JAKARTA, HarianBernas.com – PT. Gendaindo Perkasa atau yang lebih dikenal dengan Indonesia Finance Today (IFT), kembali mengabaikan surat panggilan undangan Tripartit, dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan. Ihwal adanya hal ini dikabarkan kuasa hukum puluhan Jurnalis IFT, Arfiansyah Putra.
“Sudah panggilan ke dua, PT Gendaindo Perkasa/Indonesia Finance Today tidak datang menghadiri undangan Tripartit dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan,” kata Arfiansyah, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (17/11/16).
Dalam kasus ini, sebelumnya, sekitar 19 Agustus 2016, belasan jurnalis Indonesia Finance Today (IFT), didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Pers, melaporkan PT.
Gendaindo Perkasa/Indonesia Finance Today, ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan.
Laporan dilayangkan, atas aduan belasan eks jurnalis Indonesia Finance Today sebelumnya, yang datang mengadu ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), karena tidak dibayar upahnya selama kurang lebih tiga (3) bulan berturut-turut, beserta uang tunjangan hari raya (THR).
Atas aduan tersebut, LBH Pers, selaku kuasa hukum telah mengundang pihak management PT Gendaindo Perkasa sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 24 dan 28 Juni 2016, namun undangan tersebut tidak dihiraukan, dan pihak management tidak datang menghadiri undangan, tanpa ada alasan yang jelas.
Selain tak menghiraukan undangan pihak LBH pers untuk mediasi, pihak managemen juga mengabaikan undangan mediasi dari Suku Dinas Tenaga Kerja.
“Sudah dua kali paggilan (Panggilan pertama pada 28 September 2016 dan panggilan kedua pada 15 November 2016) dari Sudinaker, pihak teradu tetap tidak datang menghadiri undangan tersebut,” papar Arfiansyah.
Atas pengabaian surat panggilan tersebut, kuasa hukum LHB Pers lain Sugeng Susilo, berpendapat, hal ini melecehkan terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan. ?Hal ini adalah pelecehan terhadap hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, bagaimana tidak, karena mereka (pihak menagamen) jelas-jelas tidak mematuhi hukum,” jelas Sugeng.
Lebih lanjut Sugeng menambahkan, jika pihak management IFT tak punya itikad baik untuk membayar gaji dan THR puluhan jurnalis yang di PHK, maka sama halnya menjadikan jurnalis sebagai budak insutri media. “Apa bedanya dengan perbudakan terhadap jurnalis dalam arti diminta untuk bekerja, namun tidak diberikan upah.
Kami sangat kecewa terhadap sikap management yang tidak mematuhi undangan dari Suku Dinas Tenaga Kerja,” cetusnya.
Agar tidak berlanjut ke “meja hijau”, ia pun meminta pihak management IFT mematuhi panggilan Tripartit yang akan dilayangkan pihak Suku Dinas Tenaga Kerja.