Bahan Pangan MBG di Jayapura Terindikasi Residu Pestisida — 3 dari 42 Sampel

Pengujian terhadap 42 sampel bahan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Jayapura menemukan tiga sampel yang terindikasi mengandung residu pestisida.

Temuan sementara ini diumumkan pada 1 November 2026, setelah pengujian dilakukan pada 27–29 Oktober 2026 menggunakan metode Rapid Test Residu Pestisida.

Ketiga sampel terindikasi telah dikirim ke laboratorium penguji di Surabaya untuk memastikan kadar residu dan apakah masih berada di bawah Batas Maksimum Residu (BMR) yang diizinkan.

Sampai hasil resmi keluar, pengelola SPPG diminta tidak menggunakan bahan pangan yang terindikasi dalam pengolahan makanan.

Kekhawatiran pun menyebar di kalangan orang tua penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jayapura.

Mereka menuntut transparansi hasil uji laboratorium dan jaminan bahwa makanan yang disajikan selama ini aman bagi anak sekolah. Tiga dari 42 Sampel: Apa Arti Temuan Sementara Ini?

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Pangan Provinsi Papua, Martenci Yolanda Samber, menegaskan bahwa temuan ini masih bersifat sementara.

Pihaknya telah menyampaikan peringatan kepada pengelola SPPG terkait.

"Sebagai langkah pencegahan kami juga telah menyampaikan temuan sementara tersebut kepada pengelola SPPG terkait, dan meminta agar bahan pangan yang terindikasi tidak digunakan dalam pengolahan makanan sampai hasil pengujian laboratorium diterbitkan," kata Martenci, dikutip dari laporan Liputan6.com.

Ia menjelaskan, pengujian melibatkan instansi terkait dan mengambil sampel dari enam SPPG di Kota Jayapura.

"Dalam kegiatan tersebut kami mengambil 42 sampel bahan pangan untuk diperiksa menggunakan metode Rapid Test Residu Pestisida," ujarnya.

Uji cepat memang bukan vonis akhir. Metode ini berfungsi sebagai penyaring awal; kepastian kadar residu hanya bisa dipastikan lewat uji laboratorium.

Namun justru di titik inilah ketegangan publik muncul: anak-anak sudah menerima makanan setiap hari, sementara jawaban resmi masih menunggu hasil dari Surabaya.

Rantai Pasok yang Belum Terverifikasi Menyeluruh

Akar persoalan bukan sekadar tiga sampel. Persoalannya ada pada rantai pasok bahan pangan segar yang masuk ke dapur SPPG.

Residu pestisida pada produk hortikultura umumnya berasal dari praktik budidaya dan penanganan pascapanen di tingkat pemasok yang belum sepenuhnya mematuhi ambang batas keamanan pangan.

Sementara itu, verifikasi di titik penerimaan SPPG baru dilakukan secara sampling dan bersifat uji cepat, bukan uji laboratorium menyeluruh.

Artinya, ada celah antara komitmen keamanan pangan di atas kertas dan praktik pengawasan harian di lapangan.

Persoalan pengawasan pangan di Papua bukan isu tunggal.

Seperti yang dibahas dalam Paradoks 'Tanah Emas' Papua: Dana Otsus Menggunung, Tapi Mengapa Kemiskinan Masih Betah Berdiam di Gubuk Warga?, kapasitas kelembagaan dan pengawasan di wilayah ini masih menghadapi tantangan struktural yang tidak sederhana.

Dampak bagi Pemasok dan Pengelola SPPG

Bagi pemasok bahan pangan segar ke SPPG, temuan ini berpotensi memicu pengetatan seleksi dan audit pemasok. Bahan yang ditahan berarti penundaan pembayaran, sementara tuntutan sertifikasi keamanan pangan akan meningkat.

Bagi pengelola SPPG, diperlukan biaya tambahan untuk pengujian dan penggantian bahan. Keberlanjutan pasokan harian program MBG di Jayapura dapat terganggu bila bahan terindikasi tidak segera diganti tepat waktu.

