BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Tips Bayar E-Toll Atau E-Money di Gerbang Tol Palimanan-Cikarang

Pembayaran jalan tol dengan e-toll atau e-money lebih cepat dibanding transaksi secara tunai. Hampir di setiap gerbang tol sudah tersedia Gardu Tol Otomatis (GT...

Kamis, 29 Juni 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Pembayaran jalan tol dengan e-toll atau e-money lebih cepat dibanding transaksi secara tunai."

🗓️ Dipublikasikan pada 28 Juni 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Pembayaran jalan tol dengan e-toll atau e-money lebih cepat dibanding transaksi secara tunai. Hampir di setiap gerbang tol sudah tersedia Gardu Tol Otomatis (GTO). Hal ini bisa mengurangi panjangnya antrean kendaraan di tol.

Direktur Operasi II PT Jasa Marga (Persero) Subakti Syukur memberikan tips buat pemudik yang menggunakan e-money untuk transaksi pembayaran tol, khususnya tuas Palimanan-Cikarang.

Ketika melakukan transaksi di gardu masuk, e-money harus di tapping pada reader. Jika tidak nanti di gerbang Tol Cikarang Utama (Cikarut) harus membayar tunai.

“Untuk ruas Palimanan-Cikarang, petugas gardu tidak me-tapping e-money di reader, melainkan memberikan kartu tanda masuk. Jika seperti itu, minta e-money di tapping saja,” terang Subakti, Rabu (28/6/17).

Selanjutnya, jika pemilik mobil tidak tapping e-money maka di gerbang Tol Cikarut, harus membayar dengan uang tunai.

Alasannya, tidak terdeteksi gardu asal.

“Kami juga meminta agar petugas di gerbang Tol Palimanan dapat disoasialisasikan kembali terkait prosedur atau mekanisme transaksi menggunakan e-money,” imbuhnya.

Subakti menyampaikan proses tapping e-money juga harus dilakukan dua kali. Pertama untuk cluster Pejagan-Palimanan, dan kedua sebagai tanda masuk asal gerbang tol Palimanan-Cikarang Utama.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan