Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah dapat menerima RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan menyetujui agar dibawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada 5 Oktober 2026.
RUU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang sebelumnya menuai kontroversi terkait UU Cipta Kerja.
Publik dan serikat pekerja masih menanti detail substansi final, karena dukungan dan kekhawatiran bercampur tergantung pada isi RUU yang akan diputuskan.
Apa Isi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan?
Menaker Yassierli menegaskan RUU ini menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi, serta memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
RUU juga mengatur keseimbangan hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak dalam hubungan industrial.
"RUU ini menegaskan prinsip keadilan, kesetaraan, nondiskriminasi, memperhatikan aspek K3, serta keseimbangan hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak dalam hubungan industrial," ujar Menaker Yassierli dalam rapat kerja tersebut.
Pemerintah berpandangan RUU ini secara keseluruhan memperkuat perlindungan ketenagakerjaan, baik bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, maupun pengusaha.
RUU mencakup perlindungan bagi pekerja/buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, dan pengusaha. Mengapa RUU Ini Diperlukan Sekarang?
Ketentuan ketenagakerjaan selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.
Selain itu, ada kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengoreksi beberapa ketentuan UU Cipta Kerja terkait ketenagakerjaan.
Perlunya antisipasi terhadap perubahan dunia kerja dan transformasi digital juga menjadi pendorong utama.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menekankan bahwa penyusunan RUU ini adalah bagian penting dari upaya membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih kuat.
"RUU itu diharapkan mampu mengantisipasi perubahan dunia kerja dan transformasi digital, juga memperkuat pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan dan menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, hingga menciptakan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional," kata Putih Sari.
Dampak bagi Dunia Usaha dan Pekerja
Jika RUU ini disahkan, dampaknya bagi pekerja adalah adanya payung hukum yang lebih terintegrasi dan perlindungan yang lebih kuat.
Namun, bagi dunia usaha, ada kekhawatiran mengenai keberlangsungan usaha jika beban regulasi meningkat.
Pemerintah menegaskan RUU ini tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha dan daya saing nasional.
Dunia usaha akan menghadapi kerangka regulasi ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi.
Jika RUU ini disahkan, pengusaha perlu menyesuaikan kepatuhan terhadap ketentuan baru terkait K3, pengupahan, dan hubungan industrial.
Di sisi lain, kepastian hukum yang lebih baik dapat meningkatkan iklim investasi.
Namun, ada risiko peningkatan biaya kepatuhan bagi usaha kecil dan menengah jika regulasi terlalu ketat. Tantangan Transparansi dan Partisipasi Publik
Publik dan serikat pekerja masih menanti detail substansi RUU karena ini merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang sebelumnya menuai protes besar dari buruh terkait UU Cipta Kerja.
Dukungan dan kekhawatiran masih bercampur, tergantung pada isi final RUU yang akan diputuskan di Rapat Paripurna.
Kekhawatiran buruh terhadap arah kebijakan ketenagakerjaan masih kuat.
Hal ini sejalan dengan GeBUKK Resmi Berdiri di Yogyakarta: Harapan Baru Melawan Ketidakadilan yang menunjukkan munculnya gerakan kolektif buruh untuk mengawal kebijakan.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan kerangka sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM agar dapat beradaptasi dengan ketentuan baru.
Pemanfaatan platform digital untuk konsultasi publik dan pelaporan pelanggaran ketenagakerjaan juga perlu diperkuat guna memastikan prinsip keadilan yang ditegaskan Menaker Yassierli benar-benar terimplementasi di lapangan.
Menakar Arah Baru Ketenagakerjaan Indonesia
Pemerintah menyatakan dapat menerima RUU tersebut setelah mempertimbangkan seluruh pandangan dan masukan dalam proses pembahasan. Langkah ini menjadi penanda penting bagi arah kebijakan ketenagakerjaan nasional ke depan.
"Berdasarkan seluruh hasil pembahasan bersama DPR RI, dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh seluruh pandangan serta masukkan dalam proses pembahasan, pemerintah menyatakan dapat menerima RUU tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dan menyetujui agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II untuk selanjutnya diambil keputusan dalam rapat paripurna DPR RI," tegas Menaker Yassierli.
Bagi pekerja yang ingin memahami dinamika kebijakan ketenagakerjaan dan peluang karir di sektor formal, Cara Kerja Talent Pool BERNAS: Profil Anda Ditemukan HRD, Nomor HP Tetap Rahasia dapat menjadi referensi untuk memposisikan diri di pasar kerja yang terus berubah.
Keputusan final ada di tangan Rapat Paripurna. Publik berhak mengawal proses ini agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan benar-benar menjadi payung hukum yang melindungi, bukan sekadar formalitas legislasi.
[STRATEGI SOLUSI]
Dinamika regulasi ketenagakerjaan menuntut pelaku usaha dan pekerja untuk terus beradaptasi. BERNAS menghadirkan ekosistem solusi terintegrasi bagi bisnis yang ingin tumbuh di tengah perubahan kebijakan.
Untuk bisnis yang ingin memperluas jangkauan pasar dan memperkuat brand di tengah dinamika industri, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers dan kampanye promosi terukur ke jaringan media nasional terverifikasi.
Sementara bagi pekerja dan pencari kerja yang ingin mempersiapkan diri menghadapi perubahan lanskap ketenagakerjaan, BERNAS Network menyatukan Loker BERNAS, Magang BERNAS, dan bursa bisnis daerah dalam satu jaringan — masih beta, daftar untuk info lebih awal.
Mari bersama membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berdaya saing.



