananya akan menggunakan hasil Pemilu 2014. Dari sisi hukum hal ini sulit dipertanggungjawabkan.
Dari sisi demokrasi, keputusan ini dinilai tidak adil (fair) karena cenderung hanya mengakomodasi partai besar saja dan menafikan parpol kecil.
Artinya, publik akan menilai adanya kesewenang-wenangan dalam memutuskan PT untuk mengusung capres dan cawapres 2019 yang terkesan sangat memaksakan kehendak tersebut.
Disinggung perlu adanya jeda antara Pileg dan Pilpres, Siti menegaskan, yang namanya pemilu serentak.
Artinya pilpres dan pileg dilakukan serentak dalam waktu bersamaan. Bagaimana teknisnya UU Pemilu yang baru sudah mengaturnya.
“Masalahnya kita belum pernah menjalankan desain pemilu serentak sehingga tidak punya contoh,” tegasnya.
Nanti kata Siti Zuhro tak tertutup kemungkinan 3 paslon:
1. PDIP sebagai leading party.
2.
Gerindra sebagai leading party.
3. Demokrat sebagai leading party.
Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Alfan Alfian, menyuarakan agar Mahkamah Konstitusi (MK) membuat aturan baru bila kemudian menyetujui aturan presidential treshold sebesar 20 persen pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 nanti.
“Harus ada pasal lain yang harus diubah, karena Pemilunya sudah tidak lagi namanya serentak, Pilpres waktunya sama dengan legislatif,” kata dia.
Sehingga ketika MK putuskan PT disetujui, MK harus memberikan pasal baru bahwa Pilpres dilakukan setelah Pemilu legislatif, artinya kembali kepada sistem Pemilu yang lama.
Menurut dia, MK bisa saja memberikan penjelasan kemudian pelaksanaan Pemilu legislatif dengan Pemilu presiden tidak dilakukan dalam waktu yang terlalu lama seperti pelaksanaan konvensional kemarin.
“Walaupun kemudian jarak antara Pemilu legislatif dengan Pilpres itu tidak selama seperti konvensional yang lalu, bisa saja sekitar semiggu kemudian (usai Pilleg) dilaksanakan Pilpres,” pungkas Alfan.