JAKARTA, HarianBernas.com – Pasca terungkapnya sejumlah “orang-orang besar” dalam surat dakwaan terindikasi menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP, pimpinan DPR berencana menggulirkan hak angket. Menanggapi adanya hak penyelidikan yang dimiliki wakil rakyat tersebut, KPK tak mempedulikannya.
“KPK kerja sesuai kewenangan, hak angket apa? cetus Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Jakarta Senin (13/3/17).
Karena telah bekerja sesuai prosedur hukum, KPK pun meminta agar para pihak tak melemahkan upaya pemberantasan mega korupsi yang sedang dilakukan lembaga yang kini dipimpina Agus Rahardjo cs.
“Kasus e-KTP KPK melakukan penyelidikan, penuntutan, persidangan dilakukan kewenanangan KPK. Pihak-pihak lain nggak melemahkan atau ganggu proses hukum KPK.
Semua harus hormati proses hukum,” pinta Febri.
Sebelumnya, dalam dakwaan perkara kasus dugaan korupsi e-KTP, sejumlah nama-nama besar terungkap menerima fee dari proyek berbiaya Rp 5,9 triliun tersebut. Adapun beberapa orang tersebut antara lain Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta, Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta, Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta, 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu, Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta, Anas Urbaningrum USD 5,5 juta, Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta, Olly Dondokambey USD 1,2 juta, Tamsil Lindrung USD 700 ribu, Mirwan Amir USD 1,2 juta, Arief Wibowo USD 108 ribu, Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar, Ganjar Pranowo USD 520 ribu, Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta, Mustoko Weni USD 408 ribu, Ignatius Mulyono USD 258 ribu, Taufik Effendi USD 103 ribu, Teguh Djuwarno USD 167 ribu ,Miryam S Haryani USD 23 ribu, Rindoko, Nu'man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu, Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu, Yasonna Laoly USD 84 ribu, Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu ,M Jafar Hapsah USD 100 ribu, Ade Komarudin USD 100 ribu, Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri, masing-masing Rp 1 miliar.Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar, Marzuki Ali Rp 20 miliar, Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892. Sebanyak 37 anggota Komisi II lainnya seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara USD 13 ribu sampai dengan USD 18 ribu.
Selain itu uang juga mengalir ke beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta, Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260, Perum PNRI Rp 107.710.849.102, PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022, PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122, PT LEN Industri Rp 20.925.163.862, PT Sucofindo Rp 8.231.289.362, 38., PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36.
Atas terungkapnya nama-nam tersebut, sejumlah pimpinan DPR langsung geram berencana mengajukan hak angket.
Mereka antara lain, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fachri Hamzah.