BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PENDIDIKAN

Kemendagri: Tunda Rotasi Tenaga Pendidik untuk Mendukung Sekolah Penggerak

Bernas id Program Sekolah Penggerak yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 1 Februari 2021 didukung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam...

Selasa, 2 Februari 2021 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 1 Februari 2021.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita pendidikan terbaru →

Bernas.id – Program Sekolah Penggerak yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 1 Februari 2021, didukung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri agar pemerintah daerah setempat juga mendukung terwujudnya program yang akan berlangsung selama 4 tahun mendatang. Dukungan tersebut disampaikan oleh Sekjen Kemendagri Dr. Ir.

Muhammad Hudori, M.Si. yang terdiri dari 4 poin penting. 

1. Memahami Program

Pemerintah daerah yang wilayahnya masuk dalam daftar 111 kabupaten/kota yang menjadi sasaran Sekolah Penggerak di angkatan pertama ini, diminta untuk benar-benar memahami Program Sekolah Penggerak ini secara menyeluruh. Hal ini tentunya berkaitan dengan visi dari setiap daerah dalam mengembangkan sumber daya manusia, dalam hal ini penerapan pendidikan di setiap satuan pendidikan. 

2.

Kebijakan Daerah yang Mendukung 

Kemendagri menghendaki setiap pemerintah daerah membuat kebijakan daerah yang mendukung Program Sekolah Penggerak dengan mengacu kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditentukan oleh Kemendikbud. 

3. Integrasi Perencanaan dan Pemetaan Kebutuhan

Demi suksesnya Program Sekolah Penggerak, Kemendagri meminta kepada setiap pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta penganggaran (APBD), serta memetakan kebutuhan untuk dukungan Program Sekolah Penggerak.

4. Tunda Rotasi Tenaga Pendidik

Mengingat sekolah akan dibina menjadi Sekolah Penggerak minimal 3 tahun ajaran, maka Kemendagri menegaskan untuk tidak merotasi Kepala Sekolah, Guru, dan SDM lainnya yang bertugas di sekolah negeri selama minimal 4 tahun di Sekolah Penggerak.

Dengan menunda rotasi ini diharapkan transformasi yang dilakukan di satuan pendidikan bisa terwujud dan berkesinambungan. 

Hudori menegaskan dengan adanya kebijakan Kemendagri yang mendukung Program Sekolah Penggerak ini, maka pemimpin di masing-masing level pemerintahan, dari level pemerintahan provinsi hingga kabupaten/kota, bisa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak ini di level satuan pendidikan di wilayahnya. 

Keberhasilan Program Sekolah Penggerak ini terletak pada sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah yang berkaitan dengan aspek perencanaan, implementasi kebijakan, pengendalian serta evaluasi perencanaan. Termasuk mendorong adanya sinergi yang baik antar kepala daerah untuk menyukseskan Program Sekolah Penggerak. (TAF)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PendidikanPilar Karier