BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Putusan Hakim Praperadilan, KPK: Untuk Warga yang E-KTP Masih Tertunda

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan hakim pada praperadilan perkara Ketua DPR RI Setya Novanto bisa memberi putusan yang adil dan berpihak pada upay...

Jumat, 29 September 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 28 September 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id ? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan hakim pada praperadilan perkara Ketua DPR RI Setya Novanto bisa memberi putusan yang adil dan berpihak pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sore ini, Jumat (29/9/17), hakim tunggal Cepi Iskandar akan membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setya Novanto mengajukan praperadilan terkait status tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

“Kami berharap putusan yang dibacakan hakim hari ini berpihak kepada KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/9/17).

Menurutnya, KPK memiliki bukti yang cukup dalam menetapkan status tersangka terhadap Setya Novanto.

“Bahkan kami mempunyai bukan bukti-bukti permulaaan saja. Tapi bukti-bukti substansil yang kami menyerahkan rekaman kepada pengadilan walaupun hakimnya tidak membolehkan untuk diputar,” katanya.

Baca Juga Ups!

Jadi Ini Fungsi Alat di Wajah Setya Novanto yang Bikin Geger

Laode juga mengharapkan agar hakim praperadilan bisa mempertimbangkan semua dalil dan bukti yang telah diajukan pihaknya. Putusan hakim sore ini bukan hanya untuk KPK melainkan untuk semua masyarakat Indonesia yang saat ini mengalami penundaan e-KTP.

“Jadi mudah-mudahan bapak hakimnya memperhatikan semua dalil-dalil yang disampaikan KPK. Kami berharap untuk keputusan yang seadil-adilnya.

Bukan hanya bagi KPK, tapi bagi masyarakat yang e-KTP-nya tertunda,” tegasnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan