JAKARTA, HarianBernas.com – Benarkah sempat terjadi proses makar di Indonesia? Bahkan Polri telah mengungkap dua rencana makar yang diduga dilakukan tokoh politik dan pimpinan ormas.
Dalam sejarah Indonesia, sudah dua presiden yang jatuh. Presiden pertama Indonesia Soekarno sempat didemo oleh massa mahasiswa dan masyarakat.
Berbagai alasan Soekarno ingin dilengserkan dari kursinya.
Salah satu alasan dari faktor eksternal yaitu Soekarno harus dilengserkan karena, Ppada 1961-an, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak oleh asing di Indonesia. Sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing menjadi jatah pemerintah. Kebanyakan pengusaha asing gerah dengan peraturan itu.
Menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri.
Asvi menuturkan sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.
Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu. ?Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,? kata Asvi.
Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua.
Namun Soekarno menolak secara halus.
?Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,? ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno.
Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri.
Sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain.
Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara. Namun, Asvi menjelaskan usaha pihak luar ingin mendongkel kekuasaan Soekarno tidak kalah kuat.
Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport dterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis pada awal November 1965, Langbourne Williams, ketua dewan direktur Freeport, menghubungi direktur Freeport, Forbes Wilson. Williams menanyakan apakah Freeport sudah siap melakukan eksploitasi di Papua.
Wilson hampir tidak percaya mendengar pertanyaan itu. Dia berpikir Freeport akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa.
Begitu juga Presiden kedua Soeharto. Penguasa orde baru ini jatuh akibat dari tekanan massa mahasiswa dan masyarakat, yang menginginkan Soeharto bertanggung jawab terhadap korupsi kolusi dan nepotisme selama kepemimpinannya.
Kejatuhan Soeharto adalah peristiwa mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden Indonesia.
Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998 setelah runtuhnya dukungan untuk dirinya.
Soeharto telah menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun. Sebelum dia mundur, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi dalam 6 sampai 12 bulan sebelumnya.
BJ Habibie melanjutkan setidaknya setahun dari sisa masa kepresidenannya sebelum kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1999. Kejatuhan Soeharto juga menandai akhir masa Orde Baru, suatu rezim yang berkuasa sejak tahun 1968.
Untuk dugaan pelengseran atau makar yang dilakukan terhadap Presiden Jokowi, memang dalam tulisan investigasi Allan Nairn yang berjudul, ?Trump?s Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President?, disebutkan bahwa pendukung utama gerakan permufakatan jahat dalam aksi makar untuk menggulingkan Presiden Jokowi yaitu didukung penuh dari belakang layar oleh Fadli Zon, Wakil Ketua DPR-RI saat ini, dan rekan bisnis Donald Trump di Indonesia, Hary Tanoe.
Namun, nama-nama yang disebut tersebut menepis tudingan.
Mereka telah mengklarifikasi bahwa pernyataan Allan ngawur.
Hary Tanoe sendiri telah mengambil langkah hukum terkait pencemaran nama baik akibat pernyataan dari Allan.
Sumber-sumber hasil investigasi Allan Neirn tentang gerakan makar untuk menggulingkan Presiden Jokowi diperoleh Allan dari sejumlah wawancaranya dan dokumen-dokumen yang ia peroleh dari internal TNI, Kepolisian, Intelijen Indonesia, serta Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang dibocorkan oleh Edward Snowden.
Dalam investigasi Allan Nairn dengan tokoh-tokoh kunci yang menggerakan perlawanan terhadap Presiden Jokowi, kasus penistaan agama yang menimpa Ahok hanyalah jembatan untuk menuju tujuan yang lebih besar, yaitu menumbangkan Presiden Jokowi dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Awal gerakan makar dimulai dari gelombang aksi besar-besaran dengan tema aksi bela Islam yang bermunculan bak jamur di musim penghujan dalam masa Pilpres DKI Jakarta 2017. Aksi-aksi itu sengaja diciptakan sebagai pintu masuk gerakan makar dengan dalih menuntut Ahok segera ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan penistaan terhadap agama Islam dalam kasus Al-Maidah.
Kivlan Zein mengatakan kepada Allan Nairn bahwa Ahok adalah berkah bagi gerakan makar melalui kasus keseleo lidahnya tentang Al-Maidah ayat 51 itu.
Aktor dalam rantai jejaring komando yang berperan sebagai pembuka jalan adalah Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Rizieq Shihab. Selain Rizieq, juga ada peran Juru Bicara dan Ketua Bidang Keorganisasian FPI, Munarman, serta Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI saat ini.
Arsip Snowden banyak menyimpan dokumen tentang ormas besutannya Rizieq Shihab yang merupakan cabang dari Jemaah Islamiyah, yaitu jaringan jihad yang terlibat dalam kasus Bom Bali pada tahun 2002 yang silam.
