BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Menteri PUPR: Blacklist Pengembang Rumah Subsidi yang Nakal

JAKARTA Bernas id Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono tak main main untuk menindak tegas para pengembang nakal untuk rumah...

Selasa, 26 September 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 25 September 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono tak main-main untuk menindak tegas para pengembang nakal untuk rumah subsidi. 

Pemerintah akan membentuk tim pengawas yang bertugas mengawasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Sekarang saya ingin masuk ke sana sebagai pengawas. Kan kita yang ngasih FLPP, kita harus melindungi konsumen. Kemarin di Balikpapan, Presiden juga bilang nanti kita bentuk tim pengawas,” turur Basuki di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Basuki menerangkan, selama ini penyaluran FLPP untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui perbankan.

Bank kemudian bekerja sama dengan pengembang untuk membangun perumahan subsidi bagi kalangan MBR.

“Selama ini kan pemerintah tidak masuk, hanya Bank BTN yang mengurus administrasi, berhak atau tidak. Nah sekarang saya mau masuk. Tahun ini saya akan bentuk timnya,” tegas Basuki.

Lebih lanjut Ia menuturkan, banyak laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait kualitas rumah subsidi.

Baru-baru ini, ada laporan dari warga atas praktik culas pengembang nakal yang sudah menerima DP, namun pembangunan rumah tak kunjung terealisasi. Pengembang yang bertanggungjawab pun menghilang.

“Kalau terbukti benar, kita blacklist. Saya harus kerja sama dengan asosiasi, seperti Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi), dan Real Estate Indonesia (REI).

Kemudian saya jadi pengawas teknis, karena saya punya hak untuk itu,” tutupnya.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan