JAKARTA, HarianBernas.com – Bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachmaan disebut meminta uang sebesar Rp 3 miliar sebagai bentuk komitmen fee merevisi surat MA, perihal petunjuk eksekusi atas tanah milik ahli waris Tan Hok Tjioe yang dikuasai oleh PT. Jakarta Baru Cosmopolitan, perusahaan yang berafiliasi dengan Lippo Group.
Perihal adanya permintaan tersebut, awalnya ada putusan Raad Van Justitie No.232/1937 tanggal 12 Juli 1940 atas tanah lokasi di Tangerang tertanggal 12 Juli 1940, atas tanah lokasi di Tangerang milik ahli waris Tan Hok Tjio yang dikuasai oleh PT. Jakarta Baru Cosmopolitan (Lippo Group), dan dijadikan lapangan golf Gading Raya Serpong.
Dalam surat tersebut, pihak ahli waris meminta untuk dilakukan eksekusi.
Atas permintaan tersebut, kemudian terbit petunjuk Mahkamah Agung RI melalui surat No.394/468/87/II/Um-Tk/Pdt tanggal 23 Juli 1987 perihal permohonan petunjuk eksekusi riil, dimana pada pokoknya menyatakan permohonan eksekusi tanah tersebut untuk diajukan melalui PN.
Jakpus, pelaksanaanya agar didelegasikan ke PN. Tangerang.
Atas terbitnya surat tersebut, PN.
Jakpus, kemudian mendelegasikan ke PN. Tangerang, dan kemudian PN. Tangerang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya meminta para termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan Raad van Justitie.
Namun pada saat hebdak dieksekusi pihak PT.
JBC mengajukan surat keberatan dan kemudian ditindak lanjuti dengan mengeluarkan penetapan, yang pada pokoknya menyatakan untuk sementara tidak dapat dilakukan eksekusi, kecuali ada gugatan dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa PT.
JBC telah melalukan perbuatan melawan hukum.
Menindaklanjuti perlawanan hukum tersebut, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya Supramono, mengirim surat selama dua kali.
Namun kedua surat tersebut tidak diindahkan oleh pihak PN. Jakpus.
Sementara itu, untuk menggalkan upaya permohonan eksekusi yang dimohonkan pihak ahli waris, Eddy Sindoro dan Ervan Adi Nugroho mengutus staf bidang hukum Lippo Group Wresti Kristian Hesti Susetyowati melakukan pengurusan penolakan eksekusi melalui terdakwa Eddy Nasution.
Selanjutnya, karena tak kunjung ditindaklanjuti, Wresti akhirnta melaporksn ke Edy Sindoro dan meminta untuk mrmbuat memo surat yang ditujukan kepada Promotor, yaitu Nurhadi selaku Sekretaris MA guna membantu pengurusannya.
Singkat cerita, atas surat memo tersebut, Nurhadi pun menyanggupinya dengan catatan harus bayar “mahar ” Rp.3 miliar. “Terdakwa menghubungi Wresti dan menyampaikan bahwa dalam rangka pengurusan penolakan atad permohonan eksekusi lanjutan,atas arahan Nurhadi agar disediakan uang sebesar Rp 3 miliar,” papar JPU KPK Titto Jaelani, saat membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Eddy Nasution di PN. Tipikor Jakarta Rabu (7/9/16).
Atas permintaan tersebut, Eddy Sindoro hanya menyangupi Rp 1 miliar, namun Edy Nasution mengatakan sesuai arahan Nurhadi yang sering disebut WU, yang nantinya uang akan digunakan untuk biaya event tenis seluruh Indonesia,akhirnya uang permintaan tersebut diturunkan menjadi Rp 2 miliar.
Terhadap permintaan uang tersebut, Eddy Sindoro hanya menyanggupi sebesar Rp.1,5 miliar.
Selanjutnya uang sebesar Rp 1,5 miliar dalam bentuk pecahan dollar Singapura akhirnya diberikan Doddy Aryanto Supeno kepada Edy Nasution pada 26 Oktober 2015 di Hotel Acasia Jakarta Pusat.