BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Tanggapan Masyarakat Terkait Wacana Pemberlakuan Sertifikat Tanah Eletronik

Bernas id Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Sofyan Djalil mengeluarkan aturan baru tentang buktik kepemilikan tanah yang...

Jumat, 5 Februari 2021 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 4 Februari 2021.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

Bernas.id  ? Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, mengeluarkan aturan baru tentang buktik kepemilikan tanah yang nantinya tidak berbentuk sertifikat tanah atau dalam bentuk buku melainkan sertifikat tanah elektronik yang datanya akan masuk ke dalam sistem pertahanan.

Rencana pembuatan sertifikat eletronik sebenarnya sudah direncanakan  pada tahun 2020 lalu. Tujuannya yaitu untuk membatasi ruang gerak mafia tanah yang sering bermain pada proses pengurusan sertifikat tanah.

Tahun 2020 juga Kementerian ATR/BPN sudah mempunyai aplikasi Sentuh Tanahku yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan sertifikat tanah secara online.

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, dengan adanya aturan ini makan dapat dilakukan secara eletronik. Hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik nantinya berupa data, informasi atau dokumen eletronik. Data tersebut merupakan data untuk pemegang hak, data fisik, dan data yuridis bidang tanah yang valid.

Tujuan penggunaan sertifikat tanah elektronik ini yaitu untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelayanan pertahanan berbasis eletronik.

Nantinya semua akan berbentuk sertifikat tanah elektronik atau sertfikat el. Untuk dapat mewujudkan sertfikat elektronik ini, instansi terkait harus membuat validasi data dengan sertifikat tanah sebelumnya.

Menanggapi aturan BPN terkait sertifikat eletronik, beberapa dosen serta masyarakat menanggapi hal tersebut salah satunya yaitu Ida Nurlinda selaku Dosen Ilmu Hukum Agraria Universitas Padjajaran, menjelaskan bahwa tidak muda untuk pemerintah menjamin data-data yang diajukan oleh masyarakat agar dapat mendapatkan sertifikat tanah. Biasanya BPN hanya menerima data masyarakat dalam bentuk apa adanya.

Untuk itu, pemerintah harus bisa menjamin validasi data masyarakat.

Sementara, Pakar Agraria dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Hasan Ismail, mengatakan ada proses yang dilakukan secara eletronik dari memasukkan data fisik dan yuridis menggunakan kode tertentu, ini dilakukan untuk menjamin validasi data pemilik tanah. Menurut Nur, sertifikat elektronik tentu dapat memberikan jaminan hukum yang lebih tinggi kepada pemilih tanah, karena semua informasi masuk dalam basis data.

Selain tanggapan dari beberapa dosen, sejumlah masyarakat juga mendukung kebijakan terkait sertifikat eletronik. Mengetahui kabar terkait sertifikat tanah eletronik, Adam (31 tahun) seorang warga yang membeli tanah di Cibinong, menjelaskan  akan mengubah sertifikat tanah yang dia punya menjadi eletronik.

“Saya akan urus, tapi belum tahu caranya bagaimana,? ucap Adam, Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, sertifikat elektronik lebih aman daripada sertifikat berbetuk kertas, karena sertifikat eletronik tidak bisa berpindah tangan ke orang lain.

Senada dengan Adam, Achmad (30 tahun) selaku karyawan swasta, mengaku senang atas kebijakan  baru yang dikeluarkan pemerintah. Sekarang Achmad sedang mengurus sertifikat di BPN atas tanah yang ia beli tahun lalu. Namun, dia menyatakan belum mendapatkan informasi dari pihak BPN serta masih menunggu pihak BPN untuk merilis sertifikat tanahnya.

Achmad mengaku akan kembali menghubungi pihak BPN untuk menanyakan perihal nasib sertifikatnya, serta bertanya tentang apakah ia langsung mendapatkan sertifikat elektronik atau masih berbentuk kertas.

Selain masyarakat, menanggapi hal tersebut para warganet juga memberikan komentar terkait informasi yang di tulis oleh laman instagram pihak BPN @kementerian.atrbpn mengenai sertifikat tanah dan juga aplikasi Sentuh Tanahku.

?Mending bentuk fisik dipertahankan. Dan jangn maen asal menang proyek dan tender ngejalanin belum professional. Benerin dulu semua pekerja yang ada didalamnya.

Keamanan dll, gw sih suka fisik ada onlinenya ada ya. Kalau database di retas gimana bisa menjamin keseluruhan kerugian dll? Gw sih masih ragu banget,?tulis warganet dengan akun @imfl2***.

?Saran saya SDM di BPN terkait harus di benahi dlu,.

Jgn Cuma tender program tapi ujung2nya bukan makin mudah malah makin sulitt,.

(Teorinya Sertipikat elektronik aja memudahkan tapi prakteknya???) Validasi sertipikat aja sampai saat ini salah2 trus, beda nama, beda luas dll, mau buat sertipikat EL,.

Yakin makin banyak persoalan sengketa tanah kedepannya, contoh aja Ptsl cek di sengketa tanahnya berapa banyak,.??,?tulis warganet lain dengan akun @ide_***.

?Apakah servernya aman dari hacker, apakah SDMnya sudah mumpuni, apakah prasarana baik jaringan internet dan masyarakatnya sudah siap?????? Kenapa gak do coba dlu dengan BPKB motor jika berhasil barulah merambah ke tanah.

La kalau di hack data ilang, apa yg harus dilakukan pemilik tanah yang sah??,?tulis warganet dengan akun @sulistiokurni.

?TOLAK SERTIFIKAT TANAH ELETRONIK!!! RENTAK DIHACK DAN DIHAPUS DATABASE,?tulis juga warganet dengan akun @humannobodyisper.(ktv)

Tag:#sertifikat tanah elektronik#sofyan djalil#bpn#agraria tata ruang#kepemilikan tanah

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Jangkau pembaca BERNAS.id di wilayah Anda

Paket iklan & kerja sama regional tersedia di BERNAS, media berita yang terbit sejak 1946.

Lihat Paket Iklan

“Tanggapan Masyarakat Terkait Wacana Pemberlakuan Sertifikat Tanah Eletronik”

R
Redaksi Bernas
Click to Share

Liputan lain

Pilar Kebijakan