BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

HUKUM

Bareskrim Tangkap Buron Penyelundup HP Ilegal Rp253 M di Bandara Soetta

Buron penyelundupan iPhone bekas dan perlengkapan bayi dari Korea Selatan senilai Rp 253 miliar akhirnya diringkus di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pe

Kamis, 8 Oktober 2026 14:10 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Buron penyelundupan iPhone bekas dan perlengkapan bayi dari Korea Selatan senilai Rp 253 miliar akhirnya diringkus di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta."

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita hukum terbaru →

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri resmi menangkap Tatang Winata (TW), buron kasus penyelundupan handphone bekas ilegal dan perlengkapan bayi dari Korea Selatan senilai total Rp 253.075.600.000.

Penangkapan dilakukan pada Selasa, 6 Oktober 2026, sekitar pukul 20.00 WIB, sesaat setelah tersangka mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA879 kelas bisnis kursi 7A rute Incheon (ICN) - Jakarta (CGK).

Kabar penangkapan buron ini sontak menjadi perhatian publik.

Tagar penyelundupan sempat menjadi trending topic di Google Trends dengan traffic 200+ penelusuran, menandakan tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap bagaimana seorang buron lintas negara bisa dengan leluasa keluar-masuk Indonesia.

Penangkapan ini seolah menjadi oase di tengah gurun penegakan hukum yang kerap dianggap tumpul terhadap pelaku kejahatan ekonomi kerah putih.

Kronologi Penangkapan: Jejak Digital yang Tak Terbantahkan

Direktur Dittipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap TW berawal dari informasi petugas Imigrasi Bandara Soetta yang mendeteksi aktivitas penerbangan tersangka.

Sebelumnya, penyidik telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap TW, namun yang bersangkutan sempat melarikan diri.

"Tim Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka atas nama Tatang Winata (TW) pada hari Selasa, 6 Oktober 2026 di Bandara Soekarno-Hatta," kata Ade Safri melalui keterangannya, Kamis (8/10/2026).

"Sekira pukul 20.00 WIB tim penyidik melakukan upaya paksa penangkapan terhadap saudara Tatang didampingi oleh petugas Imigrasi (Bandara) Soetta," jelasnya menambahkan.

Dari tangan TW, penyidik mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel Samsung Galaxy A16 5G, satu unit iPhone 16 Pro, paspor, KTP, serta tiket pesawat GA879 atas namanya.

Penangkapan ini melengkapi berkas perkara yang sebelumnya telah menetapkan dua tersangka lain berinisial DCP alias Peter dan MT, yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum.

Rp 253 Miliar Barang Ilegal yang Mengancam Industri Dalam Negeri

Nilai barang bukti yang disita dalam kasus ini terbilang fantastis. Ade Safri merinci, total nilai barang bukti yang berhasil disita mencapai sekitar Rp 253.075.600.000.

Rinciannya, ponsel iPhone dan Android beserta sparepart, LCD, baterai, mesin, dan komponen lainnya sebanyak kurang lebih 50 ribu unit dengan nilai sekitar Rp 250 miliar.

Selain itu, terdapat perlengkapan bayi sebanyak 256.300 unit dengan nilai sekitar Rp 3,075 miliar.

Besarnya nilai barang bukti ini menunjukkan skala operasi penyelundupan yang sistematis dan berdampak luas.

Industri ritel elektronik dan perlengkapan bayi dalam negeri harus bersaing dengan produk ilegal yang dijual dengan harga jauh lebih murah karena tidak melalui jalur kepabeanan resmi.

Hal ini menciptakan distorsi pasar yang merugikan importir legal, produsen lokal, serta UMKM yang bergerak di sektor terkait.

Dampak lainnya adalah potensi kerugian negara dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak yang tidak terbayarkan.

Praktik semacam ini juga menciderai reputasi pengawasan perbatasan Indonesia di mata internasional, terlebih karena pelakunya adalah buron yang sempat melarikan diri ke luar negeri.

Tantangan Tata Kelola Impor dan Pengawasan Perbatasan

Kasus ini menjadi cermin buram bagi tata kelola importasi nasional.

Bagaimana mungkin seorang buron yang telah dicekal bisa kembali memasuki wilayah Indonesia tanpa terdeteksi sejak awal?

