Porsi kepemilikan BPI Danantara di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan berada di kisaran 5-10 persen.
Angka tersebut disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9).
Rosan sekaligus menegaskan bahwa angka 30-40 persen yang sebelumnya muncul dalam pembahasan bukanlah porsi tunggal Danantara, melainkan total gabungan sejumlah pihak termasuk kemungkinan Kementerian Keuangan.
Pernyataan itu muncul saat Rosan ditanya langsung mengenai porsi Danantara dalam skema demutualisasi BEI.
"Kita sedang bicarakan, tapi mungkin antara 5-10 persen," ujar Rosan, mengutip laporan CNN Indonesia.
Ia menambahkan bahwa angka 30-40 persen yang sempat mencuat adalah akumulasi dari beberapa pemegang saham.
"Mungkin ada pihak lain, mungkin ada dari pihak kementerian lain, Kemenkeu atau yang lain.
Kita bersama-sama bisa sampai 30-40 persen, tapi porsi Danantara mungkin 5-10 persen," lanjutnya.
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi sinyal bahwa akan ada batas kepemilikan saham di bursa, namun dengan pengecualian untuk mitra strategis.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menyatakan bahwa pihak dengan kriteria tertentu—termasuk representasi lembaga negara—dapat memiliki saham melebihi angka batasan tersebut.
"Secara kaidah nanti tentu, sama seperti yang lain, akan ada satu angka pembatasan kepemilikan.
Tapi jangan lupa, kita juga membuka kemungkinan pihak-pihak tertentu yang memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan sebagai mitra strategis, tentu termasuk representasi dari lembaga negara untuk dapat memiliki kepemilikan saham melebihi angka batasan tersebut," kata Hasan Fawzi, mengutip pernyataan Agustus 2026.
Dasar hukum seluruh proses ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.
Regulasi tersebut menjadi fondasi demutualisasi BEI, yaitu perubahan struktur kepemilikan bursa dari yang sebelumnya dikuasai anggota bursa menjadi kepemilikan yang lebih luas, termasuk membuka ruang bagi mitra strategis.
Bagi pelaku pasar, ketidakpastian porsi akhir menjadi persoalan serius.
Anggota bursa yang saat ini memegang saham BEI berpotensi mengalami pergeseran hak suara dan kontrol atas kebijakan bursa.
Perusahaan sekuritas dan manajer investasi juga perlu menyesuaikan strategi bisnis dan kemitraan begitu struktur pemegang saham final diumumkan.
Pertanyaan yang belum terjawab tuntas adalah siapa saja pihak yang akan masuk dan berapa porsi akhir masing-masing.
Publik menanti kepastian apakah total 30-40 persen itu benar-benar berasal dari kombinasi Danantara, Kemenkeu, dan kementerian lain, atau ada pihak di luar pemerintah yang turut serta.
Dari sisi reputasi, kejelasan skema demutualisasi menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan investor global terhadap BEI.
Bursa yang kredibel memerlukan pemisahan jelas antara fungsi kepemilikan, fungsi pengaturan, dan fungsi pengawasan.
Tanpa pemisahan itu, kekhawatiran soal independensi BEI sebagai self-regulatory organization akan terus mengemuka.
Dalam konteks makroekonomi, demutualisasi BEI merupakan bagian dari modernisasi pasar modal nasional.
Tujuannya memperkuat kapasitas bursa, membuka peluang kemitraan strategis dengan bursa global, dan meningkatkan pengembangan industri pasar modal.
Namun, masuknya lembaga negara sebagai pemegang saham menuntut tata kelola yang transparan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara peran regulator dan pemilik.
Di sisi lain, struktur pembiayaan domestik menunjukkan pergeseran.
Mengutip laporan Okezone Economy, tingkat kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) turun dari sebelumnya 40 persen menjadi 13 persen.
Sementara itu, Antara News melaporkan IHSG diperkirakan kembali menguji level psikologis 6.000, mencerminkan dinamika pasar yang masih berhati-hati.
Kombinasi kedua data itu memperlihatkan bahwa basis modal domestik semakin penting.
Assessment Interaktif Cepat
Jawab 3 Pertanyaan & Skor Dihitung AI
Kehadiran lembaga negara di bursa bisa memperkuat basis tersebut, asalkan diimbangi dengan kerangka tata kelola yang akuntabel dan tidak menutup ruang partisipasi investor ritel maupun institusional.
Tantangan bagi OJK dan Kementerian Keuangan adalah merumuskan kriteria mitra strategis secara kuantitatif dan kualitatif.
Tanpa kriteria yang jelas, pengecualian batas kepemilikan berpotensi menjadi celah yang sulit diaudit publik.
Sebaliknya, bila kriteria dirumuskan terbuka, demutualisasi bisa menjadi instrumen penguatan modal sekaligus peningkatan integritas pasar.
Pertanyaan yang layak diajukan kepada para pengambil kebijakan: seberapa besar pengecualian batas kepemilikan yang akan diberikan, dan mekanisme apa yang menjamin independensi BEI pasca-demutualisasi?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah pasar modal Indonesia benar-benar naik kelas di mata investor domestik maupun global.
Langkah Strategis agar Demutualisasi Tidak Jadi Sumber Ketidakpastian
Ada tiga langkah yang bisa segera diambil untuk memastikan demutualisasi BEI berjalan transparan.
Pertama, OJK dan Kementerian Keuangan perlu menerbitkan peta jalan yang mencantumkan secara eksplisit batas maksimum kepemilikan saham per kategori pemegang saham, kriteria mitra strategis, serta mekanisme persetujuan OJK yang akuntabel.
Peta jalan ini harus bisa diakses publik, bukan hanya beredar di kalangan terbatas.
Kedua, pemerintah dan Danantara perlu mempublikasikan kajian independen mengenai dampak demutualisasi terhadap likuiditas pasar, tata kelola bursa, dan perlindungan investor ritel.
Kajian semacam ini lazim dilakukan bursa global saat menjalani demutualisasi, dan menjadi rujukan bagi investor dalam menilai risiko.
Sejalan dengan pembahasan dalam Kredit Usaha Rakyat 2026: Penyaluran Rp180 Triliun ke UMKM, kejelasan regulasi adalah prasyarat bagi kepercayaan pelaku usaha dan investor.
Ketiga, BEI bersama OJK perlu memperkuat kerangka tata kelola pasca-demutualisasi.
Caranya dengan memastikan pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan, fungsi pengaturan, dan fungsi pengawasan.
Pembentukan komite independen di level direksi dan dewan komisaris BEI yang bebas dari pengaruh pemegang saham mayoritas menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan.
Prinsip serupa juga relevan dalam 7 Strategi Emas Menaklukkan Krisis Talenta Digital Menuju Indonesia Maju 2045, di mana tata kelola yang baik menjadi fondasi daya saing jangka panjang.
Yang Harus Dicermati Pelaku Pasar dan Investor Ritel
Bagi investor ritel, perubahan struktur kepemilikan BEI berpotensi mengubah dinamika tata kelola bursa, kualitas layanan perdagangan, dan arah pengembangan produk pasar modal.
Karena itu, memantau perkembangan regulasi menjadi langkah penting sebelum mengambil keputusan investasi strategis.
Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang juga dibahas dalam Jakarta Pusat Layanan Administrasi Warga Hadapi Hambatan di 2026, di mana kejelasan prosedur menentukan kualitas hasil.
Pelaku pasar juga perlu mencermati apakah masuknya Danantara dan potensi kementerian lain akan mengubah prioritas pengembangan produk bursa.
Bila prioritas bergeser ke kepentingan pemegang saham negara, diversifikasi produk dan perlindungan investor ritel bisa terpengaruh.
Pada akhirnya, demutualisasi BEI adalah transisi struktural yang tidak bisa dihindari.
Yang menentukan kualitasnya bukan sekadar siapa yang masuk sebagai pemegang saham, melainkan seberapa transparan aturan mainnya dan seberapa kuat mekanisme pengawasan yang menyertainya.
[STRATEGI SOLUSI]
Bagi korporasi, perusahaan sekuritas, dan manajer investasi yang ingin menyiapkan diri menghadapi transisi regulasi pasar modal, BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk menyusun roadmap transformasi digital dan strategi bisnis berbasis AI yang terukur.
Untuk kebutuhan penguatan kehadiran digital dan jangkauan brand di tengah ketidakpastian pasar, Jasa SEO & Ads BERNAS menawarkan audit teknis, optimasi kata kunci, dan content engine yang membantu perusahaan tetap terlihat oleh investor dan mitra.
Sementara bagi institusi yang ingin mengotomatisasi proses bisnis inti, Adolo — Business Model Automation 5.0 memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi BERNAS.
📊 Survei Kilat BERNAS
Berapa penghasilan bulanan ideal Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Porsi Danantara di BEI 5-10 Persen, Total Bisa 30-40 Persen — Ini Penjelasan Rosan?
CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani membuka bocoran porsi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia. Angka 30-40 persen yang beredar disebut sebagai t
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




