JAKARTA, HarianBernas.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Selestinus meminta, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklarifikasi terkait kasus yang beredar di media sosial.
Petrus memaparkan, pada minggu pertama pasca pilkada putaran pertama, sudah ramai di media sosial tentang kasus-kasus pidana yang dihadapi oleh Sandiaga Uno pada beberapa tahun yang lalu, di Kepolisian atau Kejaksaan dan KPK. Namun demikian, meskipun Sandiaga Uno sudah resmi menjadi calon Wakil Gubernur mendampingi Anies Baswedan sebagai calon Gubernur, hingga saat ini belum ada satu pihakpun yang berkompeten untuk menjelasan, apakah kasus-kasus itu sudah tuntas proses hukumnya atau masih menggantung.
“TPDI sangat menyayangkan tidak adanya klarifikasi dari Sandiaga Uno, Polri, Kejaksaan maupun KPK, terkait dengan pemberitaan seputar kasus-kasus pidana yang melibatkan Sandiaga Uno yang muncul ke media sosial baik dugaan Tindak Pidana Umum (penipuan, penggelapan, pemalsuan) maupun dugaan Tindak Pidana Khusus ( korupsi dan pencucian uang),” ujar Petrus kepada HarianBernas.com, Senin (20/2/2017).
Tidak adanya klarifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan terutama dari Sandiaga Uno sendiri, tentang kebenaran berita dan bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus dimaksud tentu bisa merugikan. Tidak hanya untuk Sandiaga Uno berikut Partai Pengusung dalam pilkada DKI Jakarta, akan tetapi juga merugikan pemilih terutama pendukung Anies-Sandi.
Pemilih bisa saja terpengaruh dengan pemberitaan itu, lantas menarik kembali dukungannya dan mengalihkan pilihannya ke pasangan calon lain yaitu Ahok-Djarot.
Sebab, persoalan integritas moral dan kejujuran yang tinggi, merupakan prasyarat utama bagi seorang calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. Pasangan calon yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkompeten wajib memberikaan jaminan mengenai persoalan “integritas moral dan kejujuran” dari calon, agar warga masyarakat pemilih tidak terjebak dalam apa yang disebut sebagai “membeli kucing dalam karung”.
Dilihat dari waktu peristiwa pidana itu terjadi dan pemberitaan media masa yang memberitakan, maka kasus-kasus tersebut sebetulnya tergolong kasus lama yang ditangani oleh aparat Penegak Hukum pada era pemerintahan SBY.
“Inilah saatnya harus diberikan kepastian hukum, apakah dihentikan karena tidak cukup bukti, atau masih memerlukan tindakan Kepolisian lebih lanjut atau itu hanya sebagai fitnah,” jelasnya.
Saat ini masyarakat menjadi bingung karena selalu dihadapkan atau disuguhi pemberitaan negatif yang beredar via medsos, yang mencitrakan seorang Sandiaga Uno sebagai seorang pengusaha papan atas, yang sering terlibat dalam berbagai kasus pidana terkait dengan bisnis yang digelutinya selama ini.
“Jika Sandiaga Uno tidak segera mengklarifikasi kebenaran berita yang beredar terkait kasus-kasus dimaksud, maka TPDI akan bersurat kepada Kapolri, KPK dan Jaksa Agung untuk meminta klarifikasi tentang kebenaran penanganan kasus-kasus pidana yang dimaksud sebagai bagian dari upaya untuk melahirkan pemimpin yang bersih sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkasnya.