JAKARTA, HarianBernas.com – Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji menekankan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terindikasi terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) atau gerakan anti-Pancasila bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Hal ini disampaikan menyusul diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas oleh pemerintah pusat. Perppu tersebut berdampak terhadap upaya “bersih-bersih” sejumlah lembaga termasuk perguruan tinggi atas keberadaan orang-orang yang terlibat ormas anti-Pancasila.
“Perppu Ormas, seluruh PNS harus memahami.
Kalau sudah dikasih tahu, tetapi masih menjalankan kegiatan yang tidak 'direstui' itu, maka PP 53 tentang Disiplin PNS bisa diterapkan,” ujar Dwi, saat memberikan sambutan “Kampanye Gerakan Indonesia Melayani”, Rabu (9/8/17).
Baca Juga Ini Langkah Pemerintah Bina Eks HTI
Ia menambahkan kegiatan yang tidak “direstui” itu salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagaimana diketahui, HTI telah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap melakukan aktivitas anti-Pancasila. Para PNS yang tidak mematuhi ketentuan aturan tersebut akan dijatuhi hukuman.
Bahkan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur memastikan PNS yang tergabung dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan diberi sanksi.