HarianBernas.com ? Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memerintahkan pemblokiran media sosial Telegram. Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan alasan pemblokiran karena adanya konten bermuatan radikalisme dan terorisme yang beredar melalui Telegram.
?Pemblokiran ini harus dilakukan karena banyak sekali kanal yang ada di layanan tersebut bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia,? ungkap Semuel, Jumat (14/7/17).
Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa pemblokiran Telegram demi keamanan negara. Pasalnya banyak konten radikalisme yang tersebar di Telegram.
“Kita kan ini mementingkan keamanan, keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan,” ungkap pria yang akrab disapa Jokowi usai meresmikan Akademi Bela Negara (ABN) di Jakarta, Minggu (16/7/17).
Baca Juga Pertama Kali Dunia, #BlokirJokowi Melambung di Twitter
Keputusan pemerintah memblokir Telegram itu menuai pro dan kontra.
Bahkan #BlokirJokowi pun menjadi Trending Topic Twitter sampai saat ini. #RIPDemokrasi menyusul #BlokirJokowi sebagai bentuk protes netizen terhadap pemerintah yang ingin memblokir Telegram, Senin (17/7/17).
?#RIPDemokrasi matinya kebebasan pers1997, Reformasi datang 1998. Sosmed hadir 2000,dibungkam 2017.Stop pembungkaman,? kicau pemiliki akun Twitter @ditiancorisa.
?Saya Pengguna Telegram, bukan berarti saya pendukung Bom Panci #RIPDemokrasi,? tulis @Lukmanul438.
Ada pula yang mendukung langkah pemerintah terkait pemblokiran telegram.
?Telegram diblokir untuk cegah terorism di indonesia, mrka blang #RIPDemokrasi. Klo bom sdh marak di Indo, mrka blang negara ga hadir,? tulis pemilik akun Twitter @jonathan_erwan.