Risiko reputasi juga nyata. Program MBG merupakan program prioritas nasional dengan anggaran besar yang menyasar jutaan penerima manfaat.

Temuan residu pestisida di salah satu wilayah menunjukkan bahwa risiko keamanan pangan dapat memengaruhi efektivitas belanja program, biaya pengawasan, serta kepercayaan publik terhadap tata kelola rantai pasok pangan segar nasional.

Konteks pangan Papua memang rentan terhadap gejolak.

Sebagaimana diulas dalam Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp 94.700 per Kg, Ancam Inflasi Pangan Oktober, fluktuasi harga dan mutu komoditas hortikultura berdampak langsung pada biaya operasional dapur umum dan daya beli masyarakat.

Tiga Langkah agar Data Ini Menjadi Emas

Persoalan ini menuntut solusi yang tidak berhenti pada imbauan. BERNAS mengusulkan tiga langkah konkret yang bisa segera dijalankan.

Pertama, digitalisasi rantai pasok pangan SPPG melalui pelacakan batch bahan baku berbasis kode QR, dari pemasok hingga dapur.

Dengan begitu, bahan yang terindikasi dapat ditarik secara presisi tanpa harus menahan seluruh pasokan.

Kedua, penerapan protokol uji cepat residu pestisida sebagai syarat wajib penerimaan bahan di setiap SPPG, disertai jadwal uji laboratorium berkala dan publikasi hasilnya secara terbuka.

Transparansi bukan sekadar etika, melainkan instrumen untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketiga, pembinaan dan sertifikasi keamanan pangan bagi pemasok hortikultura lokal Papua, termasuk edukasi penggunaan pestisida sesuai ambang batas BMR.

Tanpa pembinaan di hulu, pengetatan di hilir hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Pertanyaan yang Menuntut Jawaban

Pertanyaannya kini sederhana: apakah hasil laboratorium akan diumumkan terbuka, atau kembali tenggelam dalam rilis yang tidak dibaca publik?

Dan lebih penting lagi, apakah pengawasan keamanan pangan di dapur SPPG akan diperketat secara sistemik, atau hanya menjadi reaksi sesaat setelah temuan mencuat?

Sejarah pengawasan pangan di tanah Papua menunjukkan bahwa persoalan sering kali berakar pada kapasitas kelembagaan, bukan semata niat.

Seperti dicatat dalam Revolusi Skill Wajib: Bisakah Papua Mengukir Prestasi di Panggung Global 2026?, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prasyarat bagi tata kelola yang lebih baik di berbagai sektor, termasuk keamanan pangan.

Orang tua di Jayapura tidak meminta janji. Mereka meminta kepastian bahwa makanan yang masuk ke mulut anak-anak mereka sudah melewati pemeriksaan yang layak.

Jawaban itu hanya bisa diberikan lewat data laboratorium yang transparan dan sistem pengawasan yang berjalan setiap hari, bukan hanya saat ada temuan.

[STRATEGI SOLUSI]

Bagi pengelola SPPG, pemasok hortikultura, dan dinas pangan daerah yang ingin membangun sistem pengawasan pangan yang lebih rapi, langkah awal bisa dimulai dari pemetaan proses bisnis dan otomasi alur kerja.

Adolo membantu memetakan bagian operasional — termasuk alur penerimaan bahan dan pencatatan mutu — yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik prosesnya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Untuk kebutuhan dokumentasi mutu dan pelatihan staf, 101 eBook interaktif UMKM dari UNMAHA (ebook.unmaha.ac.id) menyediakan panduan operasional, layanan, dan strategi yang bisa dipakai sebagai bahan pembinaan pemasok maupun tim dapur SPPG, mulai Rp60 ribu per buku.

Dan bila institusi Anda ingin membangun sistem pelacakan digital sendiri, Koding.Studio menyediakan pelatihan dan eksekusi proyek software engineering terapan — web development, AI automation, dan sistem enterprise — yang dikerjakan mahasiswa magang industri.