BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PROPERTI

Ekosistem Jadi Kunci Hunian Vertikal Terjangkau Diminati, Pakar NUS Peringatkan Risiko

Prof. Sing Tien Foo dari NUS Business School menegaskan membangun rumah secara fisik relatif mudah, tetapi membangun komunitas dan ekosistem sosial jauh le

Kamis, 8 Oktober 2026 05:01 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Prof. Sing Tien Foo dari NUS Business School menegaskan membangun rumah secara fisik relatif mudah, tetapi membangun komunitas dan ekosistem sosial jauh le"

🗓️ Dipublikasikan pada 7 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita properti terbaru →

Membangun hunian vertikal terjangkau tidak cukup hanya dengan menyediakan bangunan fisik. Prof.

Sing Tien Foo, Wakil Dekan Bidang Riset dan Program PhD NUS Business School Singapura, menegaskan bahwa kunci keberhasilan terletak pada pembangunan ekosistem sosial di dalamnya.

Peringatan itu disampaikan dalam konteks pengalaman panjang Singapura mengembangkan perumahan publik. Menurutnya, membangun rumah secara fisik relatif mudah.

Yang jauh lebih penting adalah membangun komunitas, menyediakan sekolah, dan melengkapi fasilitas lingkungan.

"Ini bukan sekadar membangun perumahan. Membangun rumah secara fisik relatif mudah.

Yang lebih penting adalah membangun komunitas dan masyarakat, serta memastikan tersedia sekolah dan berbagai fasilitas lingkungan yang lengkap," ujarnya seperti dikutip ANTARA, 7 Oktober 2026.

Peringatan itu relevan bagi Indonesia.

Di Jakarta, Surabaya, dan Bandung, program hunian vertikal terjangkau terus digenjot untuk menekan backlog perumahan sekaligus mengendalikan urbanisasi.

Namun di lapangan, banyak proyek menghadapi masalah klasik: unit kosong, penghuni enggan pindah, dan kawasan terasa mati setelah jam kerja.

Akar masalahnya bukan pada harga.

Masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah menolak pindah ketika sekolah, puskesmas, pasar, ruang publik, dan transportasi tidak tersedia dalam jangkauan.

Jarak ke tempat kerja yang jauh menambah beban biaya mobilitas harian.

Pengalaman Singapura menunjukkan jalan keluar.

Pada awal 1960-an, sebagian besar rumah tradisional di sana tidak memiliki sanitasi layak seperti toilet memadai dan akses air bersih.

Pemerintah harus memindahkan warga dari kampung ke kawasan permukiman baru, sebuah proses yang penuh resistensi.

Keterbatasan lahan mendorong Singapura membangun secara vertikal lewat skema satellite towns.

Pemerintah tidak sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat.

Sistem perumahan dirancang sebagai instrumen integrasi sosial, termasuk penerapan kuota etnis pada perumahan publik yang dikelola Housing & Development Board (HDB).

Hasilnya terukur. Prof.

Sing mengungkap temuan riset bahwa sekitar 60 persen anak dari penghuni perumahan publik Singapura tinggal di hunian yang lebih besar atau lebih baik dibandingkan orangtua mereka.

Ini indikator mobilitas sosial antargenerasi yang jarang terjadi di kawasan perkotaan negara berkembang.

"Mereka yang tinggal di perumahan publik, pada generasi anak-anaknya, sekitar 60 persen di antaranya tinggal di hunian yang lebih besar atau lebih baik dibandingkan orangtua mereka.

Hal ini menunjukkan adanya kemajuan sosial," kata Prof. Sing.

Prasyarat keberhasilan itu tidak mudah direplikasi.

Lebih dari 80 persen lahan Singapura kini berada dalam kepemilikan pemerintah, hasil kebijakan land acquisition termasuk compulsory land acquisition dengan kompensasi kepada pemilik.

Indonesia tidak memiliki fleksibilitas lahan sebesar itu.

Konsekuensinya, pembangunan perumahan publik di Indonesia sering bergeser jauh dari pusat kota dan kawasan perkantoran. Ini menciptakan tantangan baru: jarak, biaya transportasi, dan minimnya akses ekonomi bagi penghuni.

Dampak kegagalan membangun ekosistem tidak berhenti di penghuni. Pengembang berisiko mengalami low absorpsi, tingginya pembatalan, dan reputasi proyek tercoreng.

Perbankan menghadapi risiko KPR macet. Pemerintah daerah kehilangan basis pajak dari kawasan yang sepi.

Sebaliknya, pendekatan berbasis ekosistem membuka peluang bisnis baru.

Pengembangan kawasan terpadu mixed-use, penyediaan fasilitas sosial komersial, dan kemitraan publik-swasta dalam infrastruktur lingkungan menjadi ceruk yang menjanjikan.

Hal ini sejalan dengan dorongan percepatan pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan, seperti yang dibahas dalam Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI di HUT ke-81 Termasuk 6 Kodam, meski konteksnya berbeda.

Yang dibutuhkan hunian vertikal adalah infrastruktur sosial, bukan hanya fisik.

Untuk itu, BERNAS mengusulkan pendekatan Ekosistem Hunian Vertikal Terpadu yang menempatkan pembangunan komunitas sebagai prasyarat, bukan pelengkap.

Pemerintah dan pengembang perlu merancang hunian dengan standar minimum fasilitas lingkungan: sekolah, puskesmas, ruang terbuka hijau, pasar, dan transportasi publik dalam radius berjalan kaki.

Skema kemitraan publik-swasta untuk pembiayaan infrastruktur lingkungan perlu diperkuat agar pengembang tidak menanggung seluruh beban sosial.

Pemerintah daerah juga perlu diberi insentif fiskal, seperti pengurangan PBB dan keringanan izin, bagi pengembang yang membangun ekosistem lengkap.

Adopsi teknologi digital untuk manajemen komunitas dan transparansi layanan publik di kawasan hunian vertikal bisa menjadi pembeda.

Ini sejalan dengan strategi pemanfaatan teknologi yang dibahas dalam Strategi Emas: Cara Indonesia Melesat di Era Remote Job dan AI 2045, yang menekankan pentingnya sistem digital dalam tata kelola kawasan.

Kebijakan pengadaan lahan yang berpihak pada kepentingan publik juga perlu diperkuat dengan kompensasi yang adil. Mengacu praktik terbaik global, namun disesuaikan dengan konteks hukum dan sosial Indonesia.

Terakhir, riset berkelanjutan tentang mobilitas sosial antargenerasi di hunian vertikal Indonesia perlu didorong sebagai basis evaluasi kebijakan.

Tanpa data longitudinal, pemerintah akan terus menebak-nebak apakah program hunian benar-benar mengangkat kesejahteraan atau hanya memindahkan masalah.

Pelajaran dari Singapura jelas: rumah hanyalah wadah. Yang menentukan apakah orang mau tinggal dan berkembang di dalamnya adalah ekosistem yang dibangun bersama-sama.

Indonesia punya peluang yang sama, asalkan tidak terjebak pada target unit semata.

[STRATEGI SOLUSI]

Sementara untuk pengembang yang membutuhkan kehadiran digital kuat dalam memasarkan proyek hunian, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers, kampanye promosi terukur, dan amplifikasi brand ke jaringan media nasional terverifikasi.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id

“Ekosistem Jadi Kunci Hunian Vertikal Terjangkau Diminati, Pakar NUS Peringatkan Risiko”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita PropertiPilar Bisnis