Selain itu, Munarman juga pernah terekam hadir dalam pembaiatan massal kepada ISIS dan Abu Bakar al Baghdadi.
Dengan kekuatan pendanaan yang baik dan terorganisir rapih, mereka berhasil mengumpulkan masa umat Islam dari berbagai wilayah di Jakarta dan dari luar Jakarta untuk mengepung Jakarta.
Allan Nairn mendapat informasi yang detil terkait aksi-aksi tersebut dari lima laporan internal Intelijen Indonesia. Salah satu laporan menjelaskan bahwa penyandang dana gerakan aksi bela I.
Aksi penangkapan terhadap aktivis dan ulama umat Islam oleh aparat kepolisian dengan tuduhan makar menjadi bukti bahwa Kapolri RI Jendral Tito Karnavian memastikan di Indonesia sedang berlangsung aksi makar.
Mulai dari aktivis Sri Bintang Pamungkas sampai ulama Al-Khaththath ditangkap polisi. Keduanya sama-sama dengan tuduhan makar.
Dan kini kasus hukum makar masih terus berlangsung.
Terkait kasus makar tersebut, Tito pun memastikan penanganannya tidak bisa diintervensi.Penanganan kasus ini, kata Tito, akan tetap berpegang pada fakta hukum yang ada.
?Jadi intervensi dari pihak mana pun tidak boleh. Hukum itu harus melihat fakta hukumnya,? kata Tito.
Namun, pernyataan dari pimpinan tertinggi Polri itu ditepis oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang membantah adanya upaya makar.
Berbedanya sikap Kapolri Tito Karnaian dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait isu makar melahirkan kerancuan dan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meyakini upaya makar tidak akan mungkin dilakukan kelompok Islam untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Rakyat harus percaya yang mana?
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan kasus dugaan makar masih bergulir di Polda Metro Jaya.
Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan setidaknya belasan orang sebagai tersangka.
“Dalam proses penyidikan. Sedang dilakukan penyidikan, tolong sabar,” ujar Setyo.
Di tengah pikiran masyarakat yang terombang ambing, Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mempertanyakan tuduhan makar oleh pemerintah Joko Widodo.
Dia melihat kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk terjadinya makar. Apalagi, tuduhan makar dialamatkan kepada para aktivis aksi Bela Islam.
“Keadaan ekonomi nasional tidak krisis, kehidupan ekonomi masyarakat relatif stabil walau sedikit agak menurun daya beli masyarakat, serta indeks saham IHSG di bursa terus meroket walau nilai kurs dolar AS juga ikut meroket di level Rp 13000, masa sih keadaan ini bisa memaksa umat Islam untuk makar hingga mau kudeta Pak Joko Widodo,” kata dia.
Belajar dari sejarah, sebut Waketum DPP Gerindra ini, Soeharto dilengserkan akibat ekonomi nasional carut marut alias krisis ekonomi. Adapun aksi Bela Islam, katanya, digelar untuk mendesak pemerintah agar menegakkan hukum dan keadilan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang disangkakan melakukan penistaan agama Islam.
Menurut dia, Presiden Jokowi perlu segera mengklarifikasi informasi makar seperti diumumkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Kapolri ngotot bahwa ada dugaan akan terjadi makar dalam aksi Bela Islam, padahal Panglima TNI yang sebenar lebih punya domain politik dan keamanan serta bisa mengambil alih kekuasaan jika ada makar, mengatakan kondisi sebaliknya.
“Nah kalau sudah dua institusi yang punya senjata dan bersentuhan dengan keamanan dan politik bersebrangan pendapat makar, saya rasa Pak Presiden harus segera turun tangan, memanggil keduanya agar masyarakat tidak berpikir yang nggak nggak, atau was was kalau kalau sebenarnya dalam pemerintahan ini ada persaingan antara Kapolri dan Panglima TNI,” kata Arief.
Selain itu dia menyarankan Presiden Jokowi juga memanggil Kepala BIN Budi Gunawan. BIN harusnya lebih punya data valid terkait makar ini, tetapi faktanya tidak memperkuat tuduhan makar yang disampaikan Kapolri di saat aksi-aksi Bela Islam yang berkaitan dengan kasus Ahok berlangsung.
Sementara itu Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak sejumlah komponen bangsa agar kokoh membela Pancasila, NKRI, Konstitusi dan Kebhinekaan Indonesia.
“Ancaman mereka yang anti Partai dan anti demokrasi semakin nyata. PDI Perjuangan mendorong kerjasama dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk menjaga Pancasila, NKRI dan demokrasi Indonesia.
Saatnya seluruh kader bertekad bulat menjadi garda pembela Pancasila,” ujar Hasto.?
