JAKARTA, Bernas.id ? Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa putusan MK tentang alat bukti untuk menjerat seseorang menjadi tersangka sudah tepat. Pernyataan ini menanggapi putusan nomor perkara 42/PUU-XV/2017.
MK menyatakan bahwa penyidik aparat penegak hukum bisa saja menggunakan alat bukti yang sudah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan. Namun, bukti yang dipakai harus disempurnakan.
“Jadi MK itu benar, memang harus begitu logikanya.
Saya kira itu bukan hanya logika MK, itu logika ilmu hukum biasa. Kalau hakimnya benar pasti mengatakan begitu,” terang Mahfud MD, Rabu (11/10/17).
Hal ini sekaligus menanggapi Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menangani Praperadilan Ketua DPR RI Setya Novant, Cepi Iskandar. Dalam putusannya, Cepi menyebutkan alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Perma).
Mahfud pun menegaskan logika yang digunakan Cepi tidak tepat.
Pihak MK dalam putusan uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu, penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan.
Alat bukti ini bisa digunakan lagi apalagi kasusnya kolektif menjerat banyak orang.
“Justru alat bukti sebelumnya yang sudah sah di pengadilan itu menjadi alat bukti bagi penyerta berikutnya. Kalau kolektif korupsinya 10 orang gitu satu sudah divonis dengan alat bukti A, maka alat bukti A terus berlaku bagi yang lain,” tambah Mahfud.