Sistem pengawasan di titik masuk utama seperti Bandara Soekarno-Hatta seolah memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh sindikat penyelundupan.

Pertanyaan kritis pun muncul: apakah pengawasan berbasis teknologi yang terintegrasi antar-instansi belum berjalan optimal?

Ataukah ada faktor kelalaian manusia yang membuat buron bisa lolos?

Publik berhak mendapatkan jawaban transparan atas hal ini, mengingat kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan miliar rupiah.

Brigjen Ade Safri menegaskan bahwa TW disangkakan melakukan tindak pidana di bidang perdagangan dan/atau tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan importasi ilegal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 20 atau Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ancaman hukuman yang menjerat TW seharusnya menjadi efek jera bagi sindikat lain yang masih beroperasi. Perlunya Reformasi Sistem Pengawasan Terintegrasi

Penangkapan TW patut diapresiasi sebagai bukti keseriusan penegakan hukum. Namun, penangkapan satu buron tidak akan cukup jika akar masalahnya tidak dibenahi.

Penguatan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi di titik masuk utama menjadi keniscayaan.

Pemanfaatan analitik big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola pengiriman mencurigakan dapat menjadi solusi konkret.

Interoperabilitas data antara Bea Cukai, Imigrasi, dan Bareskrim juga harus dipercepat agar pemantauan terhadap buron dan pencegahan pelarian ke luar negeri dapat dilakukan secara real-time.

Selain itu, penguatan regulasi e-commerce dan marketplace menjadi krusial untuk memutus rantai distribusi barang ilegal di pasar dalam negeri.

Tanpa penindakan tegas terhadap platform yang menjual barang selundupan, upaya pencegahan di hulu akan sia-sia.

Integrasi data lintas lembaga adalah fondasi utama untuk mencegah kebocoran sistemik.

Kolaborasi lintas lembaga dan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu menjadi kunci.

Kasus ini juga sejalan dengan Pemerintah Kerahkan TNI-Polri Verifikasi Data Bansos di 258 Daerah yang menunjukkan pentingnya sinergi antar-instansi dalam menjaga tata kelola negara.

Pelajaran dari Kasus TW: Efek Jera dan Keadilan Pasar

Bagi pelaku usaha yang selama ini bermain di jalur legal, penangkapan TW memberikan angin segar.

Persaingan usaha yang sehat hanya bisa tercipta jika praktik curang seperti penyelundupan ditindak tegas.

Negara hadir untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak diraih dengan mengorbankan kepentingan publik dan industri nasional.

Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada terhadap produk-produk yang dijual dengan harga tidak wajar.

Seringkali, harga murah yang ditawarkan adalah hasil dari praktik ilegal yang merugikan banyak pihak.

Dukungan konsumen terhadap produk legal adalah bentuk nyata dari perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Kasus ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali bagaimana sistem pengawasan perbatasan kita bekerja.

Penangkapan TW adalah langkah awal yang baik, namun tanpa reformasi sistemik, kasus serupa berpotensi terulang.

Publik menunggu gebrakan nyata dari pemerintah untuk menutup celah-celah yang masih terbuka.

[STRATEGI SOLUSI]

Melalui Alchem1st, kami membantu organisasi membangun sistem deteksi dini berbasis analitik big data untuk mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dan potensi penyelundupan.

Untuk perusahaan yang ingin memperkuat kehadiran digital dan sistem operasional yang lebih efisien, Agenc1st menyediakan solusi Website Cash Machine yang dirancang untuk membangun ekosistem bisnis digital yang tangguh dan terukur.

Kami mengundang para pemimpin institusi, pelaku usaha, dan pengambil kebijakan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai bagaimana teknologi dapat menjadi katalis dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Kunjungi alchem1st.com dan agenc1st.com untuk memulai perjalanan transformasi Anda.

Bagi generasi muda yang ingin berkontribusi pada penegakan hukum dan tata kelola negara, UNMAHA menawarkan jalur pendidikan dengan skema Magang Industri Dahulu dan Kuliah Bebas Biaya SPP (SPP Rp 0).

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan
Iklan

“Bareskrim Tangkap Buron Penyelundup HP Ilegal Rp253 M di Bandara Soetta”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita HukumPilar Kebijakan