Sopir Truk Molen Tanpa KIR Enam Tahun Ditetapkan Tersangka di Bekasi

Polisi menetapkan TM sebagai tersangka dalam kecelakaan truk molen yang menewaskan enam orang di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi.

Kemenhub mengungkap truk bernomor B 9548 MV tidak menjalani uji KIR selama enam tahun. Kapolres Metro Bekasi Kota menyatakan proses hukum dijalankan cepat tanpa mengesampingkan ketelitian.

"Menetapkan TM, pengemudi truk molen yang terlibat kecelakaan di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, sebagai tersangka," ujar Putu, dikutip dari laporan CNN Indonesia.

Truk melaju dari arah Unisma Bekasi menuju Rawa Panjang.

Diduga mengalami malafungsi rem di jalan menurun, kendaraan oleng ke kiri, membentur tembok pembatas kampus, lalu menabrak 12 orang yang tengah menunggu bus di halte depan gerbang kampus BSI.

Sopir sempat mencoba membanting setir ke arah tembok gerbang kampus untuk menghentikan laju kendaraan, namun gagal. Warga yang seharusnya aman di ruang publik berubah menjadi kerumunan duka dalam hitungan detik.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Iptu Rojali mengonfirmasi posisi korban saat kejadian. "Korban saat kejadian memang sedang menunggu bus di halte.

Enam orang meninggal dunia di lokasi kejadian," ujarnya di lokasi, dikutip CNN Indonesia.

Tersangka dijerat Pasal 310 ayat (1)-(4) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp12 juta.

Temuan paling mengejutkan datang dari Kemenhub. Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengungkap bahwa truk molen tersebut tidak melakukan uji berkala kendaraan atau uji KIR selama enam tahun.

"Berdasarkan hasil pengecekan Ditjen Perhubungan Darat, truk molen yang terlibat kecelakaan tidak melakukan uji berkala kendaraan atau uji KIR selama enam tahun," kata Aan, dikutip dari laporan CNN Indonesia/Bisnis.

Kemenhub memanggil perusahaan pemilik truk untuk dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran kewajiban uji berkala dan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU).

Enam tahun tanpa uji KIR berarti kelayakan rem dan sistem keselamatan kendaraan tidak pernah terverifikasi. Pada jalur menurun menuju halte padat pejalan kaki, kelalaian ini menjadi kombinasi fatal.

Pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang menekan pedal, tetapi mengapa kendaraan sebesar itu dibiarkan beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan.

Pengawasan uji berkala seharusnya menjadi tameng pertama sebelum kendaraan menyentuh jalan.

Kepala daerah dan otoritas transportasi menghadapi ujian kredibilitas. Publik menuntut evaluasi tata letak halte di jalur menurun, penegakan hukum yang tegas, dan pertanggungjawaban korporasi pemilik truk.

Dari kacamata industri, insiden ini menyoroti celah kepatuhan sektor angkutan barang dan konstruksi.

Truk molen yang beroperasi tanpa KIR enam tahun mengindikasikan lemahnya enforcement yang berpotensi menimbulkan biaya eksternal: korban jiwa, biaya kesehatan, klaim asuransi, dan distorsi persaingan usaha antara operator patuh dan tidak patuh.

Operator angkutan berat di Jabodetabek berpotensi menghadapi pengawasan lebih ketat dan kenaikan biaya kepatuhan.

Perusahaan pemilik menghadapi pemanggilan Kemenhub, risiko sanksi administratif, hingga tuntutan perdata dari keluarga korban.

Seperti halnya penataan kawasan industri yang dibahas dalam Danareksa Difokuskan Operator Kawasan Industri, Konsolidasi 2026, keselamatan transportasi menuntut tata kelola yang terintegrasi, bukan sekadar reaksi setelah korban berjatuhan.

BERNAS merekomendasikan audit menyeluruh kepatuhan uji KIR armada angkutan berat dan konstruksi di wilayah Jabodetabek, dengan sanksi tegas dan penghentian operasi bagi yang tidak patuh.

Digitalisasi dan integrasi data uji KIR dengan sistem perizinan kendaraan perlu diwujudkan agar kendaraan kedaluwarsa uji otomatis terblokir dari operasional.

Penerapan SMK PAU wajib diaudit berkala oleh Kemenhub dan Dishub, termasuk verifikasi sistem rem pada rute menurun.

Halte di jalur menurun dan area rawan kecelakaan perlu didesain ulang dengan pembatas fisik, jalur pejalan kaki terlindungi, serta rambu dan speed trap.

Mekanisme pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) bagi perusahaan yang lalai memenuhi kewajiban uji berkala harus dibentuk.

Kanal pelaporan publik berbasis digital untuk melaporkan armada angkutan berat tanpa uji KIR perlu disediakan.

Tragedi ini menuntut penegakan aturan yang konsisten, sebagaimana prinsip kesiapsiagaan yang dibahas dalam 2.021 Penerbangan RI Terganggu Kabut Asap Karhutla — Kemenhub Pantau 16 Bandara Papua.

Keselamatan publik tidak boleh menunggu korban berikutnya.

Enam nyawa melayang di halte yang seharusnya menjadi ruang aman. Kini publik menunggu apakah data uji KIR yang seharusnya tersedia akan benar-benar menjadi emas: alat pengawasan, bukan sekadar arsip.

[STRATEGI SOLUSI]

Bagi pelaku usaha angkutan dan konstruksi yang ingin membenahi kepatuhan operasional secara sistematis, BERNAS menyediakan Consulting Business Plan untuk diagnosa peluang, rekomendasi tools, dan roadmap eksekusi terukur.

Untuk transformasi digital proses bisnis, Adolo membantu memetakan bagian bisnis yang bisa diotomatiskan.

Pelaku UMKM yang ingin memperkuat promosi dan tata kelola dapat memanfaatkan JasaPromo.id serta 101 eBook UMKM dari UNMAHA (ebook.unmaha.ac.id) mulai Rp60rb per buku.