JAKARTA, BERNAS.id – Terhitung sejak terbentuknya Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 lalu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh jajarannya tidak visi misi menteri. Yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
?Pada sidang paripurna yang pertama ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, terutama yang akan kita kerjakan. Kerja kerja besar yang akan kita lakukan dalam 5 tahun ke depan,? kata Jokowi saat membukan rapat cabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/12).
?Terutama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri.
Yang ada visi misi Presiden dan Wakil Presiden,? lanjut Jokowi dengan tegas.
Terkait hal itu, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang ditandatangani tanggal 16 Desember 2019, Jokowi menegaskan kembali beberapa fungsi yang harus diemban Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim.
Ada 15 fungsi Kemendikbud dikutip dari Perpres tersebut. Berikut fungsi-fungsi tersebut:
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan.
2.
Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidikan, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.
3. Menetapkan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal.
4. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan tinggi.
5.
Melaksanakan fasilitasi pendidikan dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan, PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan.
6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan tenaga kependidikan, PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan.
7. Melaksanakan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan.
8.
Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional.
9. Melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia.
10. Melaksanakan pengelolaan system perbukuan.
11.
Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah.
12. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.
13. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian.
14.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, serta
15. Melakukan pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kementerian. (sbh)