JAKARTA, BERNAS. ID – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluruskan terkait terjadi kesimpangsiuran tudingan kebijakan yang mengakibatkan banjir di Kalimantan Selatan.
Kondisi dan dinamika penutupan hutan (lahan) di Indonesia selalu dipantau oleh KLHK dengan menggunakan SIMONTANA (Sistem Monitoring Hutan Nasional/NFMS). Sebuah sistem berbasis penginderaan jauh dan terestris untuk menyajikan data dan informasi spasial.
Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menjelaskan, pengembangan kebijakan konservasi tanah dan air, dan pengembangan sistem peringatan dini.
Beberapa rekomendasi ini telah dijalankan dengan baik bersama Pemda, namun masih banyak yang harus segera dikerjakan bersama.
“Selain itu mempercepat dan memfokuskan kegiatan RHL di daerah sumber penyebab banjir, dan pembuatan bangunan-bangunan pengendali banjir,” terang Siti Nurbaya dalam penjelasannya, Rabu (20/1/2021).
Lanjut Siti, diantara rekomendasi KLHK adalah dengan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air (sumur resapan, gully plug, dam penahan) terutama pada daerah yang limpasannya ekstrim.
Pelurusan informasi seperti ini sekaligus penting untuk dapat memberi rekomendasi yang tepat bagi para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah dalam mitigasi bencana.
'Upaya lain untuk pemulihan lingkungan dilakukan dengan memaksa kewajiban reklamasi atas izin-izin tambang. Tindakan tegas juga dilakukan bersama Pemda, terutama pada tambang yang tidak mengantongi izin,” paparnya.
Sedangkan untuk mengurangi area tidak berhutan di kawasan DAS Barito Kalsel, KLHK bersama para pihak melakukan rehabilitasi revegetasi atau penanaman pohon khususnya pada areal lahan kritis. Rehabilitasi DAS di Kalsel termasuk sangat massif dilakukan dalam lima tahun terakhir.
Pada lima tahun terakhir cenderung melandai seiring dengan upaya massif dan konsisten yang dilakukan untuk rehabilitasi lahan.
“Perlu juga diketahui, hasil analisis menunjukan penurunan luas hutan alam DAS Barito di Kalsel selama periode 1990-2019 adalah sebesar 62,8%. Penurunan hutan terbesar terjadi pada periode 1990-2000 yaitu sebesar 55,5%,” bebernya.
Menurutnya, penjelasan tersebut sekaligus meluruskan pemberitaan beberapa informasi yang keliru dan menyebar massif di tengah situasi bencana. Terlebih lagi metode analisis kawasan hutan yang digunakan tidak sesuai standar dan tidak dengan kalibrasi menurut metode resmi yang dipakai.
“Faktor lainnya yaitu beda tinggi hulu-hilir sangat besar, sehingga suplai air dari hulu dengan energi dan volume yang besar menyebabkan waktu konsentrasi air berlangsung cepat dan menggenangi dataran banjir,” tambah Siti.
Siti menerangkan, daerah banjir berada pada titik pertemuan 2 anak sungai yang cekung dan morfologinya merupakan meander serta fisiografi-nya berupa tekuk lereng (break of slope), sehingga terjadi akumulasi air dengan volume yang besar.
Ada simpang siur informasi, terlebih banyak data tidak valid yg sengaja dikeluarkan beberapa pihak.
KLHK selaku pemegang mandat walidata pemantauan sumberdaya hutan, menjelaskan, penyebab banjir Kalsel anomali cuaca dan bukan soal luas hutan di DAS Barito wilayah Kalsel.
Kejadian banjir pada DAS Barito di wilayah Kalsel tepatnya berada pada Daerah Tampung Air (DTA) Riam Kiwa, DTA Kurau dan DTA Barabai karena curah hujan ekstrim, dan sangat mungkin terjadi dengan recurrent periode 50 hingga 100 tahun.
“Penyebab utamanya terjadi anomali cuaca dengan curah hujan sangat tinggi. Selama lima hari dari tanggal 9-13 Januari 2021, terjadi peningkatan 8-9 kali lipat curah hujan dari biasanya. Air yang masuk ke sungai Barito sebanyak 2,08 miliar m3 (normalnya 238 juta m3),” tegasnya.
Penanganan banjir di Kalimantan Selatan, Kementerian LHK menerjunkan anggota BKSDA Kalsel dan Daops Manggala Agni.
Segenap doa dan usaha terbaik pemerintah bersama para pihak terus dilakukan guna membantu para korban.(fir)
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
