JAKARTA, HarianBernas.com – Proses relokasi lahan Kalijodo berlangsung rumit. Salah seorang Tokoh Kalijodo bernama Daeng Aziz mengajukan protes ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama berkenaan dengan hal tersebut. Namun, Gubernur menegaskan bahwa lahan Kalijodo yang ditinggali tersebut adalah lahan milik negara.
“Itu sudah sama kasusnya seperti Kampung Pulo.
Mereka jual beli lahan di atas tanah negara,” kata pria yang akrab disapa Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Senin (15/2).
Dikarenakan Kalijodo merupakan jalur hijau, Ahok mengungkapkan bahwa pemukiman yang ada di lokasi tersebut harus dikembalikan ke fungsi semula. Entah mereka telah membayar pajak, entah belum, mereka harus direlokasi.
“Karena kamu tinggal sekian tahun, kita kalau mau balikin PBB boleh, asalkan sekarang saya tagih anda sewa tempat. Anda bisnis loh.
Anda mengakui di atas tanah negara kan? Kalau begitu anda harus bayar sewa dong. Ada hitungan dari Kementerian Keuangan,” tantang Ahok.
Menurut Azis, tempat lain seperti Taman Anggrek, Season City, dan Teluk Intan juga merupakan jalur hijau namun tidak terkena relokasi.
Berkaitan hal tersebut, Ahok membantah bahwa lahan tersebut adalah jalur hijau.
“Kalau kita membangun, enggak mungkin ada sertifikat membangun mal kalau itu di atas jalur hijau.
Season City, Taman Anggrek. Kalau soal dulu sudah diubah, saya enggak tahu. Tapi sekarang sudah enggak ada (jalur hijau di sana),” kata Ahok.
Ditegaskan Ahok, lahan yang digunakan untuk mal bukan merupakan jalur hijau.
Apalagi hal tersebut diperkuat dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pemerintah DKI Jakarta.
Menanggapi pernyataan Ahok, Hari ini Daeng Aziz berupaya menggalang dukungan atas penolakan relokasi dengan mengunjungi DPRD DKI Jakarta.
Namun usaha tersebut, Azis belum bisa bertemu dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana. Ia pun meninggalkan pesan melalui sambungan telepon.
“Kasih tahu Pak Haji, bilang ini (Kalijodo) harus dipayungi terus,” kata Aziz saat berbicara melalui sambungan telepon dengan seseorang ketika berada di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (15/2)