Badan Gizi Nasional mengubah skema insentif mitra SPPG program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp2.000 per porsi. Skema sebelumnya sebesar Rp6 juta per hari.
Kepala BGN Sudaryono menyatakan insentif baru tetap menjamin keuntungan meski tidak besar. Mitra di wilayah 3T menyatakan keberatan karena volume porsi kecil.
Sekretaris Jenderal APGI3T Gardian Muhammad mengatakan investasi mitra mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar sementara penerima manfaat hanya 100 hingga 500 orang per hari.
"Untuk ini, tentu mitra sangat keberatan dan dirugikan karena skema ini khususnya apabila ini dilakukan untuk dapur SPPG terpencil dan 3T," kata Gardian, mengutip laporan Bisnis.com.
Ketika Volume Porsi Tak Sebanding dengan Modal Miliaran
Persoalan utama terletak pada ketidaksesuaian antara skema insentif berbasis volume porsi dengan struktur biaya investasi mitra yang bersifat tetap. Gardian mengungkapkan realitas di lapangan yang jarang tersorot.
"Bagi kami di 3T, penerima manfaat relatif sedikit. Ada yang hanya 500, 300, bahkan 100. Tapi modal investasi yang harus dikeluarkan itu nilainya bisa Rp1 miliar-Rp2 miliar," ungkapnya.
Dengan hanya 100 hingga 500 penerima manfaat per hari, insentif Rp2.000 per porsi hanya menghasilkan Rp200 ribu hingga Rp1 juta per hari.
Angka itu harus menutup biaya operasional dapur, gaji tenaga kerja, penyusutan peralatan, dan pengembalian modal investasi yang mencapai miliaran rupiah.
Petunjuk teknis BGN dinilai belum membedakan spesifikasi fasilitas dapur secara proporsional.
SPPG dengan 3.000 penerima manfaat menanggung standar fasilitas yang relatif sama dengan SPPG yang hanya melayani di bawah 2.000 orang.
Padahal keduanya memiliki potensi penerimaan operasional yang jauh berbeda.
Akibatnya, setelah 1 hingga 1,5 tahun beroperasi, modal sebagian mitra di wilayah 3T belum tentu kembali. Ini menciptakan risiko arus kas negatif yang berkepanjangan.
Efisiensi Anggaran yang Mengorbankan Keberlanjutan Program
Perubahan skema dari berbasis hari menjadi berbasis porsi mencerminkan upaya pemerintah melakukan efisiensi fiskal.
Program MBG merupakan program prioritas nasional yang menyerap anggaran besar dan melibatkan investasi swasta melalui skema kemitraan SPPG.
Namun Gardian menegaskan bahwa persoalannya bukan soal investor ingin mencari keuntungan sebesar-sebesarnya.
"Bukan soal investor ingin mencari keuntungan sebesar-sebesarnya, tetapi bagaimana kemitraan yang sehat dapat memberikan kepastian dan keberlanjutan bagi semua pihak," tegasnya.
Jika skema ini menurunkan imbal hasil investasi mitra secara signifikan, dampaknya bisa berantai.
Minat investor untuk membangun SPPG baru di wilayah 3T dan terpencil berpotensi menurun.
Mitra yang sudah beroperasi menghadapi risiko arus kas negatif dan memperpanjang periode break-even.
Jika jumlah mitra berkurang atau eksisting menghentikan operasi, pasokan makanan bergizi bagi penerima manfaat di daerah terpencil dapat terganggu.
Ini berimbas langsung pada target penurunan stunting dan malnutrisi di wilayah yang justru paling membutuhkan intervensi gizi.
Sektor UMKM dan penyedia lokal yang menjadi pemasok bahan baku SPPG juga terdampak secara berantai.
Hal ini sejalan dengan tantangan yang dibahas dalam Strategi Revolusioner Menjembatani Kesenjangan Skill Era Remote Global mengenai pentingnya ekosistem yang saling menopang.
