JAKARTA, Bernas.id ? Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan menyoroti kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil untuk perbaikan demokrasi.
Ia juga keprihatinannya terhadap kasus tangkap tangan 6 bupati dan wali kota hanya dalam waktu 2 minggu. Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat memberikanpPidato Kebangsaan sekaligus membuka acara 'Serap Aspirasi Masyarakat untuk Kejaksaan Agung yang Lebih Baik' di Auditorium Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (10/10/17).
“Ada yang harus dibenahi dalam demokrasi kita.
Jangan semuanya diukur dengan uang tapi pilihlah yang bersih jujur dan punya integritas. Pendidikan politik ini yang harus disampaikan,” tegasnya.
Menurutnya, amanat Pancasila jelas dan tegas yakni bagaimana mewujudkan demokrasi tanpa korupsi. Ia pun mendukung penguatan terhadap KPK, kepolisian dan para penegak hukum kejaksaan.
“Saya mendukung penguatan lembaga penegak hukum kejaksaan, KPK maupun kepolisian.
Harus saling menguatkan, jangan saling melemahkan,” katanya.
Belakangan KPK memang gencar melakukan OTT terhadap kepala daerah, pejabat maupun hakim di pengadilan tinggi yang terjerat kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).