Bernas.id – Pemerintah memang mengejar program sejuta rumah murah untuk rakyat. Namun, tingginya tingkat kekosongan rumah subsidi yang sudah terbangun juga menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melakukan survei dengan data sampling dan menemukan sebanyak 40 persen rumah subsidi tidak layak huni. Hal itu karena rendahnya kualitas bangunan.
PPDPP pun meminta agar para pengembang mendaftar.
Baca juga: Rumah Joglo, Rumah Adat Jawa yang Memiliki Banyak Keunikan
“Berikutnya ke depan kita akan minta pengembang untuk registrasi. Kalau ada pengembang yang membangun dengan kualitas rendah, akan di-blacklist,” kata Direktur Utama PPDPP Budi Hartono di Jakarta, Selasa (5/9/17).
Pengembang yang diblacklist, kata Budi, dilarang membangun rumah subsidi. Nama perusahaan dan nama pemiliknya akan masuk daftar hitam.
Adapun untuk registrasi dilakukan melalui asosiasi pengembang yang sudah bekerja sama dengan pemerintah.
Ia menegaskan pengembang yang tidak terdaftar di asosiasi, tidak diizinkan untuk membangun rumah subsidi.
Langkah ini ditegaskan supaya para pengembang membangun rumah rakyat yang berkualitas. Alasannya lain rumah tidak huni karena sudah lama tidak ditempati akhirnya rusak.
“Kalau tidak ditempati kan pasti rusak, tidak dirawat, tidak diperhatikan karena tidak ada di rumah itu.
Kalau sudah begitu, kita akan tegur (penghuni) untuk menempati,” katanya.
Terakhir, jika rumah terlalu lama dibiarkan kosong, maka PPDPP akan menganggap pembelinya bukan termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca juga: Mengenal Keunikan Rumah Adat Jambi yang Memiliki Ukiran Eksotik