Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membantah pembentukan kementerian koordinator barunya sebagai pemborosan uang negara.
Ia menegaskan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi belum memiliki pagu anggaran sendiri per 7 Oktober 2026 dan seluruh biaya operasionalnya masih menumpang anggaran Kementerian ESDM, dengan hanya satu gaji menteri dan satu DIPA.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, mengutip pemberitaan Detik Finance.
"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya nggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu," kata Bahlil.
Ia menambahkan bahwa karena menterinya satu orang, anggaran Kemenko Hilirisasi memakai pos Kementerian ESDM. "Tidak ada Kemenko, nanti di situ dibagi," ujarnya.
Meski begitu, pengakuan Bahlil bahwa ia masih harus mengecek Peraturan Presiden untuk mengetahui kementerian mana saja yang berada di bawah koordinasinya justru memperkuat keraguan publik.
Kemenko ini dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026, hasil pelantikan Bahlil pada 1 Oktober 2026. Kritik Datang dari Tiga Arah Sekaligus
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai desain kelembagaan kemenko baru tidak matang.
"Kalau sampai sekarang kemenkonya sudah dibentuk, tapi belum ada kementerian-kementerian (di bawahnya), ini berarti tidak begitu matang desainnya," katanya, mengutip CNN Indonesia.
Faisal juga menyoroti rangkap jabatan Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM. "Saya harap ini hanya temporer untuk menghindari kekosongan saja.
Ke depan harus dipikirkan supaya ini tidak diisi oleh orang yang sama," ujarnya.
Dari sisi transisi energi, Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda memberi peringatan keras.
"Kapal induk itu akan kehilangan arah juga mengikuti kapal kecil yang sudah salah arah duluan.
Tidak akan ada yang sampai ke tujuan terkait dengan transisi energi baru terbarukan karena nahkodanya tidak mempunyai tujuan yang serupa," ujarnya.
Koalisi PWYP Indonesia menyoroti kontradiksi fundamental: agenda hilirisasi berorientasi tambang dan energi fosil, sementara transisi energi menuntut energi baru terbarukan.
Menggabungkan keduanya dalam satu payung kementerian dikhawatirkan melahirkan solusi palsu. Menkeu dan Meninves Ikut Angkat Bicara
Menteri Keuangan Suahasil Nazara, mengutip CNN Indonesia, menyatakan bahwa begitu kantor Kemenko berdiri dan anggarannya tersedia, biaya operasional memang harus dilengkapi.
Ia juga menyebut Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik, dari Kementerian ESDM.
Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memilih menunggu arahan ketika ditanya soal nasib kementeriannya usai ada kemenko baru.
"Kita tunggu arahan saja," katanya di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.
Jawaban itu menandakan belum ada kejelasan soal kementerian teknis mana yang akan dikoordinasikan.
Ini sejalan dengan persoalan tata kelola yang dibahas dalam artikel Suahasil: Anggaran Kemenko Hilirisasi dari ESDM Rp 27,37 Triliun, yang menegaskan bahwa pembiayaan kemenko baru masih menempel pada pos ESDM.
Dampak ke Sektor Bisnis dan Investasi
Ketidakjelasan struktur dan anggaran menciptakan ketidakpastian regulasi bagi pelaku usaha energi dan pertambangan.
Investor yang menunggu kepastian arah kebijakan hilirisasi dan transisi energi berpotensi menunda keputusan investasi.
Di sisi lain, proyek-proyek hilirisasi berbasis energi fosil tetap berjalan.
Proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol oleh Arutmin dan KPC melalui PT Bumi Etam Chemical membutuhkan sekitar 7,7 juta ton batu bara kalori rendah per tahun, dengan nilai investasi US$2,5 miliar dan target produksi akhir 2029.
Masifnya pembangunan smelter nikel yang ditopang PLTU captive berpotensi memperpanjang umur permintaan batu bara.
Ini bertentangan dengan komitmen penghentian PLTU yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada KTT G20 Rio de Janeiro November 2024, termasuk target net zero emission sebelum 2050.
Dualisme kebijakan semacam ini membingungkan pasar dan menurunkan kepercayaan investor terhadap tata kelola sektor energi.
Risiko konflik kepentingan akibat rangkap jabatan Bahlil memperkuat kekhawatiran itu. Tiga Langkah yang BERNAS Rekomendasikan
Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden yang mengatur lingkup koordinasi, daftar kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, serta mekanisme anggarannya.
Tanpa itu, tumpang tindih dengan Kemenko Perekonomian hanya soal waktu.
Kedua, rangkap jabatan Bahlil sebagai Menko dan Menteri ESDM harus bersifat sementara dengan peta jalan jelas menuju penunjukan pejabat definitif yang berbeda.
Ini bukan soal kapasitas pribadi, melainkan soal mencegah konflik kepentingan yang sistemik.
Ketiga, pemerintah perlu menyusun peta jalan transisi energi yang terintegrasi dengan agenda hilirisasi.
Proyek hilirisasi tidak boleh bertentangan dengan komitmen penghentian PLTU dan pencapaian net zero emission.
Transparansi anggaran dan audit independen terhadap kinerja kemenko baru diperlukan untuk menjaga akuntabilitas.
Pertanyaannya kini sederhana: jika kementerian di bawahnya saja belum teridentifikasi, atas dasar apa kemenko ini dibentuk? Publik berhak mendapat jawaban sebelum beban anggarannya jatuh ke pundak rakyat. STRATEGI SOLUSI
Ketidakpastian regulasi seperti ini adalah momen tepat bagi korporasi energi, pertambangan, dan manufaktur untuk memperkuat perencanaan berbasis data, bukan asumsi.
Untuk perusahaan yang ingin memperkuat otomasi model bisnis agar tidak bergantung pada kehadiran pemilik, Adolo memetakan dan mengotomatiskan bagian bisnis satu per satu.
Bagi yang membutuhkan kanal distribusi dan otoritas merek di tengah pasar yang bising, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan amplifikasi brand ke jaringan media nasional terverifikasi.
Sementara PabrikDigital.com memproduksi aset digital siap-pakai bertenaga otomasi AI untuk mempercepat kehadiran digital korporasi.


