KPK menggeledah kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti setelah KPK menetapkan delapan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 15 September 2026.
Delapan tersangka itu adalah Adrianto Pitojo Adi (Dirut PT Sumarecon Agung Tbk), I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (Politikus Partai Golkar), Arif Sugiyanto (mantan Bupati Kebumen), Lampri (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN), serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Uang Rp1,5 Miliar dan Fee 'Dua' Rp2 Miliar
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan bahwa Adrianto Pitojo Adi diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin melalui Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi pada 27 Agustus 2026.
Uang itu diduga untuk membantu komunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terkait pembukaan blokir dan pemecahan HGB milik Sumarecon.
"Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026 Saudara ADR (Adrianto Pitojo Adi) selaku Direktur Utama Sumarecon melalui Saudara YA (Yaser Alfarisi) dan Saudara LEVI (Rizal Pahlevi) diduga menyerahkan uang sebesar 1,5 M kepada ERW (Erwin)," ujar Achmad Taufik Husein.
Sebelumnya, pada awal Agustus 2026, Yaser dan Rizal mendapat informasi bahwa Sontang meminta fee dengan kode 'dua' sebesar Rp2 miliar untuk pembukaan blok atau penerbitan sertifikat tanah Sumarecon.
Namun, pihak Sumarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar. Sumarecon Buka Suara
PT Sumarecon Agung Tbk melalui Corporate Communication Rulli Lazuardi menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Sumarecon menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK dan siap bekerjasama dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku, agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik," ujar Rulli Lazuardi.
KPK menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan delapan tersangka.
Kasus ini mencuat setelah OTT pada 15 September 2026 dan konferensi pers KPK yang mengungkap detail suap. Dampak pada Iklim Investasi Properti
Kasus ini berpotensi mengganggu iklim investasi properti karena ketidakpastian hukum dan biaya tambahan tidak resmi.
Pengembang yang membutuhkan layanan HGB berpotensi menghadapi praktik serupa. Reputasi Kementerian ATR/BPN dan PT Sumarecon Agung Tbk tercoreng.
Seperti yang dibahas dalam Ical Syamsuddin Dorong KPK Periksa Eks Pejabat Terkait Proyek Kereta Cepat Whoosh, desakan agar KPK mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat terus menguat.
Hal ini sejalan dengan Sidang Pemeriksaan Saksi LPEI, Ungkap Kredit PT Petro Energy Lancar dan Sesuai Prosedur Perbankan yang menunjukkan pentingnya transparansi dalam sektor keuangan dan pertanahan.
Reformasi birokrasi pertanahan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan investor.
Digitalisasi penuh layanan pertanahan melalui sistem HGB online yang transparan dan terintegrasi dapat menghilangkan perantara dan fee broker.
Penguatan pengawasan internal Kementerian ATR/BPN dengan audit berkala dan whistleblowing system yang aman juga diperlukan. Desakan Publik dan Reformasi Pertanahan
Publik melalui media sosial dan pemberitaan menunjukkan perhatian besar terhadap kasus ini, terutama terkait keterlibatan pejabat dan pengusaha besar.
Banyak yang mendesak KPK untuk mengusut tuntas dan menindak semua pihak yang terlibat.
Tren lowongan kerja nasional 2026 yang fokus pada sektor digital dan hijau, seperti yang dibahas dalam Tren Lowongan Kerja Nasional 2026: Fokus Sektor Digital dan Hijau, menunjukkan bahwa transparansi dan tata kelola yang baik menjadi semakin penting bagi investor dan talenta muda.
Pendekatan teknologi blockchain untuk pencatatan sertifikat tanah dapat meningkatkan akuntabilitas. Kolaborasi dengan KPK dan BPKP untuk monitoring real-time juga perlu diperkuat.
Sanksi tegas bagi pelanggar harus diterapkan tanpa pandang bulu.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menegakkan hukum dan reformasi birokrasi. Publik menantikan perkembangan kasus dan penindakan tegas terhadap semua pihak yang terlibat.
[STRATEGI SOLUSI]
Menghadapi kompleksitas tata kelola pertanahan dan kebutuhan transformasi digital yang transparan, BERNAS menawarkan solusi strategis bagi korporasi dan institusi.
Konsultasi Business Plan dari BERNAS membantu menyusun roadmap transformasi digital berbasis AI, mulai dari diagnosa peluang hingga rencana eksekusi yang terukur.
Untuk penguatan sistem dan otomasi, Adolo Business Model Automation 5.0 memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.
Sementara itu, Jasa SEO & Ads BERNAS menyediakan audit teknis dan optimasi untuk meningkatkan visibilitas brand di tengah persaingan pasar yang ketat.
Kunjungi bernas.id untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan konsultasi dan solusi transformasi digital bagi bisnis Anda.
📊 Survei Kilat BERNAS
Bidang karir impian Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
