BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Kegiatan HTI Tak Direstui , Ini Dampak PNS yang Masih Terlibat

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji menekankan Pegawai Negeri Sipil (PNS)...

Rabu, 9 Agustus 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Agustus 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji menekankan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terindikasi terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) atau gerakan anti-Pancasila bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Hal ini disampaikan menyusul diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas oleh pemerintah pusat. Perppu tersebut berdampak terhadap upaya “bersih-bersih” sejumlah lembaga termasuk perguruan tinggi atas keberadaan orang-orang yang terlibat ormas anti-Pancasila.

“Perppu Ormas, seluruh PNS harus memahami.

Kalau sudah dikasih tahu, tetapi masih menjalankan kegiatan yang tidak 'direstui' itu, maka PP 53 tentang Disiplin PNS bisa diterapkan,” ujar Dwi, saat memberikan sambutan “Kampanye Gerakan Indonesia Melayani”, Rabu (9/8/17).

Baca Juga Ini Langkah Pemerintah Bina Eks HTI

Ia menambahkan kegiatan yang tidak “direstui” itu salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagaimana diketahui, HTI telah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap melakukan aktivitas anti-Pancasila. Para PNS yang tidak mematuhi ketentuan aturan tersebut akan dijatuhi hukuman.

Bahkan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memastikan PNS yang tergabung dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan diberi sanksi.

Tag:#hti#pns#kemenpan rb#dwi wahyu atmaji#sanksi pns

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan