JAKARTA, HarianBernas.com – Majelis hakim PN. Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan terhadap Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Hakim meyakini Ariesman terbukti secara bersama-sama menyuap Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, melalui staff pribadinya Trinanda Prihantoro senilai Rp.
2 M, agar membantu mempercepat pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.
“Mengadili, menyatakan terdakwa Ariesman Widjaja terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama,” terang Ketua Majelis Hakim Sumpeno, saat membacakan amar putusan di PN. Tipikor Jakarta, Kamis (1/9/16).
Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK sebelumnya, yang meminta agar Ariesman dihukum 4 tahun penjara, dan denda Rp.250 juta subsidair 6 kurungan.
Dalam pertimbangannya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ditambah alat bukti lain seperti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat, alat bukti petunjuk seperti rekaman sadapan para pihak, hakim meyakini perbuatan yang dilakukan Ariesman dan Trinanda, dinilai memenuhi semua unsur dalam Pasal 5 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 KUHPidana sesuai dakwaan ke satu primair.
“Bahwa terdakwa Ariesma selaku Presiden Direktur PT.
Agung Podomoro Land dan Direktur PT. Muara Wisesa telah menyuruh Trinanda Prihantoro untuk memberi uang ke Sanusi selalu Anggota Baleg total Rp 2 M,” papar Hakim Anggota Anwar.
Dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan, dan menimbang tidak alasan pembenar dan pemaaf yang menghapus perbuatan pidana yang dilakukan, maka perbuatan terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban atau pidanan setimpal dengan perbuatannya.
Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai bahan penjatuhan hukuman. Adapu hal yang memberatkan.
Perbuatan Ariesman dinilai bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.
Sementara hal-hal yang meringankanAriesman dinilai berlaku sopan selama menjalani persidangan, belum pernah dihukum, serta telah memberikan kontribusi pada pemerintah DKI Jakarta.