BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Terbukti Banyak Terima Suap, Hakim Tak Berani Vonis Tinggi Kepala Panitera PN Jakpus

Majelis hakim PN.Tipikor Jakarta, menjatuhkan vonis rendah terhadap Edi Nasution, meskipun Panitera Sekretaris ?PN.Jakarta Pusat (non aktif)...

Jumat, 9 Desember 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Majelis hakim PN.Tipikor Jakarta, menjatuhkan vonis rendah terhadap Edi Nasution, meskipun Panitera Sekretaris ?PN.Jakarta Pusat (non aktif)"

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Desember 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Jakarta, HarianBernas.com – Majelis hakim PN.Tipikor Jakarta, menjatuhkan vonis rendah terhadap Edi Nasution, meskipun Panitera Sekretaris  PN.Jakarta Pusat (non aktif) tersebut, terbukti menerima sejumlah uang suap dan gratifikasi atas berbagai perkara yang dimainkannya.

Dalam amar putusannya, Edi hanya divonis 5,5 tahun, denda Rp 150 juta subsidair 2 bulan kurungan.

??Mengadili, menyatakan, terdakwa Edi Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu pertama dan dakwaan kedua, ?? terang Hakim Ketua Sumpeno, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (08/12/16).

Vonis ini lebih rendah 2,5 tahun dari tuntutan JPU KPK sebelumnya, yang meminta agar Edi, divonis 8 tahun pidana penjara, denda Rp 300 jut subsidair 5 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ditambah alat bukti seperti keterangan saksi-saksi, terdakwa, ahli, alat bukti petunjuk adanya komunikasi permintaan uang, dan alat bukti lainnya, hakim meyakini, Edi Nasution terbukti menerima  uang suap sebesar Rp 100 juta sebagai bentuk komitmen fee atas pengurusan penundaan teguran aanmaning perkara niaga PT. Metropolitan Tirta Perdana (Lippo Group) melalui PN. Jakpus, sesuai putusan Singapura International Arbitrase Centre (SIAC).No. 62 tahun 2013 tanggal 01 Juli 2013, ARB No.178 Tahun 2010.

Hakim juga meyakini, Edi juga menerima uang gratifikasi sebesar 50 ribu dollar AS ditambah Rp 50 juta, atas jasanya mengurusi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) PT.

Across Asia Limited (PT.AAL), meskipun telah melewati batas waktu, dan membantu perkara yang masih dihadapi Lippo di PN. Jakpus.

“Unsur padahal diketahui atau patut diduga telah terpenuhi ,?? papar hakim.

Atas perbuatannya meneriam uang suap dan gratifikasi tersebut, hakim menengarai Edi terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 2 huruf B, UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun  2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, meskipun menyatakan terbukti menerima sejumlah uang suap Rp 100 juta, 50 ribu Dolar AS, dan Rp 50 juta, hakim tidak meyakini, Edi menerima uang suap sebesar  Rp 1,5 miliar, karena jasanya mengubaj redaksional (revisi) surat jawaban dari PN. Jakpus untuk menolak permohonan eksekusi lanjutan dari ahli waris, berdasarkan putusan Raad Van Justitie No.232/1937 tanggal 12 Juli 1940 atas tanah lokasi di Tangerang.  

Atas tak terbuktinya penerimaan uang tersebut, maka petunjuk adanya keterlibatan mantan Sekretaris MA dalam kasus rasuah ini terputus, meskipun jaksa KPK menduga, permintaan uang Rp 1,5 miliar berasal dari Nurhadi, dimana uang tersebut digunakan untuk membiayai turnamen tenis nasioana di Bali.

??Untuk penyerahan uang dari Ervan ke Dodi, dan dari Dodi ke terdakwa, Wresti tidak mengetahui.

Berdasarkan fakta, belum bisa dibuktikan secara terang dan nyata,?? urai hakim.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai bahan acuan. Hal yang memberatkan perbuatan yang dilakukan Edi, dinilai bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat memberantas korupsi, menciderai lembgaa peradilan. Sementara hal-hal yang meringankan, Edi belum pernah dihukum,  sopan, mengakui perbuatan, masih punya tanggungan keluarga dan lama mengabdi menjadi PNS.

Menanggapi putusan tersebut, Edi langsung menerimanya.

??

Saya terima putusan,?? katanya singkat ketika diminta hakim menanggapi.

Sementara JPU KPK menyatakan pikir-pikir.

“Kami harus bicarakan dengan pimpinan. Kami tetap menyatakan pikir-pikir,?? tukas Jaksa KPK Dzakiyul Fikri.

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Terbukti Banyak Terima Suap, Hakim Tak Berani Vonis Tinggi Kepala Panitera PN Jakpus”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan