BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PROPERTI

KPR DP 1% Bagi Peserta pengguna BPJS TK, Ada Alokasi Dana Sebesar Rp. 5 Triliun

redit Pemilikan Rumah (KPR), dengan Down Payment (DP) atau uang muka sebesar 1 persen dapat dilakukan oleh peserta pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan So...

Selasa, 17 Oktober 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Oktober 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita properti terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dengan Down Payment (DP) atau uang muka sebesar 1 persen dapat dilakukan oleh peserta pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

BPJS TK pun telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5 Triliun untuk peserta yang ingin mengambil hunian dengan DP minim tersebut.

Fasilitas uang muka minim tersebut sudah disediakan pihak BPJS TK sejak awal tahun lalu.

Saat ditemui di Financial Club CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (26/9/2017), Agus Susanto, selalu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, saat ini baru sekitar 300 peserta yang sudah mengikuti program DP miring tersebut, dengan total kredit yang diberikan Rp 50 miliar.

Baca juga: Rumah Joglo, Rumah Adat Jawa yang Memiliki Banyak Keunikan

“Kita terus kerjasama dengan Bank BTN, saat ini sudah ada Rp 50 miliar yang kita salurkan, sekitar 300 peserta, belum terlalu masif, kita persiapkan untuk sosialisasi lagi ke masyarakat,” jelas Agus

Lebih lanjut Agus mengatakan, realisasi DP 1% di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih rendah karena belum banyak diketahui pekerja. Padahal, alokasi dana bantuan KPR itu dialokasikan sebesar Rp 5 triliun di tahun ini. 

Program tersebut juga terbuka untuk pekerja non MBR (masyarakat berpendapatan rendah), dengan plafon KPR maksimal Rp 500 juta.

“Dana kita alokasikan Rp 5 triliun, tapi untuk plafon pinjamannya maksimal Rp 500 juta, itu maksimal pinjaman (KPR). Ini yang MBR dan non MBR, kalau non MBR Rp 500 juta, kalau MBR sesuai dengan regulasi masing-masing provinsi kurang lebih Rp 130 juta,” terang Agus.

Program ini merupakan salah satu Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang diatur dalam Permenaker No 35 tahun 2016, agar dapat meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Syaratnya pekerja telah menjadi peserta aktif minimal 1 tahun.

Bagi peserta BPJS TK yang ingin memiliki rumah, fasilitas yang diberikan meliputi pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pembiayaan perumahan atau KPR hingga pembiayaan renovasi perumahan (PRP).

Prosedur pinjaman ini dimulai dari peserta mengajukan fasilitas KPR, PUMP atau PRP ke Bank BTN, dengan menyertakan copy bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian, bank melakukan verifikasi dan BI checking. 

Setelah proses verifikasi awal selesai, pihak bank akan melanjutkan permohonan kredit tersebut ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan verifikasi kepesertaan.

Selanjutnya, Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan formulir persetujuan kepada pihak bank kerja sama untuk mengetahui hasilnya yakni diproses/ ditolak sesuai hasil verifikasi kepesertaan yang akan dikonfirmasikan oleh bank kerja sama kepada peserta yang mengajukan kredit.

Baca juga: Mengenal Keunikan Rumah Adat Jambi yang Memiliki Ukiran Eksotik

Tag:#kpr dp 1 persen#bpjs tk#dana rp 5 triliun#kpr rumah#peserta bpjs

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PropertiPilar Bisnis