Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Menhub Copot Dirjen Hubla Usai Rentetan Kecelakaan Kapal, Ini Alasannya

Oleh: Redaksi BERNAS•18 September 2026
Menhub Copot Dirjen Hubla Usai Rentetan Kecelakaan Kapal, Ini Alasannya
Foto: Redaksi BERNAS
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencopot Muhammad Masyhud dari jabatan Dirjen Perhubungan Laut setelah rentetan kecelakaan kapal. Lollan Panjaitan dit"

🗓️ Dipublikasikan pada 18 September 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi resmi mencopot Muhammad Masyhud dari jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) pada Jumat, 18 September 2026.

Posisi Plt Dirjen Hubla kini dijabat oleh Sekretaris Ditjen Hubla, Lollan Panjaitan.

Pergantian ini terjadi setelah rentetan kecelakaan kapal yang mengindikasikan lemahnya pengawasan keselamatan pelayaran nasional.

Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) juga mengalami pergantian karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun.

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub, Farida Makhmudah, membenarkan langkah tersebut. "Iya (ada pergantian), saat ini sudah ditunjuk Plt-nya.

Jadi bukan hanya di Dirjen Hubla tapi juga di Kepala BPSDMP," ujar Farida saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (18/9).

Keputusan ini bukan sekadar rotasi rutin.

Rentetan kecelakaan kapal di perairan Indonesia telah menimbulkan keresahan publik, terutama bagi masyarakat di daerah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut.

Kemenhub menyatakan langkah ini sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan evaluasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas serta meningkatkan keselamatan pelayaran.

Farida menegaskan Kemenhub tidak memandang pergantian pimpinan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan seseorang.

"Melainkan sebagai bagian dari kebutuhan organisasi dalam meningkatkan kinerja," jelasnya.

Namun, publik dan pelaku industri pelayaran menuntut lebih dari sekadar pergantian pejabat.

Mereka menantikan bukti nyata perbaikan keselamatan pelayaran, bukan hanya perubahan nama di kursi kepemimpinan.

Di sisi lain, data ekonomi menunjukkan sinyal perlambatan yang perlu diwaspadai.

Realisasi restitusi pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp191,73 triliun hingga akhir Agustus 2026.

Angka ini turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang menembus Rp304,29 triliun.

Perlambatan aktivitas ekonomi ini dapat berdampak pada sektor logistik dan transportasi laut yang menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah.

Sektor transportasi laut memegang peran strategis dalam perekonomian nasional.

Ketidakstabilan keselamatan pelayaran berpotensi meningkatkan biaya asuransi pengiriman, menghambat investasi di sektor maritim, dan pada akhirnya membebani biaya logistik nasional.

Operator kapal dan perusahaan pelayaran menantikan kepastian regulasi serta pengawasan yang lebih ketat dari Ditjen Hubla yang baru.

Dalam konteks yang lebih luas, isu keselamatan pelayaran ini menyentuh aspek mendasar dari kehidupan masyarakat kepulauan.

Mereka yang bergantung pada kapal sebagai satu-satunya moda transportasi antar pulau menghadapi risiko keselamatan yang lebih tinggi setiap kali berlayar.

Keresahan ini menjadi perhatian utama yang harus dijawab dengan tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.

Seperti yang dibahas dalam Apple Intelligence "Indonesia Edition" Umumkan Dukungan Bahasa Indonesia di iOS 27 Beta, teknologi dapat menjadi alat bantu yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pengawasan keselamatan.

Digitalisasi pengawasan berbasis teknologi IoT dan AI untuk pemantauan real-time kondisi kapal dan cuaca di jalur pelayaran rawan menjadi salah satu solusi yang mendesak untuk diimplementasikan.

BERNAS merekomendasikan serangkaian langkah strategis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kapal.

Pertama, audit menyeluruh terhadap sistem pengawasan keselamatan pelayaran di Ditjen Hubla, mencakup sertifikasi kapal, kelaikan awak, dan standar operasional.

Kedua, digitalisasi pengawasan berbasis teknologi untuk pemantauan real-time kondisi kapal dan cuaca di jalur pelayaran rawan.

Ketiga, pembentukan gugus tugas independen yang melibatkan akademisi, KNKT, dan organisasi maritim internasional untuk evaluasi berkala.

Keempat, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi internasional bagi pengawas pelayaran.

Kelima, transparansi publik atas hasil investigasi kecelakaan dan tindak lanjut rekomendasi keselamatan.

Terakhir, pemberian insentif fiskal bagi operator kapal yang menerapkan standar keselamatan di atas ketentuan minimum.

Langkah ini diharapkan mendorong budaya keselamatan di industri pelayaran nasional.

Sebagaimana hal ini sejalan dengan Telkom Luncurkan "IndoBERT 2.0": Model Bahasa Indonesia Open-Source, Kalahkan Gemini di Javanese & Sundanese, pemanfaatan teknologi lokal dapat memperkuat kapasitas pengawasan di berbagai sektor strategis.

Pergantian pimpinan di Ditjen Hubla berpotensi mempengaruhi arah kebijakan pengawasan pelayaran, regulasi keselamatan, dan percepatan pembenahan infrastruktur transportasi laut.

Namun, tanpa perbaikan sistemik, potensi kecelakaan dapat berulang.

Publik menantikan transparansi hasil investigasi kecelakaan kapal serta langkah konkret penguatan pengawasan operasional di lapangan.

Kepercayaan publik terhadap keselamatan transportasi laut sedang diuji. Reputasi Kemenhub dan Ditjen Hubla sebagai regulator keselamatan pelayaran terguncang.

Pergantian pimpinan diharapkan menjadi titik balik perbaikan.

Sebagaimana diulas dalam Balikpapan di Simpang Jalan Digital: Potensi Emas Karir Global yang Terabaikan?, pembenahan sistem di sektor strategis membutuhkan komitmen jangka panjang dan investasi dalam kapasitas manusia serta teknologi.

Ke depan, efektivitas pergantian ini akan diukur dari penurunan angka kecelakaan kapal dan peningkatan indeks keselamatan pelayaran.

Tanpa itu, pergantian pejabat hanya akan menjadi siklus birokrasi tanpa dampak nyata bagi masyarakat yang setiap hari mengarungi laut untuk mencari nafkah dan menjangkau layanan dasar.

[STRATEGI SOLUSI]

Menghadapi tantangan tata kelola dan pengawasan di sektor strategis seperti transportasi laut, BERNAS menawarkan solusi terintegrasi untuk organisasi dan korporasi yang ingin memperkuat sistem operasional dan pengambilan keputusan berbasis data.

Melalui Alchem1st (alchem1st.com), kami membantu transformasi AI dan data terintegrasi untuk memetakan titik-titik lemah dalam rantai pengawasan, mengotomatisasi pelaporan, dan mempercepat respons terhadap anomali operasional.

Untuk organisasi yang membutuhkan percepatan kehadiran digital dan sistem informasi yang tangguh, Agenc1st (agenc1st.com) menyediakan Website Cash Machine Builder yang dirancang untuk kebutuhan korporasi.

Bagi Anda yang ingin mendesain ulang karir dan kapasitas profesional untuk standar global di era digital, bergabunglah dengan UNMAHA melalui unmaha.ac.id/pmb.

Mari bersama membangun sistem yang lebih aman, transparan, dan berdaya saing.

📊 Survei Kilat BERNAS

Apakah Anda tertarik kuliah lagi?

Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia — terbit sejak 1946, terindeks Google & Google News.

Lihat Paket Iklan

“Menhub Copot Dirjen Hubla Usai Rentetan Kecelakaan Kapal, Ini Alasannya”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Populer di nasional

Semantic Authority Linker

Discovery Insight

Data Transmutation:
Digital Sovereignty

Kenali produk dan layanan dalam ekosistem BERNAS.

Lihat Ekosistem

Peluang Karir & Bisnis Digital

Potensi Penghasilan (2026)
Rp 15.000.000 - Rp 25.000.000

Estimasi berdasarkan data pasar kerja & AI Bernas.

Prospek Karir
⚡ Sangat Tinggi

Permintaan tenaga kerja untuk sektor ini diprediksi tetap kuat.