BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Reklamasi Pantai Utara Jakarta untuk Kepentingan Rakyat

Pasangan Gubernur dan wakil Gubernur DKI non-aktif, Basuki-Djarot menyatakan menghormati putusan hukum PTUN yang mencabut izin reklamasi 3 pulau di teluk Jakart...

Jumat, 17 Maret 2017 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Maret 2017.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Pasangan Gubernur dan wakil Gubernur DKI non-aktif, Basuki-Djarot menyatakan menghormati putusan hukum PTUN yang mencabut izin reklamasi 3 pulau di teluk Jakarta, yakni pulau K, I dan F. Saat ini Ahok, panggilan akrab Basuki pun dinilai sangat menghargai segala upaya yang telah dilakukan warga masyarakat setempat.

Kendati demikian, diingatkan, ada sejumlah hal yang perlu diketahui masyarakat untuk menghindari kesalahpaman yang terjadi terkait polemik reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, Emmy Hafild, menjelaskan, Pemprov DKI tentunya memiliki tanggungjawab dan wewenang untuk melayani seluruh warga Jakarta demi kepentingan warga Jakarta. 

“Gubernur DKI Jakarta adalah ekskutor dari suatu perencanaan yang sudah dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Reklamasi sudah digagas dan terjadi sejak tahun 1972.

Bahkan, Ancol, Dunia Fantasi, Pantai indah Kapuk, Pantai Mutiara, Greenbay, Inti Land juga adalah produk reklamasi,” kata Emmy, di Media Center Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (17/3/2017).

Menurutnya, pembangunan tanggul dan 17 pulau buatan sudah digagas sejak tahun 1995 di era Pemerintahan Presiden Soeharto dan dikuatkan dalam bentuk Kepres. Kemudian, berubah menjadi Jakarta Coastal Defence Strategy pada tahun 2011 dan terakhir menjadi National Capital Integrated Development (NCICD) yang ditandatangani Hatta Radjasa pada tahun 2014 sebagai Menko Perekonomian di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam perkembangannya, izin prinsip reklamasi untuk pulau dikeluarkan Gubernur Sutiyoso pada tahun 2007, sedangkan pulau C dan G dikeluarkan Gubernur Fauzi Bowo di bulan September 2012, atau hanya sehari sebelum serah terima jabatan. Reklamasi Pulau H bahkan sudah selesai sejak era Gubernur Fauzi Bowo dan telah dibangun villa eksklusif.

Untuk menghindari gugatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang baru ketika itu, yakni UU.

No.

30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka setelah dua tahun didiamkan, Gubernur Basuki lantas mengeluarkan ijin operasional untuk pulau G, C dan D dengan syarat bahwa pendapatan dari proyek tersebut akan lebih banyak ditujukan untuk Pemda agar bisa digunakan lebih banyak untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

“Sebagai eksekutor, Gubernur Basuki berusaha maksimal agar Pantai Utara Jakarta bisa layak huni. Kawasan ini sudah tercemar oleh logam-logam berat seperti Mercuri, Cadmium dan Timbal,” ungkap aktivis lingkungan itu.

Menurutnya, selama dua dekade, permukaan tanah di wilayah tersebut juga mengalami penurunan akibat abrasi hingga mencapai 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Bahkan tahun 2025 diperkirakan Pantai Utara Jakarta berada 2,5 meter dari permukaan laut.

“Hal inilah yang menyebabkan sekitar 250.000 warga yang mendiami wilayah ini terus terancam oleh bencana ganda.

Yakni, ancaman rob dan banjir dari 13 sungai yang mengairi Jakarta yang datang secara bersamaan,” ucapnya.

Menurutnya, reklamasi diperlukan agar ada sumber biaya untuk membuat tanggul di sepanjang pantai guna melindungi warga dari banjir rob. Reklamasi juga diperlukan agar ada dana untuk menata kampung nelayan Muara Angke, Kamal Muara, dan lain-lain menjadi kampung yang lebih modern, bersih dengan sanitasi yang lebih baik. 

“Pada prinsipnya Gubernur Basuki mengingkan ada kampung nelayan yang layak huni serta menjadi pusat perikanan modern terbesar di Asia Tenggara,” kata Emmy.

Selain itu, dikatakan, reklamasi juga diperlukan untuk membiayai riset dan penelitian, serta pembuatan tanggul laut (Giant Sea Wall) untuk menampung 13 air sungai Jakarta agar dapat mengalir bebas ke laut dan dibersihkan, didaur ulang sehingga Jakarta mempunyai sumber air tawar untuk PAM. 

Reklamasi juga sangat diperlukan agar hutan bakau dapat ditumbuhkan kembali menjadi sabuk hijau laut Jakarta untuk terutama di kawasan yang mengalami pencemaran logam berat. 

Perlu diketahui, logam-logam berat yang mencemari daratan berlumpur di kawasan Pantai Utara Jakarta harus selalu dalam kondisi terendam air. Jika area daratan berlumpur ini mengering maka logam-logam berat ini akan bereaksi dengan udara atau teroksidasi dan sangat beracun jika terhirup manusia.  

Dikatakan, reklamasi juga diperlukan untuk mengoreksi kesalahan yang lalu di mana nelayan digusur untuk pembangunan Ancol dan perumahan mewah.

Di bawah Gubernur Basuki, reklamasi adalah untuk warga DKI dari semua kelas. 

“Reklamasi dibutuhkan agar pertumbuhan Jakarta terpusat di utara sehingga pemerintahan DKI dapat menata kembali bagian Selatan Jakarta yang merupakan daerah resapan air. Gubernur Basuki berencana untuk membuat RTH dan hutan kota, serta waduk di banyak wilayah Selatan Jakarta,” ucapnya.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Reklamasi Pantai Utara Jakarta untuk Kepentingan Rakyat”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan