JAKARTA, HarianBernas.com – Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa kasus dugaan penyuapan terhadap pejabat pajak, Kemenkeu, Handang Soekarno, terancam hukuman 5 tahun pidana penjara. Musabnya ia, didakwa memberikan uang suap senilai Rp 1,9 miliar, dair komitmen fee sebesar Rp 6 miliar.
Pemberian suap dilakukan agar Handang mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi oleh PT. EKP, diantaranya terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), Surat Tagihan Pajak (STP PPN), Penolakan Pengampunan Pajak (tak amnesty), Pencabutan Pengukihan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Khusus.
“Memberi atau menjanjikan sesuatu uang senilai 148.500 atau setara Rp 1,998.810.000,00, dengan maksud suapaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,” ujar JPU KPK Ali Fikri, saat membacakan surat dakwaan di PN.
Tipikor Jakarta, Senin (13/2/17).
Ihwal adanya tindak pidana penyuapan, awalnya pada medio 2015-2016, PT. EKP menghadapi berbagai macam permasalah pajak, dimana terkait permohonan restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 dengan jumlag Rp 3.533.578.900, yang diajukan pada tanggal 26 Agustus 2015 ke KPP PMA Enam.
Atas berbagaai permasalahan tersebut, pada awal Juni 2016, KPP PMA Enam memberikan imbauan kepada PT. EKP agar melunasi hutang PPN atas pembelian kacang mete gelondong tahun 2014 sebesar Rp36.876.570.880,00 dan tahun 2015 sebesar Rp 22.406.967.720,00.
Imbaun dilakukan, setelah sebelumnya KPP PMA Ena, memperoleh informasi dari KPP Maumere bahwa PT. EKP membeli barang kena pajak dari pedagang/pengumpul yang tanap/belum dikenakan PPN.
Atas imbauan tersebut, pada tanggal 30 Juni 2016, terdakwa mengajukan keberatan ke KPP PMA Enam. Setelah adanya keberatan tersebut, pada tanggal 19 Agustus 2016, selaku Chief Accounting PT.EKP, Siswanto memenuhi undangan Johnny Sirait selaku Kepala KPP PMA Enam, yang kemudian disarankan ikut tax amnesty.
Atas saran tersebut, hingga batas wkatu yang ditentukan, PT. EKP tidak mengajukan tax amnesty.
Meskipun awalnya menolak mengajukan, akhirnya setelah dingatkan kembali PT. EKP, pada bulan September 2016, melalui konsultan pajak James RB Hutagol, memasukkan Surat Penyataan Harta (SPH) seabagi salah syarat tax amnesty.
Namun sayangnya ditolak karena PT. EKP mempunayi tunggakan pajak untu massa Desember 2014 sebesar Rp 52 .364.730.649, dan untuk massa pajak Desember 2015 sebesar Rp 26.440.221.909.
Selain menolak, Johnny Sirait juga pada 7 September 2016 juga menginstruksiakn pengajuan usulan pemeriksaan bukper tindak pidana perpajakan atas nama PT.EKP tahun pajakk 2012 -2014 kepada Kanwil DJP Jakarta Khusus, karena adanya dugaan ekspor yang tidak benar dan penyalahgunaan faktur fiktif.
Lebih lanjut, atas instruksi Johnny, karena adanya dugaan PT.
EKP tidak mempergunakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) denga benar, tanggal 20 September 2016, selaku Kepala Kantor KPP PMA Enam, Soniman Budi Raharjo mengeluarkan Surat Pencabutan PKP kepada PT. EKP.
Selannjutnya, atas saran Muhammad Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, pada tanggal 21 September, terdakwa menyampaikan permohonan pembatalan STP PPN kepada Dirjen Pajak melalui Kepala KPP PMA Enam. Hal ini dilakukan karena terdakwa tidak setuju apabila para pedagang pengumpul menjadi PKP, sehingga seharusnya tidak ada PPN yang terutang dan pembebanan pembayaran PPN secara renteng.
Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2016, Muhamma Haniv bertemu Handang Soekarno, kemudian Haniv menyampaikan keinginan Arief Budi Sulistyo supaya dipertemukan dengan Dirjen Pjaak Ken Dwi Jugiasteadi.
Atas permintaan tersebut, keesokan harinya Handang pun mempertemukan Aref dengan Ken di Lantai 5 Gedung Dirjen Pajak.
Karena permasalahan pajak tidak dapat diselesaikan Haniv, Rudi P Musdiono kemudian memberi saran kepada Mohan agar meminta tolong kepada Handang. Atas permintaan tersebut, melalui pesan whatsapp yang dikirim Mohan melaui Arief Handang pun menyanggupinya. “Siap bapak, besok pagi saya menghadap beliau bapak. Segera saya kabari bapak,” kata jaksa menirukan kata-kata Handang.
Untuk memuluskan rencananya, pada saat melakukan pertemuan dengan Handang di Nippon Khan Hotel Sultan Jakarta pada tanggl 20 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 WIB, Mohan menjanjikan uang 10% dari total nilai STP PPN senilai Rp 52.364.730.649,00.
Setelah negoisasi akhirnya sepekat uang yang akan diberikan Rp 6 miliar. Uang tersebut menurut Handang, termasuk untuk Haniv.
Setelah beberapa hari pertemuan Haniv pun menerbitkan pembatalan Surat Tagihan Pajak untuk massa pajak 2014 dan 2015 PT.
EKP.
Setelah urusan STP PPN lancar, Mohan pun menyiapkan uang Rp 2 miliar melaui Dinesh Kumar Raghuvaran selaku Kepala Cabang Utama PT.EKP Surabaya untuk diserahkan kepada Yustinus Heri Sulistyo, Pegawi Pajak Kanwil DJP Jatim,sekaligus orang kepercayaan Handang. Selanjutnya, karena Handang meminta uang ditukar ke dalam mata uang dollar AS, pada sore hari yakni tanggal 21 November 2016, terdakwa memerintahkan Yuli Kanestren dan Siswanto untuk mengambil uang Rp 148.500 di Bens Money Changer Jalan Gunung Sahari Jakarta, yang sebelumnya Manuraman Pilai telah mentrasfer uang dari Surabaya sebesar Rp 1.998.810.000,00.
Setelah Yuli mengambil uang USD 148.500, kemudian menyimpannya dalam paper bag hitam dan diserahkan ke Ramila (istri Mohan). Uang pun akhirnya diserahkan terdakwa kepada Handang di kediaman terdakwa.
Sesaat setelah penyerahan Handang dan Mohan diciduk petugas KPK.
Atas perbuatannya, Rajamohan terancam hukuman 5 tahun penjara, sebab dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan UU NO.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.