Hasto pun menegaskan komitmen kebangsaan sejak Budi Utomo 1908, pendirian Muhammadiyah tahun 1913, NU tahun 1926 dan PNI sebagai cikal bakal PDI Perjuangan pada tahun 1927, Sumpah Pemuda hingga Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai mata rantai sejarah yang menegaskan komitmen Indonesia atas dasar Pancasila bukan ideologi lain.
“Terhadap gerakan yang anti demokrasi dan anti Pancasila tersebut, maka PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk bersama komponen bangsa lain seperti Banser dan Ansor untuk mengawal Pancasila,” tambah Hasto.
Menurut Hasto, narasi besar saat ini adalah menggelorakan kembali rasa cinta terhadap tanah air, dan membangun militansi bela negara yang berdasar Pancasila.
Dua pendapat berbeda dari dua jenderal TNI dan Polri, memang harus diselesaikan. Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI sangat menyesalkan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa rencana makar terhadap Presiden Jokowi sebagai berita bohong atau hoax.
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu bukan hanya mendiskreditkan POLRI, TNI dan PERS akan tetapi juga bisa memberi angin segar kepada kelompok masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana makar dan tengah diproses hukum oleh Polri.
Padahal sejumlah tokoh sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus makar dan itu berarti peristiwa makar bukanlah hoax atau berita bohong.
“Oleh karena itu TPDI menyampaikan protes keras dan meminta agar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo segera mencabut pernyatannya itu, karena pernyataan yang demikian dapat menjatuhkan wibawa Presiden, wibawa TNI, POLRI dan Media Massa,” ujar Koordinator TPDI Petrus Selestinus.
Menurut Petrus sebagai alat negara dengan tugas utama menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan menurut UU No. 34 Tahun 2004, maka Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seharusnya tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang berbeda bahkan bertentangan dengan proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polri, karena salah satu tugas pokok TNI adalah membantu Polri dalam tugas kemanan dan ketertiban masyarakat.
“Dampak negatif lainnya dari pernyataan ini, bisa memperlemah soliditas dan loyalitas TNI kepada Presiden RI dan Panglima Tertinggi TNI sekaligus, memperlemah posisi POLRI dalam penegakan hukum dan Media Massa dalam memberitakan sebuah peristiwa yang faktual dan kontekstual,” terangnya.
Pernyataan Gatot Nurmatyo selain berimplikasi memberikan angin segar bagi kelompok masyarakat yang sedang membangun kekuatan untuk melakukan makar, juga mengindikasikan adanya loyalitas ganda beberapa Petinggi TNI pada gerakan yang diduga sebagai makar, terlebih-lebih dengan sudah ditetapkan beberapa tokoh sebagai tersangka pelaku makar oleh Polri. Ini adalah bagian upaya secara tidak langsung mengintervensi kerja engak hukum dengan tujuan untuk mengaburkan kasus makar yang saat ini tengah diproses hukum oleh Polri dalam tahap penyidikan.
“Karena itu Presiden Jokowi sebaiknya mempertimbangkan kembali Jabatan Jenderal Gatot Nurmatyo sebagai Panglima TNI dan harus diberikan sanksi hukum, mengingat implikasi hukumnya sangat buruk terutama terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, Institusi TNI, Polri dan Pers Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik LIPI Siti Zuhro melihat tidak ada oposisi yang signifikan saat ini, karena yang di luar pemerintah itu adalah Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat.
Dibandingkan partai pendukung pemerintahan Jokowi yang jumlahnya jauh lebih besar, menurutnya, kekuatan politik kelompok oposisi untuk memakzulkan Presiden Jokowi sulit terjadi.
Lagi pula, “Kita saksikan (hubungan) Pak Jokowi dan Pak Prabowo cair secara politik, apalagi yang mau dicurigai?” tandasnya.
Namun demikian, Siti Zuhroh menduga, pernyataan Kapolri -yang menengarai adanya rencana makar itu- lebih dilatari kekhawatiran jumlah pendemo yang jumlahnya lebih besar ketimbang jumlah personel polisi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Hal itu didasarkan pengalaman saat aparat kepolisian dan TNI 'mengamankan' unjuk rasa 4 November lalu.
“Jumlahnya (pendemo) yang sangat besar akan membuat kerepotan Polri, meskipun sudah ditambah TNI,” kata Siti Zuhroh.
Karena itulah, imbuhnya, sinyalemen adanya rencana makar oleh kelompok tertentu dalam unjuk rasa menuntut penahanan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama, tersangka dugaan penistaan agama, lebih didasari rumor belaka.
“Seharusnya dalam bernegara tidak hanya semacam diwarnai oleh rumor politik atau fitnah politk atau praduga yang luar biasa,” tegas Siti Zuhro.
“Sampai sekarang masih gelap siapa yang dimaksudkan, lalu antar elit dan aktor politik sendiri juga bertanya-tanya, juga saling melempar tanda tanya,” pungkasnya.

