BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Mahfud MD: Penghayatan Pancasila Mulai Digerogoti

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD resmi dilantik menjadi ?anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Ist...

Rabu, 7 Juni 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD resmi dilantik menjadi ?anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Ist"

🗓️ Dipublikasikan pada 6 Juni 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com ? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD resmi dilantik menjadi  anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/17) pagi.

Ia mengungkapkan semenjak reformasi, penghayatan dan pengamalan Pancasila di Indonesia semakin berkurang.

“Sejak zaman reformasi, kesadaran Pancasila dan konstitusi sesuai dengan yang dikehendaki pendiri negara sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai digerogoti,” ungkapnya Mahfud usai dilantik Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Presiden, Rabu (7/6/17).

Menurutnya, tugas paling utama dari UKP-PIP adalah menyadarkan masyarakat Indonesia soal nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara lainnya.

“Ini dianggap yang utama yang nanti akan kami kerjakan. Membangun kesadaran kembali di tengah masyarakat tentang bagaimana Pancasila dan UUD 45 sebagaimana diwariskan para pendiri negara, bisa dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Mahfud.

Usai pelantikan, UKP-PIP langsung menggelar rapat perdana di kantor Presiden. Rapat ini membentuk dan menyepakati struktur dalam Dewan Pengarah dan penentuan hari rapat setiap bulannya.

Selain itu, Dewan Pengarah akan menunggu kelengkapan struktur dari Eksekutif yang dipegang oleh Yudi Latif.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan