BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

Karhutla Meluas di Kalimantan, DPR Desak Penanganan Luar Biasa Skala Nasional

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) digencarkan, namun luasnya titik api di Kalimantan memicu desakan DPR agar pemerintah mengambil langkah extraordinary. Masya

Sabtu, 22 Agustus 2026 09:52 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

Karhutla Meluas di Kalimantan, DPR Desak Penanganan Luar Biasa Skala Nasional
Foto: Dok. BERNAS
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) digencarkan, namun luasnya titik api di Kalimantan memicu desakan DPR agar pemerintah mengambil langkah extraordinary."

🗓️ Dipublikasikan pada 22 Agustus 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

Asap tebal kembali menyelimuti langit Kalimantan.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di wilayah tersebut telah memicu kekhawatiran publik dan desakan politik agar pemerintah mengambil langkah penanganan luar biasa (extraordinary) dalam skala nasional.

DPR menilai upaya yang ada saat ini belum cukup optimal untuk mengendalikan api yang terus merambat.

Pemerintah, melalui Kementerian Kehutanan, merespons dengan mengerahkan teknologi modifikasi cuaca.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menegaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi strategi terpadu untuk membantu meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan.

"Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ucap Ristianto Pribadi dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari JPNN.

Data terbaru menunjukkan OMC telah dijalankan di dua provinsi utama.

Di Kalimantan Barat, operasi ini dilaksanakan pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak dengan 9 sorti penerbangan dan estimasi volume curah hujan mencapai 10,92 juta meter kubik.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, OMC berlangsung dalam dua periode, yakni 27 Juli-4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026. Peluang Hujan Buatan Kembali Terbuka

Meski telah diguyur hujan buatan, pemerintah tidak berhenti. Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026 di Kalimantan Barat.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla bersifat dinamis dan sangat bergantung pada prakiraan cuaca serta kondisi atmosfer.

"BMKG saat ini tengah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mengupayakan pelaksanaan kembali OMC di Kalimantan Barat pada periode tersebut," kata Ristianto Pribadi.

Langkah ini menjadi krusial karena musim kemarau yang berkepanjangan membuat lahan gambut dan hutan di Kalimantan sangat rentan terbakar.

Jika tidak segera diatasi, dampaknya akan meluas, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga potensi kerugian ekonomi yang signifikan.

Dampak Ekonomi yang Mengintai di Balik Kabut Asap

Karhutla bukan sekadar bencana lingkungan. Dari kacamata makroekonomi, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi regional secara serius.

Sektor perkebunan, pertanian, dan logistik menjadi yang paling rentan terdampak.

Kabut asap yang tebal dapat menurunkan kualitas udara secara drastis.

Hal ini berujung pada penurunan produktivitas tenaga kerja di lapangan, terutama bagi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan.

Perusahaan-perusahaan besar pun harus mengeluarkan biaya operasional ekstra untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran di area konsesi mereka.

Belum lagi beban biaya kesehatan masyarakat yang meningkat akibat infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang dipicu oleh kabut asap.

Dalam jangka panjang, kerugian lingkungan akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan tanah gambut akan menjadi warisan yang sangat mahal bagi generasi mendatang.

Desakan DPR: Butuh Langkah di Luar Kebiasaan

Melihat kompleksitas masalah ini, DPR menilai penanganan karhutla tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara biasa.

Dibutuhkan langkah luar biasa atau extraordinary yang melibatkan seluruh kekuatan nasional.

Desakan ini muncul karena luasnya titik api yang terus bertambah di tengah keterbatasan sumber daya.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah memiliki protokol penanganan karhutla, namun pelaksanaannya seringkali terkendala oleh koordinasi antar lembaga yang belum optimal serta keterbatasan teknologi pemantauan di lapangan.

Padahal, deteksi dini adalah kunci utama untuk mencegah kebakaran meluas.

Perluasan cakupan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara berkelanjutan harus menjadi prioritas, bukan sekadar respons darurat.

Peningkatan kapasitas deteksi dini dan patroli terpadu berbasis teknologi satelit juga menjadi keniscayaan agar titik api dapat dipadamkan sebelum membesar.

Mendesain Ulang Strategi Respons Cepat

Pertanyaannya, bagaimana agar hujan buatan bisa menjadi solusi yang lebih efektif? Jawabannya terletak pada kecepatan dan ketepatan waktu.

OMC harus dijadwalkan secara proaktif, bukan reaktif.

Artinya, pemerintah perlu menggelar operasi ini di awal musim kemarau untuk membasahi lahan gambut sebelum menjadi sangat kering dan mudah terbakar.

Selain itu, skema pembiayaan khusus dan mekanisme respons cepat yang melibatkan TNI/Polri dalam skala nasional perlu dipertimbangkan.

Ini adalah langkah extraordinary yang dimaksud oleh DPR. Mobilisasi sumber daya secara masif akan menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi warganya dan lingkungannya.

Hal ini sejalan dengan semangat yang diangkat dalam artikel tentang Maybank Marathon 2026: Komitmen Netral Karbon, di mana komitmen lingkungan harus dibuktikan dengan aksi nyata dan transparan, bukan sekadar wacana.

Publik menanti detail dan eksekusi, sama seperti mereka menanti aksi nyata pemadaman karhutla. Koordinasi Lintas Sektor: Kunci Keberhasilan

Keberhasilan penanganan karhutla tidak bisa dicapai oleh satu kementerian saja.

Dibutuhkan kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, perusahaan swasta, dan masyarakat. Setiap elemen harus memiliki peran yang jelas dan terukur.

Perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah rawan karhutla harus bertanggung jawab penuh atas lahan konsesi mereka.

Mereka wajib memiliki peralatan pemadam yang memadai serta tim siaga yang siap bergerak 24 jam.

Pemerintah daerah harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pembakar lahan.

Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan.

Edukasi tentang bahaya membakar lahan harus terus digencarkan, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar.

Pendekatan persuasif dan penegakan hukum harus berjalan beriringan.

Situasi ini juga mengingatkan kita pada pentingnya kewaspadaan terhadap gejolak harga pangan di tengah bencana, seperti yang diberitakan dalam artikel Harga Cabai Rawit Rp70.450/kg, Telur Ayam Rp29.350/kg: BI Pantau Inflasi Pangan.

Gangguan pada sektor pertanian akibat karhutla bisa memicu inflasi yang pada akhirnya memberatkan daya beli masyarakat. Menuju Penanganan yang Lebih Cerdas dan Terukur

Krisis karhutla di Kalimantan adalah ujian bagi kapasitas negara dalam mengelola bencana.

Ini bukan sekadar masalah teknis pemadaman api, melainkan juga masalah manajemen risiko, tata kelola lingkungan, dan kecepatan respons birokrasi.

Publik menanti langkah konkret yang bisa dirasakan langsung, bukan sekadar janji.

Dengan pendekatan yang lebih cerdas, terukur, dan berbasis data, diharapkan karhutla dapat dikendalikan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Kementerian Kehutanan dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak cepat dan tepat.

Masa depan lingkungan Kalimantan, serta kesehatan dan ekonomi jutaan masyarakatnya, berada di ujung tanduk.

[STRATEGI SOLUSI]

Untuk itu, kami mengajak para pemangku kepentingan di sektor perkebunan, kehutanan, dan pemerintahan untuk mengeksplorasi solusi transformasi digital bersama Alchem1st.

Dengan kemampuan analisis data dan otomasi, Alchem1st dapat membantu Anda memetakan wilayah rawan, memantau titik api secara real-time, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya pemadaman.

Selain itu, untuk memastikan strategi komunikasi publik dan koordinasi antar lembaga berjalan efektif, Agenc1st siap menjadi partner pertumbuhan digital Anda.

Kami membantu mengelola alur informasi, distribusi konten, dan membangun citra transparansi dalam penanganan bencana.

Mari wujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik dengan dukungan teknologi yang tepat.

Tag:#daerah#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Karhutla Meluas di Kalimantan, DPR Desak Penanganan Luar Biasa Skala Nasional”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah