Gelombang tekanan terhadap PDIP untuk bertindak tegas terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, kian menguat. Dugaan penerobosan jalur Transjakarta yang dilakukannya tak lagi dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan simbol arogansi kekuasaan yang mencederai kepercayaan publik.
Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Syaiful Jihad secara lugas mendesak partai berlambang banteng itu segera menonaktifkan Kenneth dari jabatannya. Ia menilai langkah tegas tak bisa ditunda jika PDIP ingin menjaga wibawa politiknya. “Ini bukan sekadar pelanggaran lalu lintas.
Ini soal integritas dan keteladanan pejabat publik. Kalau dibiarkan, publik akan melihat ada pembiaran terhadap perilaku menyimpang kader,” tegas Syaiful dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/7).
Reaksi Keras
Menurut Syaiful, seorang anggota dewan seharusnya menjadi contoh dalam menaati aturan, bukan justru mempertontonkan pelanggaran di ruang publik. Ia menyebut, dugaan penerobosan jalur busway oleh Kenneth menjadi tamparan keras bagi citra lembaga legislatif.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tanpa tindakan tegas, publik bisa menilai adanya standar ganda dalam penegakan disiplin terhadap pejabat.
“Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan istimewa hanya karena status politik,” ujarnya.
Tuntutan Transparansi
Syaiful juga menolak penyelesaian setengah hati, seperti permintaan maaf atau pendekatan kekeluargaan. Ia menegaskan, kasus ini harus diproses secara etik melalui Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta secara transparan dan independen. “Kalau hanya minta maaf, selesai, itu justru memperburuk kepercayaan publik. Proses etik harus terbuka agar masyarakat tahu bahwa pejabat publik tidak kebal aturan,” katanya.
Peristiwa tersebut kini menjelma menjadi isu yang lebih besar dari sekadar pelanggaran lalu lintas.
Publik menuntut adanya pertanggungjawaban etik, sekaligus sikap tegas dari partai yang menaungi Kenneth.
Syaiful menilai, momen ini menjadi ujian serius bagi PDIP dan DPRD DKI Jakarta dalam membuktikan komitmen mereka terhadap integritas dan disiplin.
“Kalau ini tidak ditindak tegas, kepercayaan publik bisa semakin runtuh. Ini soal marwah lembaga,” pungkasnya.
