BPS: Pengangguran Turun ke 4,75% meski Pekerja Formal Menyusut

Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75% pada Agustus 2026 dari 4,85% tahun sebelumnya. Jumlah penganggur tercatat 7,38 juta orang dari angkatan kerja 155,37 juta.

Jumlah penduduk bekerja naik 1,44 juta menjadi 147,99 juta orang. Proporsi pekerja formal turun menjadi 42,07% dari 42,20%, meski jumlah absolutnya bertambah 410 ribu menjadi 62,25 juta.

Pekerja informal naik menjadi 57,93%. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 28,20%. Angka Turun, Kualitas Kerja Dipertanyakan

Penurunan TPT memang memberi sinyal positif. Namun BPS mencatat pergeseran struktural yang tidak bisa diabaikan.

Proporsi pekerja formal turun dari 42,20% menjadi 42,07%, meski secara absolut naik 410 ribu orang menjadi 62,25 juta.

Sebaliknya, pekerja informal naik dari 57,80% menjadi 57,93%. Angka ini menunjukkan bahwa ekspansi lapangan kerja lebih banyak terjadi di segmen informal yang minim perlindungan sosial dan produktivitasnya rendah.

Yang lebih mengkhawatirkan, sebanyak 12,84 juta orang atau 8,68% penduduk bekerja berstatus setengah pengangguran. Mereka bekerja di bawah 35 jam per minggu dan ingin menambah jam kerja, tetapi tidak mendapatkannya.

Pekerja paruh waktu tercatat 35,29 juta orang atau 23,85%. Hanya 99,85 juta orang atau 67,47% yang berstatus pekerja penuh dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu. Sektor Pertanian Masih Mendominasi

Dari sisi sektoral, pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar dengan porsi 28,20%. Sektor perdagangan besar dan eceran menyusul di 17,86%, disusul industri di 13,75%.

Dominasi sektor pertanian dan perdagangan eceran identik dengan pekerjaan musiman, informal, dan bermargin rendah. Ini menjelaskan mengapa penurunan TPT tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Data ini dirilis di tengah momentum pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 sebesar 5,47%, dengan Bali dan Nusa Tenggara sebagai wilayah pendorong tertinggi.

Kombinasi pertumbuhan kuat dan penurunan TPT menunjukkan ekspansi ekonomi masih menyerap tenaga kerja, tetapi komposisi formal-informal yang memburuk menjadi catatan penting.

Seperti yang dibahas dalam artikel tentang ekonomi industri dan pengangguran di Bekasi, kesenjangan antara angka headline dan realitas lapangan bukan hal baru.

Kawasan industri besar pun bisa menyimpan persoalan kualitas kerja yang serius. Daya Beli dan Basis Konsumen Terancam

Bagi dunia usaha, penurunan TPT memperluas basis konsumen potensial. Namun dominasi pekerja informal membatasi daya beli kelas menengah dan penetrasi produk formal seperti asuransi, perbankan, dan kredit konsumsi.

Sektor padat karya formal menghadapi tekanan karena proporsi pekerja formal menyusut. Sementara sektor pertanian dan perdagangan eceran tetap menjadi penyerap utama dengan margin dan produktivitas rendah.

Pengamat ketenagakerjaan menyoroti kesenjangan antara angka TPT 4,75% dan realitas kualitas kerja.

Narasi pengangguran turun diterima sebagai capaian, tetapi diskusi publik bergeser ke isu pekerja informal dan jaminan sosial. Tiga Langkah Konversi Pekerja Informal

BERNAS merekomendasikan tiga langkah konkret untuk mengubah data ini menjadi kebijakan yang berdampak.

Pertama, program konversi pekerja informal ke formal melalui insentif fiskal bagi UMKM yang mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Insentif ini harus terukur dan berbasis capaian, bukan sekadar subsidi umum.

Kedua, skema pelatihan vokasi berbasis permintaan industri yang menyasar 12,84 juta setengah pengangguran.

Pelatihan harus dirancang bersama industri agar lulusan langsung terserap ke pekerjaan penuh waktu di sektor formal.

Ketiga, dashboard ketenagakerjaan real-time berbasis data BPS dan BPJS untuk memantau pergeseran formal-informal per wilayah.

Dengan data yang cepat dan presisi, kebijakan pasar kerja dapat diintervensi sebelum masalah membesar. Pertanyaan untuk Para Pengambil Kebijakan

Angka 4,75% bisa diklaim sebagai capaian. Tetapi jika 57,93% pekerja berada di sektor informal dan 12,84 juta orang bekerja di bawah kapasitasnya, apakah penurunan ini benar-benar mencerminkan kemajuan?

Pemerintah dan pemangku kebijakan ditantang untuk tidak berhenti di headline. Kualitas kerja, perlindungan sosial, dan kepastian pendapatan harus menjadi ukuran keberhasilan yang setara dengan angka pengangguran.

Sejalan dengan pembahasan dalam SIBF 2026 yang menawarkan 43 proyek investasi di Sulampua, penciptaan lapangan kerja formal membutuhkan investasi nyata yang berkelanjutan, bukan sekadar pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja di segmen informal.

Data BPS ini adalah cermin. Tugas berikutnya adalah mengubah cermin itu menjadi peta jalan yang konkret.

[STRATEGI SOLUSI]

Data ketenagakerjaan ini menuntut respons yang tidak bisa ditunda. Bagi pelaku usaha dan pengambil kebijakan yang ingin menerjemahkan data menjadi strategi nyata, BERNAS menyediakan ekosistem yang relevan.

Konsultasi Business Plan dari BERNAS membantu Anda menyusun roadmap transformasi berbasis data, dari diagnosa peluang hingga rencana eksekusi terukur.

Untuk organisasi yang ingin mengotomatiskan proses bisnis dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja informal, Adolo menawarkan pendekatan Business Model Automation 5.0 yang memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik.

Bagi UMKM yang ingin naik kelas dan menyerap tenaga kerja formal, 101 eBook UMKM dari UNMAHA menyediakan panduan praktis mulai Rp60 ribu per buku, mencakup marketing, keuangan, operasional, dan SDM.

Sementara JasaPromo.id membantu UMKM memperluas jangkauan digital dengan layanan promosi yang terjangkau.

Untuk institusi pendidikan dan perusahaan yang ingin membangun sistem pelatihan vokasi berbasis permintaan industri, Koding.Studio menyediakan platform pembelajaran dan eksekusi project software engineering terapan yang dikerjakan mahasiswa magang industri.

Mari ubah data ini menjadi emas. Bukan dengan retorika, tetapi dengan langkah konkret yang terukur.