Listyo Sigit Prabowo Tersangka Penyadapan, Bareskrim Tetapkan Empat Nama

Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo termasuk di antaranya bersama tiga perwira Polri lain.

Tiga tersangka pertama ditetapkan pada 3 November 2026, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dua hari kemudian Irjen Pol Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat.

Listyo, Ahrie, dan Eko ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob Depok. Slamet belum ditahan karena sakit pascastroke. Bareskrim masih mendalami kemungkinan penerapan pasal makar.

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri aktif Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurutnya, langkah cepat dan tegas itu melindungi kepala negara sekaligus semua pihak yang disadap.

"PKB memberikan apresiasi kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto).

Saya tentu sangat memberikan apresiasi kepada Kapolri yang bertindak cepat, tegas, dan efektif melindungi kepala negara, termasuk melindungi semua yang disadap," ujar Cak Imin seperti dikutip Antara.

Dari sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti dampak lebih luas dari kasus ini.

Ia menilai penyadapan ilegal bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan ancaman terhadap fondasi demokrasi.

"Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia," kata AHY.

AHY juga menyatakan dukungannya agar pengusutan berjalan tuntas. "Saya mendukung Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas berdasarkan hukum yang berlaku," tegasnya.

Akar persoalan bukan sekadar satu peristiwa pidana.

Kasus ini menyentuh titik paling sensitif: kewenangan penyadapan yang seharusnya dijalankan dengan pengawasan ketat, justru diduga disalahgunakan oleh pejabat tinggi di lingkungan Polri sendiri.

Ketika institusi penegak hukum menjadi pihak yang diduga melanggar, pertanyaan publik bergeser dari "siapa pelakunya" menjadi "seberapa kuat pengawasan internal kita".

Ini adalah ujian kredibilitas yang tidak bisa dijawab hanya dengan konferensi pers.

Dari kacamata tata kelola data, kasus penghapusan data elektronik menyoroti celah serius. Sistem log akses yang bisa diubah atau dihapus membuka ruang manipulasi.

Tanpa jejak audit yang tidak dapat dimodifikasi, penyelidikan akan selalu bergantung pada pengakuan, bukan bukti digital yang kokoh.

Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam 7 Strategi Emas Melindungi Data Nasional demi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pentingnya arsitektur perlindungan data berlapis di sektor publik.

Dampaknya bagi dunia usaha tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian di sektor penegakan hukum berpotensi menekan indeks kepercayaan investor terhadap kepastian hukum dan stabilitas keamanan nasional.

Sektor teknologi, data, dan keamanan siber menjadi yang paling terpapar risiko reputasi.

Perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan pengelolaan data kini menghadapi tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi, terutama terkait regulasi perlindungan data pribadi.

Di sisi lain, kebutuhan akan audit TI, konsultan keamanan siber, dan jasa hukum kepatuhan justru berpeluang tumbuh.

Pasar akan mencari pihak ketiga independen untuk memastikan tata kelola data mereka tidak menyimpan celah yang sama.

BERNAS memandang kasus ini sebagai momentum pembenahan, bukan sekadar skandal yang ditunggu vonisnya. Ada beberapa langkah yang bisa segera dijalankan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Pertama, penguatan kerangka tata kelola penyadapan melalui audit independen dan mekanisme otorisasi berlapis yang diawasi lembaga eksternal, bukan hanya internal Polri.

Pengawasan yang sepenuhnya internal akan selalu menyisakan keraguan.

Kedua, penerapan sistem log akses data elektronik yang tidak dapat diubah (immutable audit trail).

Teknologi pencatatan permanen memastikan setiap akses dan penghapusan data terekam dan tidak bisa dihapus di kemudian hari.

Ketiga, transparansi berkala kepada publik terkait progres penanganan kasus oleh Bareskrim. Kepercayaan publik tidak dibangun dari satu pernyataan, melainkan dari konsistensi laporan yang bisa diverifikasi.

Keempat, pelatihan etika dan kepatuhan hukum bagi pejabat tinggi di lingkungan Polri. Kewenangan besar menuntut pemahaman batas yang sama besarnya.

Kelima, kolaborasi dengan otoritas perlindungan data pribadi untuk memastikan hak privasi warga yang terdampak dipulihkan. Korban penyadapan ilegal berhak atas kepastian hukum, bukan hanya janji pengusutan.

Kasus ini juga menjadi cermin bagi institusi lain.

Ketika pejabat tinggi diduga menyalahgunakan wewenang, yang dipertaruhkan bukan hanya karier individu, melainkan kepercayaan publik terhadap seluruh sistem penegakan hukum.

Pertanyaannya kini sederhana namun mendasar: apakah reformasi pengawasan akan berhenti pada penahanan empat tersangka, atau berlanjut menjadi perbaikan sistem yang mencegah kasus serupa terulang?

Publik menunggu jawabannya, dan sejarah akan mencatatnya.

Sebagaimana dibahas dalam Prabowo Instruksikan Percepatan Penanganan Pemadaman Listrik — PLN Klaim Sistem Jawa Membaik, tekanan publik terhadap institusi negara kini semakin transparan dan terukur.

[STRATEGI SOLUSI]

Kasus penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik ini memberi pelajaran berharga bagi pelaku bisnis: tata kelola data dan kepatuhan hukum bukan lagi biaya, melainkan aset ketahanan.

BERNAS menyediakan jalur pendampingan bagi perusahaan dan institusi yang ingin membangun sistem yang lebih aman dan transparan.

Melalui Consulting Business Plan, tim BERNAS membantu diagnosa peluang, rekomendasi tools, hingga roadmap transformasi digital yang terukur — termasuk perancangan tata kelola data dan kepatuhan.

Untuk kebutuhan audit teknis dan penguatan kehadiran digital yang kredibel, Jasa SEO & Ads BERNAS menyediakan audit menyeluruh.

Bagi profesional yang ingin memperdalam kemampuan membangun sistem otomasi dan keamanan berbasis AI, program Training NLP + Vibecoding + AI menghadirkan praktik langsung dengan studi kasus nyata.

Sementara Koding.Studio membuka jalur pembelajaran software engineering terapan, termasuk web development dan sistem enterprise, yang dikerjakan melalui project nyata.

Mari jadikan momentum ini sebagai titik balik: membangun ekosistem data yang tidak hanya efisien, tetapi juga berintegritas.