Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan anggaran operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi bersumber dari Kementerian ESDM.
Alokasi berasal dari pagu ESDM sebesar Rp 27,37 triliun dan sedang ditata ulang untuk kebutuhan operasional kementerian koordinator baru tersebut.
Pemerintah masih menyusun bagian anggaran, tata kelola, serta administrasinya.
Kantor Kemenko Hilirisasi saat ini masih berada di lingkungan Kementerian ESDM. Kemenko Baru, Pagu Lama: Transisi yang Belum Rampung
Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan bagian dari percepatan agenda hilirisasi dan transisi energi yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto.
Karena lembaga ini baru, belum ada pos anggaran tersendiri di dalam struktur APBN. Konsekuensinya, operasional harian untuk sementara ditopang dari pagu Kementerian ESDM.
Suahasil memberikan apresiasi terhadap pengelolaan anggaran oleh Menteri ESDM yang juga menjabat Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia.
"Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. (Anggaran) Dari Kementerian ESDM," kata Suahasil, dikutip dari laporan Liputan6.com.
Ia menambahkan proses administrasi masih berjalan.
"Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat," jelas Suahasil.
Pernyataan itu menandakan belum ada kepastian final mengenai besaran dan mekanisme anggaran Kemenko baru.
Kementerian ESDM sendiri memiliki alokasi Rp 27,37 triliun dalam APBN Tahun Anggaran 2027, dan sebagian dari pagu itu menjadi sumber penataan anggaran kementerian koordinator.
Bahlil Rangkap Dua Jabatan, Sorotan Akuntabilitas Menguat
Isu ini berpotensi memantik diskusi publik soal transparansi dan akuntabilitas anggaran, terutama karena Bahlil Lahadalia merangkap dua jabatan strategis sekaligus: Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.
Perangkapan itu membuat garis pemisah antara anggaran koordinasi dan anggaran teknis kementerian menjadi kabur bila BA definitif belum ditetapkan.
Sejauh ini belum ada respons publik atau netizen yang signifikan karena berita baru dipublikasikan.
Namun, pertanyaan soal potensi tumpang tindih peran antara Kemenko dan Kementerian ESDM hampir pasti muncul di ruang diskusi kebijakan energi.
Hal serupa pernah menjadi perhatian dalam sejumlah penataan anggaran lintas kementerian, seperti yang dibahas dalam Suahasil Pastikan Utang Koperasi Desa Merah Putih Dibayar, Anggaran APBN 2026 Sudah Ada, yang menunjukkan pola serupa: komitmen fiskal kuat, tetapi eksekusi administrasi menentukan kredibilitas di lapangan.
Dampak ke Pelaku Usaha Energi dan Tambang
Dari kacamata bisnis, ketidakpastian tata kelola anggaran dapat memengaruhi kecepatan implementasi program hilirisasi dan transisi energi yang selama ini menjadi target investasi strategis.
Pelaku usaha di sektor energi dan pertambangan berpotensi menunda keputusan investasi jangka panjang hingga kerangka anggaran dan koordinasi antar kementerian/lembaga jelas.
Di sisi lain, pembentukan Kemenko ini juga berpotensi mempercepat integrasi kebijakan yang selama ini tersebar di beberapa kementerian.
Jika tata kelola anggarannya selesai, iklim investasi justru dapat membaik karena ada satu pintu koordinasi untuk urusan hilirisasi dan transisi energi.
Agenda hilirisasi sendiri terus bergulir di berbagai komoditas.
Dorongan hilirisasi kini menyentuh sektor non-tambang, yang berarti beban koordinasi Kemenko baru akan semakin luas dan menuntut kepastian anggaran sejak awal.
Belanja Negara dan Prioritas Sektor Energi
Langkah ini merupakan bagian dari strategi fiskal pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara guna mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi.
Penataan ulang anggaran dari Kementerian ESDM ke Kemenko baru mencerminkan upaya efisiensi sekaligus penguatan koordinasi lintas sektor.
Namun, realokasi anggaran berpotensi mengubah prioritas belanja di sektor energi jika porsi yang dialihkan signifikan.
Tanpa kejelasan BA, perencanaan program di tingkat satuan kerja Kementerian ESDM bisa terganggu, terutama untuk program yang bersinggungan langsung dengan mandat Kemenko.
Kebijakan fiskal lain yang baru saja ditetapkan, seperti Aturan Baru JKP 2027: Peserta Bergaji di Atas Rp3,8 Juta Dapat Manfaat 60 Persen, menunjukkan bahwa ruang fiskal 2026-2027 memang tengah ditata ketat.
Dalam konteks itu, kejelasan BA Kemenko Hilirisasi menjadi ujian pertama efektivitas belanja koordinatif. Yang Perlu Dikejar Pemerintah
Tanpa itu, operasional kementerian koordinator berisiko berjalan tanpa pagu yang bisa diaudit secara bersih.
Selain itu, perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi anggaran berbasis teknologi yang terintegrasi antara Kemenko, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.
Dashboard real-time semacam itu akan memastikan akuntabilitas dan mencegah tumpang tindih pembiayaan antara dua entitas yang dipimpin orang yang sama.
Bernas juga mendorong audit kinerja independen dalam enam bulan pertama untuk menilai efektivitas penataan anggaran ini.
Publik berhak tahu apakah penumpangan anggaran di pagu ESDM benar-benar efisien, atau justru menciptakan lapisan biaya baru yang tidak perlu. STRATEGI SOLUSI
Transisi kelembagaan seperti ini menuntut tata kelola anggaran yang rapi, terukur, dan bisa diaudit sejak hari pertama.
Bagi kementerian, lembaga, dan korporasi yang tengah menata ulang struktur biaya di tengah agenda transformasi, pendampingan yang tepat bisa memangkas waktu transisi secara signifikan.
Bagi institusi yang ingin memperkuat literasi digital dan kapasitas tim di era AI, UNMAHA membuka jalur Magang Industri Dahulu dengan Kuliah Bebas Biaya SPP (SPP Rp 0) melalui blended learning yang fleksibel.
Sementara untuk kementerian, BUMN, dan perusahaan daerah yang membutuhkan percepatan kehadiran digital, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan amplifikasi brand ke jaringan media nasional terverifikasi, sedangkan layanan SEO dan Ads BERNAS menangani audit teknis, optimasi kata kunci, hingga placement media untuk menaikkan jangkauan institusi secara terukur.



