BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

POLITIK

MKD DPR RI Panggil Sejumlah Anggota DPR Klarifikasi Soal Parcok

JAKARTA, BERNAS.ID Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senin (2/12/2026), memanggil sejumlah anggota DPR, guna diminta klarifikasi soal dugaan pelanggaran et...

Senin, 2 Desember 2024 18:53 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"JAKARTA, BERNAS.ID Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senin (2/12/2026), memanggil sejumlah anggota DPR, guna diminta klarifikasi soal dugaan pelanggaran et"

🗓️ Dipublikasikan pada 2 Desember 2024.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senin (2/12/2024), memanggil sejumlah anggota DPR, guna diminta klarifikasi soal dugaan pelanggaran etik, terkait sebutan Parco atau Partai Coklat.

Wakil Ketua MKD DPR RI, TB Hasanuddin menjelaskan, salah satu yang dipanggil adalah Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Yulius Setiarto, yang dilaporkan terkait pernyataan Partai Cokelat atau Parcok ikut cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Juga Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Nuroji, juga ikut dimintai klarifikasi.

Baca Juga : Menang Satu Putaran, Gerak98 Ucapkan Selamat Kepada Pramono Anung – Rano Karno

“Untuk dimintai klarifikasi atas pernyataannya, dan karena pernyataan itu sesungguhnya pernyataan yang dilindungi oleh undang-undang,” ujar Hasanuddin kepada wartawan, Senin, (2/12/2024).

Menurut Hasanuddin, Anggota DPR bisa berpendapat dan memiliki hak imunitas untuk tidak dibawa ke MKD. Kecuali ada pelaporan atau diadukan oleh warga masyarakat.

Di sisi lain, Hasanuddin juga menjelaskan Yulius dilaporkan oleh seseorang karena berbicara ke publik di media sosial dengan mengatakan ada kecurangan yang dilakukan oleh Parcok.

Baca Juga : Sekjen PDIP Sampaikan Terima Kasih, ‘Banteng’ Menang Pilkada di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

Konon disebut sebagai Partai Cokelat,” tutup Hasanuddin. (FIE)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PolitikPilar Kebijakan