BERNAS 100 Sentiment Index: Tekanan pada Reputasi BGN
Dari kacamata korporasi dan kebijakan publik, perubahan skema insentif ini menempatkan BGN dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, efisiensi anggaran adalah keniscayaan.
Di sisi lain, kepercayaan mitra adalah fondasi keberlanjutan program.
Reputasi BGN sebagai pengelola program strategis nasional terancam karena dianggap tidak adil terhadap mitra yang telah berinvestasi membangun aset fasilitas.
Dalam jangka panjang, ini dapat menurunkan partisipasi swasta dalam program kemitraan serupa di masa depan.
APGI3T secara resmi menyatakan keberatan dan akan melakukan pertemuan lanjutan dengan pimpinan DPR RI serta Kepala BGN Sudaryono pada pekan yang sama untuk mencari solusi.
Asosiasi meminta BGN mempertimbangkan skema khusus untuk SPPG terpencil dan wilayah 3T dengan memperhatikan besaran investasi, kapasitas penerima manfaat, beban pembangunan fasilitas, masa pengembalian modal, serta keberlanjutan kemitraan.
Publik dan mitra menantikan hasil pertemuan tersebut sebagai bentuk kepastian hukum dan keadilan usaha.
Isu ini juga menyentuh aspek tata kelola kebijakan publik yang transparan, sebagaimana pernah dibahas dalam Pemerintah Siapkan Face Recognition untuk Validasi Bansos mengenai pentingnya akurasi data dalam penyaluran program pemerintah.
Jalan Tengah: Insentif Berjenjang Berbasis Klasifikasi Wilayah
Untuk SPPG di wilayah 3T dengan penerima di bawah 2.000 orang, insentif dapat diberikan dalam bentuk kombinasi dua lapis.
Pertama, subsidi tetap per hari untuk menutup biaya tetap operasional dan penyusutan aset. Kedua, insentif variabel per porsi untuk mendorong efisiensi volume.
Kombinasi ini memastikan mitra dengan penerima sedikit tetap mampu mengembalikan modal, sementara mitra dengan penerima besar tetap terdorong efisien.
BGN juga perlu merevisi petunjuk teknis agar spesifikasi fasilitas dapur proporsional terhadap jumlah penerima manfaat. Standar fasilitas untuk 3.000 penerima tidak bisa disamakan dengan dapur yang melayani 300 orang.
Selain itu, diperlukan skema pembiayaan investasi berbunga rendah atau kemitraan bagi hasil dengan lembaga pembiayaan negara untuk mempercepat pengembalian modal mitra di wilayah 3T.
Digitalisasi monitoring biaya produksi per SPPG juga diperlukan sebagai basis data penetapan insentif yang adil dan transparan.
Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan yang juga menjadi perhatian dalam Porsi Danantara di BEI 5-10 Persen, Total Bisa 30-40 Persen — Ini Penjelasan Rosan mengenai pentingnya investasi yang menjangkau seluruh lapisan.
Pertanyaan yang Menuntut Jawaban Konkret
Apakah efisiensi anggaran harus dibayar dengan keberlanjutan program di wilayah yang paling membutuhkan?
Bagaimana BGN akan memastikan bahwa mitra di wilayah 3T tidak menjadi korban dari kebijakan yang dirancang dengan asumsi volume tinggi?
Pertemuan antara APGI3T, pimpinan DPR RI, dan Kepala BGN Sudaryono pekan ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah terhadap kemitraan yang sehat.
Hasilnya akan menentukan apakah program MBG benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan, atau justru berhenti di daerah yang secara ekonomi sudah mapan.
[STRATEGI SOLUSI]
Sesi konsultasi 1-on-1 ini membantu Anda memetakan struktur biaya, proyeksi arus kas, dan strategi pengembalian modal yang realistis.
Bagi Anda yang ingin membangun sistem digital untuk efisiensi operasional, Koding.Studio menyediakan pelatihan dan eksekusi project software engineering terapan, termasuk web development, AI automation, dan sistem enterprise.
Kunjungi koding.studio untuk detail program.



