Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Aturan Baru JKP 2027: Peserta Bergaji di Atas Rp3,8 Juta Dapat Manfaat 60 Persen

Oleh: Redaksi BERNAS•1 Oktober 2026
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Pemerintah mematangkan skema manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan 2027 yang dibedakan berdasarkan tingkat upah. Pekerja bergaji menengah bawah mempertanyak"

🗓️ Dipublikasikan pada 1 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita karir terbaru →

Pemerintah tengah mematangkan penyesuaian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk tahun 2027 dengan skema berjenjang berdasarkan tingkat upah.

Mengutip laporan CNN Indonesia, pekerja dengan upah di atas Rp3,8 juta akan menerima manfaat 60 persen dari upah selama enam bulan, sementara pekerja bergaji Rp2,3 juta hingga kurang dari Rp3,6 juta tetap menerima Rp2,3 juta per bulan.

Skema ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).

Menurut Airlangga, penyesuaian ini masih dimatangkan bersama Kementerian Keuangan dan dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto mengenai program bantuan pemerintah kuartal IV 2026.

Kebijakan ini langsung memantik pertanyaan publik soal keadilan.

Pekerja bergaji Rp2,3 juta sampai kurang dari Rp3,6 juta tidak menerima kenaikan proporsional meski kontribusi iuran mereka ke JKP relatif sama dengan kelompok bergaji lebih tinggi.

Sementara kelompok di atas Rp3,8 juta justru menerima 60 persen dari upah. Mengapa Skema Berjenjang Ini Jadi Sorotan

Airlangga menjelaskan pembagian tiga kelompok dalam skema baru ini.

Kelompok pertama, pekerja bergaji Rp2,3 juta, akan menerima manfaat penuh Rp2,3 juta per bulan selama enam bulan.

Kelompok kedua, bergaji Rp2,3 juta hingga kurang dari Rp3,6 juta, menerima Rp2,3 juta. Kelompok ketiga, bergaji di atas Rp3,8 juta, menerima 60 persen dari upah selama enam bulan.

"Dan kelompok tiga yang di atas itu, yang gajinya antara Rp3,8 juta, itu akan mendapatkan gaji ataupun upah untuk jaminan kehilangan pekerjaannya sebesar 60 persen dalam enam bulan.

Ini juga kami sedang mematangkan dengan Kementerian Keuangan," kata Airlangga.

Persoalannya, pekerja di kelompok kedua berada dalam posisi paling rentan secara persepsi.

Mereka membayar iuran JKP dengan besaran yang mengikuti upah, namun manfaat yang diterima tidak berbeda jauh dari kelompok bergaji minimum.

Ketimpangan ini berpotensi memperlebar rasa ketidakadilan di kalangan pekerja kelas menengah bawah. Dampak bagi Dunia Usaha dan Daya Beli Pekerja

Bagi perusahaan, skema JKP berjenjang mempengaruhi perhitungan iuran dan beban kepatuhan, terutama di sektor padat karya yang mayoritas pekerjanya bergaji menengah bawah.

Kepastian skema ini penting bagi perencanaan sumber daya manusia dan strategi retensi karyawan pasca-PHK.

Di sisi lain, daya beli pekerja terdampak PHK yang terjaga dapat menopang konsumsi rumah tangga.

Assessment Interaktif Cepat

Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI

Q1.Apa tujuan utama Anda terkait pendidikan & karir saat ini?

Namun bila manfaat untuk kelompok menengah bawah tidak diindeksasi, perlindungan riil mereka justru berpotensi menurun seiring inflasi.

Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota, Bandung Masih di Persimpangan Jalan yang menyoroti pentingnya kebijakan berbasis data untuk kelompok rentan.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah

BERNAS merekomendasikan agar pemerintah memperjelas dasar aktuarial dan prinsip keadilan dalam skema JKP berjenjang 2027.

Pemerintah perlu mempertimbangkan indeksasi manfaat untuk kelompok gaji menengah bawah agar tidak terjadi penurunan perlindungan riil.

Selain itu, kanal informasi resmi dan simulasi manfaat bagi peserta perlu diperkuat.

Koordinasi lintas kementerian harus berjalan transparan, dengan kajian dampak fiskal dan ketenagakerjaan yang dipublikasikan berkala agar dunia usaha dan pekerja bisa mengantisipasi perubahan iuran maupun manfaat.

Pekerja juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam skema baru ini. Informasi yang mudah diakses menjadi kunci agar kebijakan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Prinsip transparansi ini sejalan dengan semangat pelayanan publik yang dibahas dalam Cara Kerja Talent Pool BERNAS: Profil Anda Ditemukan HRD, Nomor HP Tetap Rahasia.

Menanti Detail Teknis yang Belum Terbit

Hingga kini, publik masih menantikan detail teknis skema baru, termasuk mekanisme perhitungan dan dasar hukumnya. Keterangan pers Airlangga di Istana Kepresidenan menjadi satu-satunya sumber resmi sejauh ini.

Pengamat ketenagakerjaan menanti kejelasan apakah skema ini akan memperkuat atau justru memperlebar kesenjangan perlindungan sosial.

Diskusi di media sosial menyoroti perbandingan antara kelompok gaji Rp2,3 juta-Rp3,6 juta yang hanya menerima Rp2,3 juta dengan kelompok di atas Rp3,8 juta yang menerima 60 persen dari upah.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan preseden buruk bagi kepercayaan pekerja terhadap sistem jaminan sosial.

Sosialisasi yang masif dan simulasi manfaat yang mudah dipahami menjadi langkah wajib sebelum aturan ini diberlakukan pada 2027.

[STRATEGI SOLUSI]

Bagi pelaku usaha dan pengelola SDM yang ingin menyiapkan strategi kepatuhan dan perencanaan tenaga kerja menghadapi skema JKP 2027, BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk diagnosa peluang, rekomendasi tools, hingga roadmap eksekusi yang terukur.

Kembangkan juga kapasitas tim Anda melalui Training NLP + Vibecoding + AI untuk membangun sistem otomasi SDM yang adaptif terhadap perubahan regulasi.

Untuk kebutuhan eskalasi brand dan komunikasi korporasi, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan amplifikasi ke jaringan media nasional terverifikasi.

📊 Survei Kilat BERNAS

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

FAQ: Ringkasan Cepat

Apa inti dari Aturan Baru JKP 2027: Peserta Bergaji di Atas Rp3,8 Juta Dapat Manfaat 60 Persen?

Pemerintah mematangkan skema manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan 2027 yang dibedakan berdasarkan tingkat upah. Pekerja bergaji menengah bawah mempertanyak

Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?

Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

“Aturan Baru JKP 2027: Peserta Bergaji di Atas Rp3,8 Juta Dapat Manfaat 60 Persen”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share
Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem