BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

POLITIK

UU Ketenagakerjaan Baru Disahkan DPR: 313 Pasal, Buruh Minta Pengawasan Pesangon Diperketat

DPR resmi mengesahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan berisi 23 bab dan 313 pasal pada 6 Oktober 2026. Serikat buruh menyambut baik pemisahan dari UU Cipta

Kamis, 8 Oktober 2026 11:40 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"DPR resmi mengesahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan berisi 23 bab dan 313 pasal pada 6 Oktober 2026."

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

UU Perlindungan Ketenagakerjaan resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 pada Selasa, 6 Oktober 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Regulasi baru ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, menjadi tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta menyatukan norma UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja ke dalam satu undang-undang tersendiri.

Pengesahan ini menjadi babak baru bagi hubungan industrial Indonesia.

Namun di balik palu yang diketuk, sejumlah pihak menilai hasil akhirnya masih menyisakan celah aturan yang berpotensi menggerus perlindungan pekerja, terutama pada aspek pengawasan, kepastian pesangon, dan pembatasan outsourcing.

Key Takeaways: - UU Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan DPR pada 6 Oktober 2026, terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.

- Regulasi ini memisahkan norma ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

- Serikat buruh menyoroti celah pengawasan pesangon, kepastian status pekerja outsourcing, dan pembiayaan peningkatan kompetensi di era AI.

- Pemerintah dan DPR dituntut segera menyusun peraturan pelaksana yang partisipatif dan transparan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa undang-undang ini dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah.

Pernyataan itu disampaikan pada Rabu, 7 Oktober 2026, sehari setelah pengesahan.

"Pelindungan pekerja memasuki babak baru.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil, dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang," ujar Yassierli seperti dikutip dari laporan CNN Indonesia.

Poin perlindungan dalam UU baru ini mencakup kesetaraan di tempat kerja, perlindungan pencari kerja, pemagangan, penempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga perlindungan saat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Serikat Buruh: Kemenangan Panjang yang Tetap Harus Dikawal

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menyambut pengesahan ini sebagai momentum penting perjuangan kaum buruh.

Pernyataan tersebut disampaikannya pada Selasa, 6 Oktober 2026, di hari yang sama dengan pengesahan.

"Kami bersyukur karena perjuangan panjang kaum buruh akhirnya menghasilkan sebuah Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Ini bukan sekadar pergantian nama undang-undang, tetapi sebuah langkah penting karena ketenagakerjaan kini memiliki undang-undang tersendiri," kata Mirah.

Namun, ia langsung menegaskan bahwa serikat pekerja tidak akan terlena. Mirah memperingatkan bahwa keberhasilan UU ini baru akan diuji saat peraturan pelaksana disusun.

"Ukuran keberhasilan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan bukan ketika palu DPR diketuk, tapi ketika pekerja Indonesia benar-benar merasakan perlindungan, kepastian kerja, upah yang layak, jaminan sosial dan masa depan yang lebih baik," tegasnya.

Salah satu sorotan utama Mirah adalah soal outsourcing. Ia menuntut agar skema ini tidak dijadikan instrumen untuk menciptakan pekerja murah tanpa kepastian status.

"Pekerja harus memiliki hubungan kerja dan kepastian status yang jelas. Outsourcing jangan dijadikan instrumen untuk menciptakan pekerja murah dan pekerja tanpa kepastian," ujarnya.

Isu lain yang diangkat adalah kepastian dana pesangon. Menurut Mirah, hak pesangon tidak boleh hanya menjadi janji manis ketika PHK terjadi.

"Hak pesangon pekerja tidak boleh hanya menjadi janji ketika PHK terjadi. Harus ada mekanisme yang memastikan dana tersebut benar-benar tersedia," katanya.

Hal senada juga disorot terkait beban adaptasi teknologi. Mirah memperingatkan agar pekerja tidak dibiarkan menanggung sendiri biaya peningkatan kompetensi di era AI dan otomatisasi.

"Jangan sampai pekerja diminta beradaptasi dengan AI, digitalisasi dan otomatisasi, tetapi biaya peningkatan kompetensinya dibebankan kepada pekerja sendiri.

Negara harus hadir," ucapnya. Akademisi Sebut Hasil Akhir Antiklimaks

Dari sisi akademik, Research Fellow Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus Dosen Hukum Ketenagakerjaan FH UGM, Nabiyla Risfa Izzati, menilai pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja patut diapresiasi.

Namun ia menyebut hasil akhir regulasi ini antiklimaks dan masih timpang sebelah.

Kritik ini menyoroti akar masalah yang lebih dalam: kompromi politik dalam pembentukan UU yang berupaya menyatukan dua rezim regulasi berbeda telah menghasilkan norma yang ambigu di beberapa titik.

Celah pada aspek pengawasan, mekanisme pesangon, dan definisi outsourcing berpotensi tergerus lebih lanjut saat peraturan pelaksana disusun.

Buruh Ungkap Empat Faktor Penyebab, ketidakpastian aturan turunan berisiko memperparah gelombang PHK yang sudah terjadi.

Hal ini sejalan dengan Aturan Baru JKP 2027: Peserta Bergaji di Atas Rp3,8 Juta Dapat Manfaat 60 Persen, di mana jaminan sosial menjadi salah satu pilar perlindungan yang harus dipastikan berjalan.

Dampak jangka panjangnya jelas: buruh berpotensi tetap menghadapi ketidakpastian kerja, risiko pesangon tidak dibayar saat PHK, serta beban biaya peningkatan kompetensi yang harus ditanggung sendiri.

Reputasi pemerintah dan DPR di mata serikat pekerja juga taruhannya, karena ukuran keberhasilan UU baru dinilai bukan pada saat palu diketuk, melainkan saat pekerja benar-benar merasakan perlindungan.

Kepastian Hukum bagi Dunia Usaha, tapi Biaya Kepatuhan Meningkat

Dari sisi dunia usaha, penyatuan norma UU 13/2003 dan UU Cipta Kerja menghadirkan kepastian hukum yang lebih baik bagi investor dan perusahaan.

Kepastian regulasi ketenagakerjaan berdampak langsung pada iklim investasi, biaya kepatuhan perusahaan, serta daya saing tenaga kerja Indonesia di era transformasi digital dan otomatisasi.

Namun, pembatasan outsourcing yang fokus pada jenis pekerjaan, kepastian batas masa kerja PKWT, dan kewajiban pencadangan dana pesangon dapat menambah beban biaya kepatuhan.

Sektor padat karya dan perusahaan yang bergantung pada skema kerja fleksibel akan merasakan dampak paling langsung.

Peraturan pelaksana yang belum terbit menjadi risiko ketidakpastian lanjutan bagi perencanaan bisnis.

Ketidakpastian pada aturan turunan berpotensi menunda keputusan investasi padat karya, yang pada akhirnya bisa memengaruhi penciptaan lapangan kerja baru.

Tiga Langkah agar UU Baru Benar-benar Melindungi

Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang partisipatif dengan melibatkan serikat pekerja, akademisi, dan dunia usaha.

Tanpa keterlibatan ketiga pihak, celah aturan berpotensi tergerus dan UU ini hanya akan menjadi dokumen tanpa gigi.

Langkah kedua, membangun sistem digital terintegrasi untuk pengawasan ketenagakerjaan dan pencadangan dana pesangon berbasis audit real-time.

Dengan begitu, hak buruh dapat diverifikasi secara transparan, dan perusahaan tidak bisa menghindar dari kewajibannya.

Langkah ketiga, mengalokasikan anggaran pelatihan kompetensi bersubsidi bagi pekerja terdampak AI dan otomatisasi.

Biaya adaptasi teknologi tidak boleh dibebankan kepada pekerja, karena negara harus hadir dalam transisi ini.

Pendekatan berbasis data dan kolaborasi tripartit ini akan memastikan UU baru benar-benar menjadi perlindungan, bukan sekadar kompromi politik.

Tanpa itu, palu yang diketuk pada 6 Oktober 2026 hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan pekerja Indonesia.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“UU Ketenagakerjaan Baru Disahkan DPR: 313 Pasal, Buruh Minta Pengawasan Pesangon Diperketat”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita PolitikPilar Kebijakan