BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Ada Kericuhan di Kemendagri, Ini Komentar Fadli Zon

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menyampaikan hasil Pilkada itu selalu menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menanggapi kericuhan di kantor...

Kamis, 12 Oktober 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menyampaikan hasil Pilkada itu selalu menimbulkan pro dan kontra."

🗓️ Dipublikasikan pada 11 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ?Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon menyampaikan hasil Pilkada itu selalu menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menanggapi kericuhan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Tolikara, Papua.

“Saya juga melihat bahwa persoalan Pilkada ini kan persoalan yang selalu ada pro-kontra terhadap hasilnya, terutama yang bersengketa. Saya kira sudah tepatlah jalannya, bahwa ada keputusan MK yang final dan mengikat,” terang Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/17). 

Pihaknya menerangkan, soal kecurangan di daerah tertentu memang berlaku masih.

Dengan demikian, perlu adanya tindakan tegas dari para penegak hukum utamnya menyangkut suara rakyat dan demokrasi Indonesia.

“Tapi memang di daerah tertentu, kecurangan itu berlaku masif, seperti yang terjadi di beberapa Kabupaten Papua, misal di Kabupaten Papua ada kecurangan yang masif. Dan akhirnya memang Bawaslu merekomendasikan diskualifikasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, terkait persoalan Pilkada di Tolikara, ia mengaku tidak begitu paham dengan kasusnya. Kericuhan dan protes ini apakah terkait tidak ada keadilan atau kecurangan.

Ia pun mengembalikan semuanya dengan merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk Tolikara, saya tidak tahu apakah memang tidak ada keadilan atau memang kecurangan seperti itu. Tapi kalau sudah ada keputusan MK, ya apa boleh buat,” kata Fadli Zon. 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan