JAKARTA, BERNAS.id – Pemerintah mencanangkan program sejuta rumah murah untuk rakyat. Rumah bersubsidi ini disediakan pemerintah untuk pekerja dengan penghasilan rendah. Meski demikian, Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) akan memastikan rumah-rumah subsidi yang sudah dibeli dan langsung dihuni.
Kalau tidak dihuni maka PPDPP akan melayangkan permintaan teguran kepada bank yang memiliki akses langsung kepada pengembang yang membangun rumah atau debitur yang difasilitasi kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Baca juga: Rumah Joglo, Rumah Adat Jawa yang Memiliki Banyak Keunikan
“Kalau tidak dihuni, akan ditegur.
Selama ini setelah kirim 2-3 surat teguran, langsung direspon,” ungkap Direktur Utama PPDPP Budi Hartono di Jakarta, Selasa (5/9/17).
Menurutnya, rumah yang tidak dihuni mudah cepat mengalami kerusakan karena tidak dirawat dan diperhatikan. Sementara jika rumah subsidi tidak dihuni karena rusak akibat kualitasnya kurang baik, maka PPDPP akan meminta pengembang memperbaikinya. Demi menjaga kualitas bangunan, PPDPP juga akan meminta pengembang untuk mendaftarkan nama dan perusahaannya.
Apabila ketahuan ada yang membangun rumah subsidi dengan kualitas buruk, maka pengembang tersebut akan dicoret dalam daftar bahkan masuk dalam daftar hitam.
Baca juga: Mengenal Keunikan Rumah Adat Jambi yang Memiliki Ukiran Eksotik