RANS Jelaskan Proses Pengadaan Jasa Influencer Rp14,7 Miliar

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk merespons temuan Indonesia Corruption Watch terkait pengadaan jasa influencer dari Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Total nilai kerja sama mencapai Rp14.696.955.002.

RANS menyatakan seluruh proses mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku melalui Inaproc.id dan e-catalogue.com. Nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang biasa digunakan untuk klien lain.

Perusahaan menegaskan ekosistem konten seperti The Dudas-1 telah dibentuk sejak pertengahan 2024 sebelum penunjukan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden.

Keempat kampanye menghasilkan lebih dari 150 output dan lebih dari 52,6 juta views kumulatif. Raffi Ahmad: Saham Mayoritas dan Kursi UKP dalam Satu Tarikan Napas

Inti persoalan bukan soal angka, melainkan soal siapa. Raffi Ahmad adalah pemegang saham mayoritas RANS sekaligus Utusan Khusus Presiden (UKP) aktif sejak Oktober 2024.

Dua kementerian membayar jasa influencer ke perusahaan yang dikendalikannya. Di situlah ICW mencium potensi konflik kepentingan.

Publik pun tidak tinggal diam. Netizen mempertanyakan transparansi pengadaan yang melibatkan afiliasi pejabat negara.

Skeptisisme ini wajar: ketika anggaran komunikasi publik mengalir ke perusahaan milik pejabat, standar akuntabilitasnya otomatis naik satu tingkat lebih tinggi.

RANS Buka Suara: Rate Card, Bukan Preferensi

RANS merespons lewat keterbukaan informasi di laman resmi Bursa Efek Indonesia. Sekretaris Perusahaan Chintami M. Sihombing menyatakan perseroan memahami perhatian publik.

"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden," ujarnya seperti dikutip CNN Indonesia.

Perusahaan juga menegaskan bahwa nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang umumnya dipakai untuk klien lain.

Pertimbangannya mencakup ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi, tingkat kompleksitas, hingga deliverables yang disepakati.

Soal waktu, RANS memberi klarifikasi penting: ekosistem dan Intellectual Property seperti The Dudas-1 sudah dibentuk sejak pertengahan 2024 dan telah memproduksi sekitar 90 konten, jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai UKP pada Oktober 2024.

Artinya, kapasitas produksi konten sudah berjalan lebih dulu. Ujian Tata Kelola bagi Emiten yang Terafiliasi Pejabat

Bagi pasar modal, kasus ini adalah ujian nyata terhadap praktik good corporate governance.

RANS tercatat di BEI, dan keterbukaan informasi menjadi satu-satunya jalur mitigasi risiko reputasi.

Seperti yang dibahas dalam artikel Saham RANS Anjlok 42,94 Persen dari Harga IPO, Investor Susut 83 Persen, tekanan terhadap emiten ini bukan hal baru.

Isu konflik kepentingan menambah beban kepercayaan investor.

Dari sisi pengadaan publik, nilai Rp14,7 miliar untuk jasa influencer mencerminkan pergeseran belanja komunikasi pemerintah ke kanal digital.

Pergeseran ini sah, tetapi menuntut standar audit yang lebih ketat.

Lokasi pelaksanaan konten tersebar dari Karawang untuk budidaya ikan nila, Rote Ndao untuk Salt Industry Centre dan kampung nelayan, hingga Cemaga Utara di Natuna untuk cold storage dan pabrik es.

Sebaran ini menunjukkan pekerjaan riil, bukan sekadar unggahan media sosial. Tiga Langkah agar Data Ini Menjadi Emas

Persoalannya bukan apakah RANS bersalah. Persoalannya adalah bagaimana publik bisa memverifikasi. Di sinilah transparansi harus diubah dari slogan menjadi mekanisme.

Pertama, kementerian perlu memublikasikan ringkasan kontrak jasa kreatif: nilai per output, capaian views, dan deliverables.

Dengan begitu masyarakat bisa mengaudit nilai per output secara mandiri, bukan menebak dari angka total.

Kedua, kebijakan conflict-of-interest disclosure wajib bagi vendor yang memiliki afiliasi dengan pejabat negara.

Termasuk pemisahan peran atau Chinese wall antara kepemilikan usaha dan jabatan publik. Tanpa itu, setiap kontrak akan selalu dibayangi kecurigaan, sekalipun prosedurnya bersih.

Ketiga, audit independen oleh BPKP atau auditor eksternal terhadap empat campaign senilai Rp14,7 miliar.

Verifikasi kesesuaian 150+ output dan 52,6 juta views dengan commercial rate card akan menjadi preseden berharga bagi tata kelola pengadaan komunikasi publik berbasis data.

Pertanyaan yang Harus Dijawab, Bukan Dihindari

Apakah mekanisme e-catalogue cukup untuk meredam dugaan konflik kepentingan? Jawabannya bergantung pada seberapa terbuka datanya.

Prosedur yang benar tidak otomatis menghapus persepsi, terutama ketika yang duduk di kursi vendor adalah pemegang saham mayoritas dari seorang pejabat negara.

RANS sudah membuka pintu lewat keterbukaan informasi BEI. Langkah berikutnya ada di tangan kementerian: membuka data kontrak agar publik bisa menilai sendiri.

Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun dari pernyataan pers, melainkan dari angka yang bisa diperiksa siapa saja.

Isu ini juga menyentuh cara kita memandang belanja komunikasi publik. Selama mekanismenya bisa diaudit, belanja digital adalah investasi. Jika tidak, ia hanya menjadi sumber kecurigaan yang tak berujung.